Ada TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa, Jokowi Didesak Kembali Revisi Statuta UI Universitas Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo didesak merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menimbulkan polemik mengenai pelanggaran aturan terkait rangkap jabatan Rektor UI dan Komisaris BUMN.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, selain perlu menaati aturan di Indonesia yang dinyatakan sebagai negara hukum, ada pula etika penyelenggaraan negara maupun di dunia pendidikan yang sangat penting untuk menghadirkan keteladanan. Dan itu semuanya ditegaskan dalam TAP MPR no VI/2001 yang dinyatakan masih tetap berlaku.

Baca Juga:

Anak Buah Yasonna: Perubahan Statuta UI Hanya Persoalan Politik

"Karenanya secara Etika Kehidupan Berbangsa, Ari Kuncoro wajarnya mundur sebagai Rektor, dan Presiden Jokowi segera memperbaiki kembali PP Statuta UI itu,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (25/7).

HNW mengatakan, secara etika penyelenggara negara dalam bidang penegakan hukum, bidang sosial maupun politik dan dunia keilmuan yang diatur dalam TAP MPR no VI/2001, Ari Kuncoro sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Rektor UI. Apalagi yang mengkritik rangkap jabatan Rektor UI itu adalah masyarakat kampus.

"Maka sebaiknya yang bersangkutan bukan mundur sebagai Wakomut BRI, tetapi mundur sebagai Rektor UI, untuk kembali ke dunia yang lebih menerimanya, yakni dunia perbankan," tambahnya.

Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa dengan mundurnya Ari Kuncoro, mestinya Jokowi juga segera mengkoreksi terbitnya PP No. 75/2021 yang melegalkan rangkap jabatan itu.

"Presiden Jokowi seharusnya hanya membuat revisi yang menguatkan ketaataan pada aturan hukum atau statuta yang ada, jangan malah membuat revisi yang membenarkan penyimpangan yang sudah ditolak oleh publik," ujar HNW.

HNW menilai sudah selayaknya Presiden Jokowi merombak total PP Statuta UI itu. Apalagi, selain ketentuan longgar terkait rangkap jabatan Rektor, ada pula ketentuan yang memberi kewenangan sangat besar bagi Rektor yang bisa mencabut gelar kehormatan, gelar akademik, dan penghargaan akdemik berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PP tersebut.

Rektor UI Ari Kuncoro. (Foto: Antara)
Rektor UI Ari Kuncoro. (Foto: Antara)

"Ada kekhawatiran bahwa ketentuan ini bisa mengancam kebebasan akademik, independensi kampus dan otoritarianisme di kampus," tutur HNW.

Selain karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang diakui oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan tidak sesuai dengan TAP MPR soal Etika Kehidupan Berbangsa, revisi PP Statuta UI itu perlu dilakukan kembali.

"Tujuannya untuk mengurangi kontroversi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap ketaatan kepada aturan hukum," jelas HNW. (Knu)

Baca Juga:

Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR: Pengawasan Lapangan PPKM Darurat Jangan Hanya Formalitas Belaka
Indonesia
DPR: Pengawasan Lapangan PPKM Darurat Jangan Hanya Formalitas Belaka

Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menurunkan laju penularan COVID-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Tolak Beri Keterangan ke Penyidik KPK
Indonesia
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Tolak Beri Keterangan ke Penyidik KPK

Dewanti yang merupakan istri dari mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko ini menolak memberikan keterangan kepada tim penyidik yang memeriksanya di Balai Kota Batu.

Pensiunan ASN Pemprov DKI Jadi Tersangka Kasus Karantina WN India
Indonesia
Pensiunan ASN Pemprov DKI Jadi Tersangka Kasus Karantina WN India

Polisi menetapkan empat orang tersangka yang dituding meloloskan WNI dari karantina mandiri. Keempatnya adalah RW, S, JD dan GC.

Jabar Siapkan 1.721 Kulkas buat Penyimpanan Vaksin COVID-19
Indonesia
Jabar Siapkan 1.721 Kulkas buat Penyimpanan Vaksin COVID-19

Sekitar 1.721 kulkas buat penyimpanan vaksin COVID-19 telah disiapkan Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?
Indonesia
Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?

Real Madrid diprediksi tidak akan melepaskan dengan mudah

Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik Jadi Rp 722.000
Indonesia
Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik Jadi Rp 722.000

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I tahun 2021 yang meningkat 7,07 persen secara tahunan (year on year) sejalan dengan peran jalan tol dalam percepatan distribusi barang dan jasa.

Pengungsi Lereng Merapi Banyak Jual Hewan Ternak, Harga Sapi di Pasar Bekonang Anjlok
Indonesia
Pengungsi Lereng Merapi Banyak Jual Hewan Ternak, Harga Sapi di Pasar Bekonang Anjlok

Harga jual hewan ternak sapi di Pasar Bekonang, Kecamayan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah anjlok.

Fahri Hamzah: Bu Risma, Kemiskinan Bukan Hanya Ada di Jakarta
Indonesia
Fahri Hamzah: Bu Risma, Kemiskinan Bukan Hanya Ada di Jakarta

Politisi Partai Gelora ini ingin Risma mengurus kemiskinan dan persoalan sosial lebih luas lagi. Sebab, kemiskinan tidak cuma terjadi di Jakarta.

Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah
Indonesia
Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah

Terungkapnya kasus mafia karantina kesehatan membuktikan lemahnya pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Diguncang Gempa 5,1, Warga Mamuju Tengah Sempat Panik
Indonesia
Diguncang Gempa 5,1, Warga Mamuju Tengah Sempat Panik

Sebanyak 5 kecamatan berada pada kawasan tersebut dengan luas risiko sekitar 39.000 hektar, sedangkan jumlah populasi yang terpapar bahaya gempa bumi sedang hingga tinggi sebanyak 58.671 jiwa