Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR Presiden Jokow disidang tahunan MPR. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terus menguat dan menjadi polemik di masyarakat. Padahal, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19.

Wacana yang muncul dari amandemen UUD merupakan tindak lanjut Badan Kajian MPR periode 2014-2019, untuk mengkaji suatu sistem pembangunan nasional model Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Amendemen terhadap konstitusi saat ini, apalagi di masa pandemi COVID-19, adalah langkah gegabah, karena seharusnya semua elemen bangsa terutama pemerintah berkonsentrasi mengatasi pandemi," kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (18/3).

Baca Juga:

MPR Bisa Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Jika Rakyat Meminta

Ia mengakui, polemik mulai muncul karena masyarakat yang tidak mendapat informasi secara utuh mencoba menduga-duga ada apa sebenarnya di balik agenda amendemen konstitusi. Masyarakat menilai amendemen dibuat untuk melancarkan agenda masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengklarifikasi tidak setuju dengan ide tersebut.

Selain itu, kecurigaan itu pasti akan terus muncul, ketika salah satu partai politik justru telah menegaskan, menginginkan pemilu presiden (pilpres) kembali dipilih oleh anggota MPR.

"Partai Golkar dengan tegas menolak, karena akan mencederai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata serta akan menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia," katanya.

Ia mengingatkan, Badan Kajian MPR RI saat ini diwacanakan hanya untuk menindaklanjuti rekomendasi anggota MPR RI periode 2014-2019 yang merekomendasikan untuk mengkaji suatu sistem pembangunan nasional model GBHN.

Sidang MPR
Pimpinan MPR. (Foto: Antara)

Karena itu, Badan Pengkajian MPR RI membuat Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan konsekuensinya dari rencana adanya PPHN itu menjadi masalah, mengingat untuk melahirkannya diperlukan produk hukum.

"Untuk melahirkan PPHN, maka diperlukan produk hukum yaitu menambah pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR. Atau menambah pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk membuat PPHN yang keduanya berimplikasi pada amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," ujarnya.

F-Golkar MPR RI sebenarnya dapat menerima jika PPHN tetap diperlukan untuk dibuat, namun sebetulnya dengan UU saja sudah dapat mengakomodir kepentingan nasional.

"Hal itu, karena undang-undang juga merupakan produk hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSP Moeldoko Bela Dua Anak Jokowi yang Dilaporkan ke KPK
Indonesia
KSP Moeldoko Bela Dua Anak Jokowi yang Dilaporkan ke KPK

"(Masa) anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih," kata Moeldoko, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/1).

Gunung Merapi 116 Kali Luncurkan Guguran Lava   Selama Sepekan Terakhir
Indonesia
Gunung Merapi 116 Kali Luncurkan Guguran Lava Selama Sepekan Terakhir

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) masih mempertahankan status aktivitas Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

94.158 Pasien Positif COVID-19 di Wisma Atlet Sembuh
Indonesia
94.158 Pasien Positif COVID-19 di Wisma Atlet Sembuh

Kabar baik datang dari Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 94.158 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat dinyatakan sembuh.

Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat
Indonesia
Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat

75 pegawai yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK ini meminta Ali berhenti mengeluarkan pernyataan yang sesat.

[HOAKS Atau FAKTA]: Virus Corona Menyebar Melalui Handphone Xiaomi
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Virus Corona Menyebar Melalui Handphone Xiaomi

Penularan virus corona juga dapat berasal dari hewan ke manusia.

Sudah 3 Hari, Warga di Kabupaten Mamuju Dilanda Banjir
Indonesia
Sudah 3 Hari, Warga di Kabupaten Mamuju Dilanda Banjir

Banjir telah beberapa kali merendam permukiman warga dengan ketinggian air hingga lutut orang dewasa. Hujan deras turun di daerah tersebut dalam satu sepekan terakhir ini.

PKB Sebut Kewajiban Tes PCR Bagi Penumpang Pesawat Langkah Mundur
Indonesia
PKB Sebut Kewajiban Tes PCR Bagi Penumpang Pesawat Langkah Mundur

Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan

Pemkot Depok Belum Izinkan Mal Beroperasi Saat PPKM Level 4
Indonesia
Pemkot Depok Belum Izinkan Mal Beroperasi Saat PPKM Level 4

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal kembali beroperasi saat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 16 Agustus 2021.

Hingar Bingar 'Kampanye' Pemilu 2024 di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Hingar Bingar 'Kampanye' Pemilu 2024 di Tengah Pandemi COVID-19

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyoroti perbincangan seputar pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin hari semakin menguat, membanjiri media massa dan media sosial.

Kader PDIP Temanggung Diduga Ditekan Kembali Bantuan Ganjar, FX Rudy: Memalukan
Indonesia
Kader PDIP Temanggung Diduga Ditekan Kembali Bantuan Ganjar, FX Rudy: Memalukan

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat bicara dengan menyebut persoalan ini justru membuat malu partai. Terlebih yang diberi bantuan itu kader PDIP dan yang memberi bantuan kader PDIP juga yang kebetulan ditugaskan partai jadi gubernur