Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Sidang lanjutan kasus jiwasraya (Ist)

MerahPutih.com - Terungkap fakta baru dalam Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yakni adanya indikasi penipuan yang menguntungkan salah satu pihak.

Pihak tertentu yang diuntungkan melibatkan oknum, mulai dari perusahaan sekuritas hingga manajemen investasi, dan diinstruksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan emiten tertentu.

Baca Juga

Saksi Heran Jiwasraya Bisa Gagal Bayar Padahal Keuangan Masih Baik hingga Akhir 2017

"Instruksi dilakukan pihak-pihak terafiliasi emiten yang sudah dikendalikan arranger, HH, JHT, dan MM. Keputusan MI dilakukan secara tidak independen. Kami mengindikasikan terdapat fraud dalam pengelolaan Asuransi Jiwasraya," ucap Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae di Jakarta, Kamis (3/9)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI, Dia menduga kerugian tak hanya disebabkan oleh kondisi pasar sebab telah ditemukan adanya aliran transaksi dana senilai Rp100 triliun PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam kurun waktu 12 tahun terhitung sejak 2008 hingga 2020 meliputi transaksi saham, reksa dana, dan pihak lain.

"Hasil analisis kami untuk tidak menimbulkan persepsi salah bahwa total aliran dana yang kami maksud dari Januari 2008 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp100 triliun. Uang keluar masuk Jiwasraya dengan MI (manajer investasi) atau pihak lain," kata Dian dilansir Antara.

Logo Jiwasraya (ANTARA)

PPATK melakukan penelusuran dengan prinsip mengikuti aliran uang (follow the money) secara de facto ke mana saja. PPATK melibatkan 53 bank dan 49 lembaga keuangan non-Bank untuk menelusuri aliran transaksi. Hasil akhirnya, informasi dari PPATK akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

"Komplikasi kasus itu dianggap cukup besar, semua aliran dana sekecil apa pun harus diikuti. Ini memakan waktu lumayan signifikan, pemilihan 53 bank, 49 nonbank," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta penegak hukum untuk mengusut perihal dugaan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut Arteria, kasus Jiwasraya yang sudah merugikan negara Rp16,8 triliun itu diduga melibatkan pelaku lainnya selain enam terdakwa yang sudah ditetapkan Kejagung.

Untuk itu, secara khusus, dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung juga menelusuri nama lain yang terlibat.

Arteria berharap pada Kejaksaan Agung dan PPATK untuk mampu mengungkap orang-orang besar dan kuat yang menyebabkan Jiwasraya merugi.

"Tugas PPATK mengecek yang seperti ini, yang kakap-kakap," jelasnya

Baca Juga

Saksi Sebut Bantuan Heru Hidayat untuk Menjaga Likuiditas Jiwasraya

Dalam kesempatan yang sama di gedung parlemen, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono menjelaskan bahwa usulan dari DPR terkait dengan nama-nama maupun perusahaan lain yang diduga ikut terlibat akan menjadi bahan masukan Kejagung untuk melakukan telaah lebih lanjut.

"Nanti kalau ada perkembangan siapa pun masih terbuka," kata Ali. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Penyidik tak Periksa Kejiwaan Muhammad Kece
Indonesia
Alasan Penyidik tak Periksa Kejiwaan Muhammad Kece

Bareskrim Polri melihat belum akan melibatkan ahli kejiwaan untuk memeriksa kejiawaan tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece.

Diduga Jadi Makelar Kasus, Oknum Lawyer dan Sesjamdatun Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Diduga Jadi Makelar Kasus, Oknum Lawyer dan Sesjamdatun Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Perkara itu berawal dari Christian Halim, anak kandung SK yang ditahan di Polda Jatim karena masalah sengketa infrastruktur.

Putra Bungsu Raja Mangkunegara IX Bertekad Lanjutkan Cita-Cita sang Ayah
Indonesia
Putra Bungsu Raja Mangkunegara IX Bertekad Lanjutkan Cita-Cita sang Ayah

Ke depan, kata dia, keluarga akan tetapi meneruskan semangat Raja Mangkunegaran dan meneruskan cita-cita raja. Meninggalnya sang ayah, terjadi begitu mendadak.

Alasan Perlunya Pemerintah Beri Kepastian Investasi di Bidang Pertahanan
Indonesia
Alasan Perlunya Pemerintah Beri Kepastian Investasi di Bidang Pertahanan

Investasi yang dilakukan secara langsung di tahun 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia

Kejaksaan Sita Rolls Royce Phantom Coupe Diduga Hasil Korupsi Duit Asabri
Indonesia
Kejaksaan Sita Rolls Royce Phantom Coupe Diduga Hasil Korupsi Duit Asabri

sejauh ini Jampidsus Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri

Samakan Kerumunan Jokowi di NTT dengan Rizieq Dianggap Logika Berpikir Sesat
Indonesia
Samakan Kerumunan Jokowi di NTT dengan Rizieq Dianggap Logika Berpikir Sesat

"Jelas tidak kompatibel, sesat dan tidak memiliki dasar hukum," kata Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (28/2).

Pemkab Gunung Kidul Izinkan Belajar Tatap Muka Pekan ini
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Izinkan Belajar Tatap Muka Pekan ini

Pembelajaran tatap muka diawali pelajar kelas VI SD dan kelas IX SMP

Tim DVI Terima 16 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Tim DVI Terima 16 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182

"Hingga pukul 09.00 WIB, tim DVI sudah menerima 16 kantong jenazah dan 3 kantong properti," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di RS Polri Kramat Jati, Senin (11/1).

Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak
Indonesia
Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak

Pesawat bernomor registrasi PK CLC jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang
Indonesia
Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang

Setelah beberapa hari sempat mencatat penurunan jumlah kasus positif aktif, angka statistik COVID-19 Kota Bandung kembali menunjukkan penambahan.