Ada Perbaikan Permohonan, MK Diminta Tolak Permohonan Denny Indrayana Denny Indrayana dan tim kuasa hukum salah satunya Febri Diansyah. (Foto: Tim Denny Indrayana).

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan pasangan Denny Indrayana-Difriadi yang kalah dalam Pilkada Kalimantan Selatan.

Kuasa hukum pasangan Sahbirin-Muhidin, Andi Syafrani dalam sidang sengketa hasil pilkada, menyampaikan keberatan terhadap permohonan yang disampaikan pemohon pada pekan lalu karena terdapat perbaikan di luar waktu yang diberikan oleh MK.

Baca Juga:

Denny Indrayana Gugat Hasil Pilkada Kalsel 2020 ke MK

Ia mengatakan, setelah membaca uraian pemohonan pemohon, meskipun objek permohonan adalah pembatalan hasil rekapitulasi perolehan suara, materi yang disampaikan mempersoalkan dugaan pelanggaran selama pilkada yang bukan merupakan kewenangan MK.

Permohonan Denny-Difriadi disebutnya sebagian besar menyebut soal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 dan tandon air untuk kampanye, penyalahgunaan slogan "Bergerak" pada program-program pemerintah daerah yang kemudian menjadi slogan kampanye pasangan calon nomor urut 1 serta penegakan hukum tidak adil, transparan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kertas Suara Pilkada Kalsel. (Foto: Antara)
Kertas Suara Pilkada Kalsel. (Foto: Antara)

"Kami menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon," kata kuasa hukum Sahbirin-Muhidin sebagai pihak terkait, Selasa (2/2).

Dengan alasan tersebut, pihaknya meminta MK menolak permohonan Denny-Difriadi dan menyatakan keputusan KPU Kalsel terkait rekapitulasi suara benar dan sah.

KPU Kalsel menetapkan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin sebanyak 851.822 suara atau 50,24 persen. Sedangkan perolehan suara pasangan Denny-Difri 843.695 suara atau 49,76 persen. (Knu)

Baca Juga:

Tim Denny Indrayana Ngaku Punya Berbagai Bukti Kecurangan Dari Warga Kalsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Profesional, Kolaborasi dan Pemasaran Digital Bantu Dongkrak Produk-Produk Lokal
Indonesia
Profesional, Kolaborasi dan Pemasaran Digital Bantu Dongkrak Produk-Produk Lokal

Meski kondisi sulit, beberapa UMKM masih mampu bertahan

Preman Pasar Bakal Dilibatkan dalam Penertiban Protokol Kesehatan
Indonesia
Preman Pasar Bakal Dilibatkan dalam Penertiban Protokol Kesehatan

TNI dan Polri akan membuat mereka mendisiplinkan pengunjung pasar secara humanis.

Pesan Khusus 'Tahanan KPK' di TPS 037 untuk Gibran Jokowi dan Bagyo
Indonesia
Pesan Khusus 'Tahanan KPK' di TPS 037 untuk Gibran Jokowi dan Bagyo

Hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 bertepatan dengan Hari Antikorupsi se-Dunia 9 Desember.

Ini Ganjaran Pemudik yang Nekat Gunakan Dokumen Palsu Lewati Pos Penyekatan
Indonesia
Ini Ganjaran Pemudik yang Nekat Gunakan Dokumen Palsu Lewati Pos Penyekatan

Istiono menyampaikan, tujuan utama Operasi Ketupat adalah mencegah penyebaran COVID-19

Ditunjuk Jadi Menteri Sosial, Risma: Saya Tetap Arek Suroboyo
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Sosial, Risma: Saya Tetap Arek Suroboyo

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan dirinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (23/12).

Melbourne Kembali Buka Penerbangan Internasional
Dunia
Melbourne Kembali Buka Penerbangan Internasional

Kota terbesar kedua di Australia, Melbourne, pada Senin (7/12) menyambut kedatangan pertama penumpang penerbangan internasional setelah lima bulan ditutup.

Penyebab Tabung Oksigen Melonjak karena Banyak Permintaan dari Perorangan
Indonesia
Penyebab Tabung Oksigen Melonjak karena Banyak Permintaan dari Perorangan

Pelaku industri tabung gas oksigen kebanjiran pesanan di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir

Kubu Denny Indrayana Sebut Putusan DKPP soal Bawaslu Kalsel Aneh
Indonesia
Kubu Denny Indrayana Sebut Putusan DKPP soal Bawaslu Kalsel Aneh

"Sesuatu yang tentu sangat aneh, ada apa dengan DKPP," jelasnya

Pengadilan Pajak Tetap di Bawah Kemenkeu
Indonesia
Pengadilan Pajak Tetap di Bawah Kemenkeu

Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan

Gibran Larang Lurah Terbitkan SKIM Tujuan Zona Merah COVID-19
Indonesia
Gibran Larang Lurah Terbitkan SKIM Tujuan Zona Merah COVID-19

Bagi warga Solo yang hendak melakukan perjalanan atau non mudik ke luar Solo pada saat diberlakukan larangan mudik, harus membawa SKIM yang bisa dibuat di kantor kelurahan.