Ada Polisi Siber, Warga Ragu Ungkapkan Kritik di Media Sosial Media Sosial. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com - Keberadaan polisi siber dinilai memiliki risiko terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yakni memengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

"Mereka merasa ketika menyatakan aspirasi, itu banyak terjadi tekanan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid, dalam diskusi publik bertajuk Catatan Akhir Tahun Bidang Politik, Media, dan Demokrasi di Jakarta, Minggu (12/12).

Baca Juga:

Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis

Fajar berpandangan, masih terdapat definisi yang terlalu luas terkait dengan tindakan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan opini berupa kritik dalam media sosial.

"Hampir 120 orang memperoleh peringatan mengenai konten-konten yang mereka publikasikan di sosial media pada kuartal kedua tahun 2021," ungkap Fajar.

Peristiwa tersebut mengakibatkan, beberapa masyarakat pengguna media sosial merasa ragu untuk mengungkapkan opini mereka di dunia siber.

Baca Juga:

Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI

Dampak dari tekanan tersebut adalah menurunnya keberanian masyarakat untuk menyatakan aspirasi, bahkan dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi publik dalam hal menyampaikan pandangan terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, kata dia, polisi siber atau polisi virtual perlu memperoleh tinjauan ulang yang lebih mendalam agar tidak terdapat kesan pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat di ruang media sosial.

Dikutip dari laman resmi Patroli Siber, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Beberapa jenis kejahatan siber yang satuan kerja ini tangani, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat, adalah tindakan pencemaran nama baik (online defamation) dan ujaran kebencian (hate speech). (Knu)

Baca Juga:

Bikin Tim Siber, MUI Jakarta Diharap Tidak Ikut Dalam Benturan Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok Pimpinan DPR Gelar Rapim Tentukan AKD RUU TPKS
Indonesia
Besok Pimpinan DPR Gelar Rapim Tentukan AKD RUU TPKS

Mekanisme penentuan AKD guna membahas RUU TPKS harus melalui Rapim dan Bamus sebelum dibawa ke rapat paripurna.

UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah
Indonesia
UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah

Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan jangan sampai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat ini sedang diuji dengan pandemi COVID-19.

La Nyalla Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO
Indonesia
La Nyalla Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO dan minyak goreng per Kamis (28/4) mendatang, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Namun, kebijakan tersebut mendapat kritikan dari Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Klarifikasi BIN soal Pertemuan Budi Gunawan dengan Rizieq Shihab di Arab Saudi
Indonesia
Klarifikasi BIN soal Pertemuan Budi Gunawan dengan Rizieq Shihab di Arab Saudi

Dalam pembelaannya, mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini mengklaim pernah bertemu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di Kota Jeddah, Saudi Arabia, 2017 lalu saat Rizieq meninggalkan Indonesia.

KPK Periksa Kepala BPKD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Kepala BPKD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Dalam perkara ini baru menjerat lima pihak sebagai tersangka

Bakal Dipertemukan dengan Luhut, Haris Azhar Irit Bicara
Indonesia
Bakal Dipertemukan dengan Luhut, Haris Azhar Irit Bicara

Nurkholis belum bisa memastikan apakah Luhut hadir memenuhi undangan tersebut

Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Road Bike Naik Selama Uji Coba
Indonesia
Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Road Bike Naik Selama Uji Coba

Dishub DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan volume pesepeda jenis road bike selama pelaksanaan uji coba di dua lokasi berbeda.

Menkes Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Makin Membaik
Indonesia
Menkes Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Makin Membaik

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini makin membaik.

Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap
Indonesia
Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Mendukung upaya adopsi teknologi digital, pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau 4G

Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang

Isu perpanjangan massa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode kembali mencuat.