Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024 M AS Hikam. (Foto: president.ac.id)

MerahPutih.com - Pemerhati politik Muhammad AS Hikam menyoroti adanya manuver sejumlah partai politik soal pembahasan omnibus law.

Menurut Hikam, pertemuan antara Golkar dan Nasdem untuk mengesahkan omnibus law sebagai persiapan menuju Pemilu 2024.

Baca Juga:

HMI Minta Omnibus Law Disahkan

"Persiapan dari elite kedua parpol untuk 2024 dan mobilisasi dukungan oligarki sangat penting sebagai motif mereka," kata Hikam dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Hikam melanjutkan, kedua parpol tersebut yang jelas memiliki paradigma pembangunan paling dekat dengan kepentingan oligarki yakni neoliberalisme dan pembangunanisme.

"Keduanya juga memiliki hubungan sejarah yang dekat. Bahkan Nasdem adalah sempalan dari Golkar," sebut Hikam yang juga mantan Menteri di era Abdurahman Wahid ini.

Sementara, terkait dengan partai penguasa PDIP, ia melihat partai ini tak sengotot rekan koalisinya.

"Tampaknya partai ini masih harus mempertimbangkan elemen wong cilik, khususnya kaum buruh, yang merasa dirugikan oleh RUU Cipta Kerja itu," jelas Hikam.

Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana
Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana

"Sehingga kendati prinsipnya mendukung perlunya sebuah UU yg bersifat menyatukan dan efisien, tetapi PDIP juga mesti mendengarkan suara dari komponen internal yang menolak," ungkap Hikam.

Dosen President University ini menilai Presiden Joko Widodo sepatutnya memerhatikan dinamika kepentingan parpol yang berada di balik pembentukan RUU tersebut.

"Jangan sampai gegara tekanan Golkar dan Nasdem, legitimasi beliau ikut terdegradasi, seakan akan menjadi metamorfosa," imbuh Hikam.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya dan Partai Nasdem telah sepakat untuk mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk segera disahkan.

Pernyataan itu ia utarakan usai Golkar dan Nasdem bertemu di kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3).

Baca Juga:

Sandiaga Desak Omnibus Law Beri Insentif Tangkal Efek Ekonomi Corona

Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan, kedua partai mendukung omnibus law, terutama RUU tentang Perpajakan dan Cipta Tenaga Kerja yang sebelumnya sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Terkait dengan penugasan-penugasan termasuk di dalamnya prioritas perundang-undangan, baik Omnibus Law Perpajakan maupun Ciptaker, Partai Golkar dan Partai Nasdem tadi bersepakat bahwa kita akan mempunyai pemikiran yang sama," kata Airlangga

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyatakan, kedua partai akan tetap mendukung RUU omnibus law untuk segera disahkan, terlepas beberapa pasal yang kata Paloh, kontroversial.

Meski mendukung Omnibus Law, Paloh tetap meminta pihak-pihak terkait tetap mengevaluasi kembali pasal-pasal yang kontroversial. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Minta Pihak yang Menolak Omnibus Law Dialog Bareng Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Rekomendasi Batal Diumumkan Awal Maret, Purnomo: Saya Orangnya Sabar
Indonesia
Rekomendasi Batal Diumumkan Awal Maret, Purnomo: Saya Orangnya Sabar

Bakal cawali dari PDIP, Achmad Purnomo yang saat ini sedang berebut rekomendasi dengan Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait batalnya rekomendasi itu.

Ganjil Genap Ditiadakan Saat PSBB Total, Polisi Tunggu Kepastian Anies
Indonesia
Ganjil Genap Ditiadakan Saat PSBB Total, Polisi Tunggu Kepastian Anies

Pergub mana yang akan digunakan akan menjadi acuan

LIPI: Kita Perlu Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3
Indonesia
LIPI: Kita Perlu Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3

Pemanfaatan vaksin buatan Sinovac asal Tiongkok masih menunggu hasil uji klinis tahap 3 di Bandung, Jawa Barat.

Pakai Masker di Bawah Dagu Berbahaya, Ini Alasannya
Indonesia
Pakai Masker di Bawah Dagu Berbahaya, Ini Alasannya

jika terpaksa harus melepas masker, maka lebih baik melepaskannya secara menyeluruh. Bukan dengan cara menurunkannya ke bawah dagu

Stafsus Edhy Prabowo Terima Duit 26 Ribu Dolar Singapura dari Bos PT DPP
Indonesia
Stafsus Edhy Prabowo Terima Duit 26 Ribu Dolar Singapura dari Bos PT DPP

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP)

KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang
Indonesia
KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

"Penulusuran lebih lanjut mengenai hal tersebut untuk lebih mengembangkan pemeriksaan adanya peristiwa dugaan TPPU," ujarnya.

MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan
Indonesia
MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan

"Realitas kita pasar tradisional itu nggak ada pimpinan, ada yang menyebut kepala keamanannya, ada yang menyebut mandor disitu, ada yang menyebutnya jager, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana," ujar Wakil Kepala Kepolisian Gatot.

Masih Terjadi Keramaian Saat PSBB, IKEA Alam Sutera Ditutup
Indonesia
Masih Terjadi Keramaian Saat PSBB, IKEA Alam Sutera Ditutup

IKEA tetap mematuhi peraturan pemerintah

Pelanggaran Prokes Kampanye Pekan Pertama Tak Signifikan
Indonesia
Pelanggaran Prokes Kampanye Pekan Pertama Tak Signifikan

Pelanggaran yang terjadi selama kampanye seminggu terakhir tidak signifikan

Ekonomi Turun Karena Konsumsi Pemerintah Anjlok
Indonesia
Ekonomi Turun Karena Konsumsi Pemerintah Anjlok

Sudah terdapat indikator yang mengalami perbaikan seperti PMI manufaktur meski harus tetap diwaspadai adanya potensi pandemi COVID-19 gelombang kedua.