Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR Presiden Jokow disidang tahunan MPR. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terus menguat dan menjadi polemik di masyarakat. Padahal, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19.

Wacana yang muncul dari amandemen UUD merupakan tindak lanjut Badan Kajian MPR periode 2014-2019, untuk mengkaji suatu sistem pembangunan nasional model Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Amendemen terhadap konstitusi saat ini, apalagi di masa pandemi COVID-19, adalah langkah gegabah, karena seharusnya semua elemen bangsa terutama pemerintah berkonsentrasi mengatasi pandemi," kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (18/3).

Baca Juga:

MPR Bisa Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Jika Rakyat Meminta

Ia mengakui, polemik mulai muncul karena masyarakat yang tidak mendapat informasi secara utuh mencoba menduga-duga ada apa sebenarnya di balik agenda amendemen konstitusi. Masyarakat menilai amendemen dibuat untuk melancarkan agenda masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengklarifikasi tidak setuju dengan ide tersebut.

Selain itu, kecurigaan itu pasti akan terus muncul, ketika salah satu partai politik justru telah menegaskan, menginginkan pemilu presiden (pilpres) kembali dipilih oleh anggota MPR.

"Partai Golkar dengan tegas menolak, karena akan mencederai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata serta akan menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia," katanya.

Ia mengingatkan, Badan Kajian MPR RI saat ini diwacanakan hanya untuk menindaklanjuti rekomendasi anggota MPR RI periode 2014-2019 yang merekomendasikan untuk mengkaji suatu sistem pembangunan nasional model GBHN.

Sidang MPR
Pimpinan MPR. (Foto: Antara)

Karena itu, Badan Pengkajian MPR RI membuat Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan konsekuensinya dari rencana adanya PPHN itu menjadi masalah, mengingat untuk melahirkannya diperlukan produk hukum.

"Untuk melahirkan PPHN, maka diperlukan produk hukum yaitu menambah pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR. Atau menambah pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk membuat PPHN yang keduanya berimplikasi pada amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," ujarnya.

F-Golkar MPR RI sebenarnya dapat menerima jika PPHN tetap diperlukan untuk dibuat, namun sebetulnya dengan UU saja sudah dapat mengakomodir kepentingan nasional.

"Hal itu, karena undang-undang juga merupakan produk hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Musnahkan Ratusan Kilogram Narkotika Yang Diungkap Selama Pandemi
Indonesia
Polda Metro Musnahkan Ratusan Kilogram Narkotika Yang Diungkap Selama Pandemi

Ada sembilan kasus dan tersangka diamankan 24 orang, barang bukti diamankan sabu 217,44 kg, ganja 801,48 kg, ekstasi 18.000 butir, tembakau gorila 1,37 kg.

Menteri Pekerjaan Umum Positif Corona, Ketiga dalam Kabinet
Indonesia
Menteri Pekerjaan Umum Positif Corona, Ketiga dalam Kabinet

Kasus itu menjadi anggota kabinet ketiga yang terinfeksi virus mematikan tersebut.

Kemacetan di Ruas Tol Arah Bandara Soetta Capai 7 Kilometer
Indonesia
Kemacetan di Ruas Tol Arah Bandara Soetta Capai 7 Kilometer

Jasa Marga menyebut ada penumpukan kendaraan di ruas Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo arah Bandara Soekarno-Hatta padat. Panjanganya antrean mencapai 7 km pada pagi ini.

Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?
Indonesia
Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra mempertanyakan bagaimana jika program vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Kepergok Sepedaan di Jalan Tol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Kepergok Sepedaan di Jalan Tol

Pada 11 Agustus 2020 lalu, Anies Baswedan mengajukan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memanfaatkan ruas jalan tol lingkar dalam bagi pesepeda road bike.

Pelajar Rentan Kecanduan Gawai Akibat Pembelajaran Jarak Jauh
Indonesia
Pelajar Rentan Kecanduan Gawai Akibat Pembelajaran Jarak Jauh

"Kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi para siswa, yang mana mereka rentan sekali kecanduan gawai," ujar Natalina

Gedung Obyek Vital Dirusak Massa, Polisi Kejar Pelaku dari Rekaman CCTV
Indonesia
Gedung Obyek Vital Dirusak Massa, Polisi Kejar Pelaku dari Rekaman CCTV

Polisi mengklaim mereka tergabung dalam kelompok Anarko Sindikalisme. Dimana mereka coba menunggangi momentum aksi para elemen buruh.

Ini 6 Titik Penyekatan Pemudik di Kota Bogor
Indonesia
Ini 6 Titik Penyekatan Pemudik di Kota Bogor

Pada operasi kewaspadaan mudik lebaran ini, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor menurunkan sekitar 15.000 petugas gabungan.

PN Jaksel Agendakan Pembacaan Putusan Praperadilan RJ Lino
Indonesia
PN Jaksel Agendakan Pembacaan Putusan Praperadilan RJ Lino

RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC)

Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili
Indonesia
Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili

"Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan," ujar Sigit