Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024 M AS Hikam. (Foto: president.ac.id)

MerahPutih.com - Pemerhati politik Muhammad AS Hikam menyoroti adanya manuver sejumlah partai politik soal pembahasan omnibus law.

Menurut Hikam, pertemuan antara Golkar dan Nasdem untuk mengesahkan omnibus law sebagai persiapan menuju Pemilu 2024.

Baca Juga:

HMI Minta Omnibus Law Disahkan

"Persiapan dari elite kedua parpol untuk 2024 dan mobilisasi dukungan oligarki sangat penting sebagai motif mereka," kata Hikam dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Hikam melanjutkan, kedua parpol tersebut yang jelas memiliki paradigma pembangunan paling dekat dengan kepentingan oligarki yakni neoliberalisme dan pembangunanisme.

"Keduanya juga memiliki hubungan sejarah yang dekat. Bahkan Nasdem adalah sempalan dari Golkar," sebut Hikam yang juga mantan Menteri di era Abdurahman Wahid ini.

Sementara, terkait dengan partai penguasa PDIP, ia melihat partai ini tak sengotot rekan koalisinya.

"Tampaknya partai ini masih harus mempertimbangkan elemen wong cilik, khususnya kaum buruh, yang merasa dirugikan oleh RUU Cipta Kerja itu," jelas Hikam.

Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana
Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana

"Sehingga kendati prinsipnya mendukung perlunya sebuah UU yg bersifat menyatukan dan efisien, tetapi PDIP juga mesti mendengarkan suara dari komponen internal yang menolak," ungkap Hikam.

Dosen President University ini menilai Presiden Joko Widodo sepatutnya memerhatikan dinamika kepentingan parpol yang berada di balik pembentukan RUU tersebut.

"Jangan sampai gegara tekanan Golkar dan Nasdem, legitimasi beliau ikut terdegradasi, seakan akan menjadi metamorfosa," imbuh Hikam.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya dan Partai Nasdem telah sepakat untuk mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk segera disahkan.

Pernyataan itu ia utarakan usai Golkar dan Nasdem bertemu di kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3).

Baca Juga:

Sandiaga Desak Omnibus Law Beri Insentif Tangkal Efek Ekonomi Corona

Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan, kedua partai mendukung omnibus law, terutama RUU tentang Perpajakan dan Cipta Tenaga Kerja yang sebelumnya sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Terkait dengan penugasan-penugasan termasuk di dalamnya prioritas perundang-undangan, baik Omnibus Law Perpajakan maupun Ciptaker, Partai Golkar dan Partai Nasdem tadi bersepakat bahwa kita akan mempunyai pemikiran yang sama," kata Airlangga

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyatakan, kedua partai akan tetap mendukung RUU omnibus law untuk segera disahkan, terlepas beberapa pasal yang kata Paloh, kontroversial.

Meski mendukung Omnibus Law, Paloh tetap meminta pihak-pihak terkait tetap mengevaluasi kembali pasal-pasal yang kontroversial. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Minta Pihak yang Menolak Omnibus Law Dialog Bareng Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus
Indonesia
Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus

Barita mengaku telah mendapat izin dari penetapan pengadilan mengenai pemeriksaan tersebut

Vaksin Sinovac Didaftarkan ke LPPOM MUI
Indonesia
Vaksin Sinovac Didaftarkan ke LPPOM MUI

Uji klinis vaksin Sinovac dilakukan BUMN produsen vaksin PT Bio Farma bersama peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad).

Ingin Segera Vaksinasi, Menkes Budi Minta Masyarakat Bersabar
Indonesia
Ingin Segera Vaksinasi, Menkes Budi Minta Masyarakat Bersabar

"Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya. Dari total 7,8 miliar populasi manusia di bumi, sebanyak 70 persennya atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh 11 miliar vaksin agar mendapatkan herd immunity, maka proses vaksinasi bertahap dan butuh waktu," kata Menkes Budi

Pimpinan DPD Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan
Indonesia
Pimpinan DPD Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan

Sultan Baktiar mengeluhkan tentang lambannya proses perizinan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Orang Terinfeksi COVID-19 di Indonesia Capai 336 Ribu Orang
Indonesia
Orang Terinfeksi COVID-19 di Indonesia Capai 336 Ribu Orang

Belum terlihat ada tanda-tanda pemerintah sudah dapat mengendalikan laju penularan virus corona.

Dilema Radio Jika Harus Bayar Royalti Musik
Indonesia
Dilema Radio Jika Harus Bayar Royalti Musik

Koalisi Seni menilai, penerapan PP ini menyaratkan sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan musik secara komersial.

Sahkan RUU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar HAM
Indonesia
Sahkan RUU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar HAM

"Sementara hak jutaan pekerja kini terancam," jelas Usman

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha
Indonesia
Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

Undang-Undang Cipta Kerja bakal mempermudah administrasi pemerintahan dalam hal perizinan usaha.

BPPT Kembangkan Teknologi Deteksi Dini Tsunami Berbasis Pelampung
Indonesia
BPPT Kembangkan Teknologi Deteksi Dini Tsunami Berbasis Pelampung

Indonesia berada di zona “ring of fire” karena letak geografisnya berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar

[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Bagi-bagi Uang untuk Lembaga Pendidikan Islam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Bagi-bagi Uang untuk Lembaga Pendidikan Islam

Beredar di media sosial surat edaran yang mengatasnamakan Kemenag dan berisi tentang pemberian tunjangan kepada yayasan dan lembaga Islam senilai Rp 12 juta.