Ada TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa, Jokowi Didesak Kembali Revisi Statuta UI Universitas Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo didesak merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menimbulkan polemik mengenai pelanggaran aturan terkait rangkap jabatan Rektor UI dan Komisaris BUMN.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, selain perlu menaati aturan di Indonesia yang dinyatakan sebagai negara hukum, ada pula etika penyelenggaraan negara maupun di dunia pendidikan yang sangat penting untuk menghadirkan keteladanan. Dan itu semuanya ditegaskan dalam TAP MPR no VI/2001 yang dinyatakan masih tetap berlaku.

Baca Juga:

Anak Buah Yasonna: Perubahan Statuta UI Hanya Persoalan Politik

"Karenanya secara Etika Kehidupan Berbangsa, Ari Kuncoro wajarnya mundur sebagai Rektor, dan Presiden Jokowi segera memperbaiki kembali PP Statuta UI itu,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (25/7).

HNW mengatakan, secara etika penyelenggara negara dalam bidang penegakan hukum, bidang sosial maupun politik dan dunia keilmuan yang diatur dalam TAP MPR no VI/2001, Ari Kuncoro sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Rektor UI. Apalagi yang mengkritik rangkap jabatan Rektor UI itu adalah masyarakat kampus.

"Maka sebaiknya yang bersangkutan bukan mundur sebagai Wakomut BRI, tetapi mundur sebagai Rektor UI, untuk kembali ke dunia yang lebih menerimanya, yakni dunia perbankan," tambahnya.

Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa dengan mundurnya Ari Kuncoro, mestinya Jokowi juga segera mengkoreksi terbitnya PP No. 75/2021 yang melegalkan rangkap jabatan itu.

"Presiden Jokowi seharusnya hanya membuat revisi yang menguatkan ketaataan pada aturan hukum atau statuta yang ada, jangan malah membuat revisi yang membenarkan penyimpangan yang sudah ditolak oleh publik," ujar HNW.

HNW menilai sudah selayaknya Presiden Jokowi merombak total PP Statuta UI itu. Apalagi, selain ketentuan longgar terkait rangkap jabatan Rektor, ada pula ketentuan yang memberi kewenangan sangat besar bagi Rektor yang bisa mencabut gelar kehormatan, gelar akademik, dan penghargaan akdemik berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PP tersebut.

Rektor UI Ari Kuncoro. (Foto: Antara)
Rektor UI Ari Kuncoro. (Foto: Antara)

"Ada kekhawatiran bahwa ketentuan ini bisa mengancam kebebasan akademik, independensi kampus dan otoritarianisme di kampus," tutur HNW.

Selain karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang diakui oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan tidak sesuai dengan TAP MPR soal Etika Kehidupan Berbangsa, revisi PP Statuta UI itu perlu dilakukan kembali.

"Tujuannya untuk mengurangi kontroversi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap ketaatan kepada aturan hukum," jelas HNW. (Knu)

Baca Juga:

Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Ungkap Motif Kejahatan Pejabat Kemendag Terkait Minyak Goreng
Indonesia
Kejagung Ungkap Motif Kejahatan Pejabat Kemendag Terkait Minyak Goreng

Penyebab kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan perlahan mulai terungkap. Jaksa Agung, ST Burhanuddin memandang kelangkaan minyak goreng sebagai sesuatu yang ironis.

Sekjen Gerindra: JHT Modal bagi Korban PHK untuk Bangkitkan Ekonomi
Indonesia
Sekjen Gerindra: JHT Modal bagi Korban PHK untuk Bangkitkan Ekonomi

menurutnya dana JHT merupakan uang pekerja yang menjadi harapan utama ketika sudah tidak bekerja lagi atau di-PHK dan akan memulai dengan profesi barunya. Dan uang tersebut biasanya menjadi modal usaha.

Bos Indosurya Hormati Jaksa yang Kasasi Vonis Lepas
Indonesia
Bos Indosurya Hormati Jaksa yang Kasasi Vonis Lepas

"Itu hak mereka, kita hormati itu. Tapi kita berpendapat kalau putusan itu sudah tepat dan faktanya memang seperti itu," kata Soesilo

Wapres Minta MUI Keluarkan Fatwa Pengecualian Ganja Medis
Indonesia
Wapres Minta MUI Keluarkan Fatwa Pengecualian Ganja Medis

Menurut Ma'ruf, penting agar jangan sampai penggunaan ganja untuk alasan medis malah mendatangkan lebih banyak masalah.

Ganjar Sebut Hanya Bicara Soal Ekonomi dengan Jokowi di Istana
Indonesia
Ganjar Sebut Hanya Bicara Soal Ekonomi dengan Jokowi di Istana

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/11). Pertemuan dilakukan setelah penganugerahan gelar pahlawan kepada lima tokoh.

Tubagus Chaeri Wardana Lunasi Uang Pengganti Rp 58 Miliar ke KPK
Indonesia
Tubagus Chaeri Wardana Lunasi Uang Pengganti Rp 58 Miliar ke KPK

Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan melunasi uang pengganti sebesar Rp 58 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai putusan Mahkamah Agung (MA)

Polri akan Gunakan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di KTT G20
Indonesia
Polri akan Gunakan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di KTT G20

Polri segera menggunakan mobil listrik untuk kendaraan dinas dalam kegiatan pengamanan maupun pengawalan pada gelaran internasional KTT G20 di Bali.

Pemprov DKI Tutup Kawasan Monas Besok untuk Persiapan Kirab Bendera
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Kawasan Monas Besok untuk Persiapan Kirab Bendera

Pada Selasa 16 Agustus 2022 kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta ditutup sementara guna dilakukan persiapan jelang kirab bendera Pusaka pada 17 Agustus.

LPSK Sarankan Bharada E dan Ferdy Sambo Tidak Bertemu saat Rekonstruksi
Indonesia
LPSK Sarankan Bharada E dan Ferdy Sambo Tidak Bertemu saat Rekonstruksi

Maneger menilai ada baiknya Bharada E tidak bertemu langsung dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo, apalagi dalam jarak dekat. Pertimbangan itu dengan memperhatikan pertimbangan psikologisnya.

BPIP Dukung Langkah Heru Budi Hartono Gencarkan Blusukan
Indonesia
BPIP Dukung Langkah Heru Budi Hartono Gencarkan Blusukan

Dua persoalan yaitu kemacetan dan banjir sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan baik.