Ada Demo, Warga Diminta Hindari Kawasan Monas dan DPR Kondisi depan gedung DPR RI jelang demonstrasi mahasiswa, Senin (11/4/2022). ANTARA/Walda)

MerahPutih.com - Kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR, jadi tempat unjuk rasa hari ini yang dilakukan berbagai elemen dengan mengusung berbagai isu, salah satunya penolakan penundaan pemilu yang diusung mahasiswa serta buruh yang menolak UU Cipta Kerja.

Polda Metro Jaya mengimbau, masyarakat untuk menghindari dua kawasan tersebut, karena arus lalu lintas ditutup. Demo diperkirakan akan dimulai jam 10.00 WIB, Senin (11/4).

Baca Juga:

Ada Demo Mahasiswa, Layanan TransJakarta Tetap Normal

"Sebaiknya memang hari ini sampai dengan malam nanti menghindari dua kawasan ini," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo usai apel pasukan di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Ia meminta masyarakat untuk mencari jalur alternatif karena sejumlah arus lalu lintas di dua kawasan itu rencananya akan ditutup sementara.

Sambodo meminta masyarakat menghindari kawasan Patung Kuda hingga Harmoni, kemudian Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara dan Gambir.

"Sebaiknya dihindari supaya tidak terjebak kemacetan dan silakan untuk mencari jalur alternatif lain," ucapnya.

Kemudian untuk kawasan DPR/MPR RI, masyarakat diminta menghindari kawasan Senayan, Gerbang Pemuda, Jalan Asia-Afrika, Slipi, Palmerah dan sekitarnya.

Arus lalu lintas di Traffic Light Patung Kuda, Jakarta Pusat terpantau ramai dan lancar menjelang rencana aksi unjuk rasa mahasiswa di Istana Negara, Senin (11/4/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Arus lalu lintas di Traffic Light Patung Kuda, Jakarta Pusat terpantau ramai dan lancar menjelang rencana aksi unjuk rasa mahasiswa di Istana Negara, Senin (11/4/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

"Itu juga sebaiknya dari pagi sampai dengan malam hari nanti dihindari supaya tidak terjebak kemacetan," ucapnya.

Polisi akan menahan massa untuk berunjuk rasa cukup di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat karena sesuai aturan tidak diperbolehkan untuk berunjuk rasa 500 meter dari objek vital.

Berikut rute pengalihan arus lalu lintas, yang direncanakan oleh Kepolisian:

  • Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke Harmoni.
  • Arus lalin dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokan ke kanan Jalan Perwira.
  • Arus lalin dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Medan Merdeka Timur.
  • Arus lalin dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih.
  • Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok ke kiri Jalan Budi Kemuliaan, diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan, diluruskan ke Jalan Abdul Muis.
  • Arus lalin dari Jalan Tanah Abang II yang akan belok ke kiri ke Jalan Museum, diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalin dari Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit.
  • Arus lalin dari Jalan Hayam Muruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokan ke kiri ke Jalan Juanda.
  • Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelokan ke kanan Jalan Gajah Mada.
  • Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan menuju ke Jalan Majapahit akan dibelokkan ke Jalan Tanah Abang II.

Baca Juga:

Kapolri Sebut Bakal Tindak Tegas Pihak yang Tunggangi Demo Mahasiswa 11 April

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan, Makan Prasmanan Belum Dibolehkan
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan, Makan Prasmanan Belum Dibolehkan

DKI Jakarta juga mewajibkan para pekerja dan undangan yang hadir di resepsi pernikahan untuk divaksin COVID-19

JAM Pidsus akan Periksa Semua Pejabat Kemendag
Indonesia
JAM Pidsus akan Periksa Semua Pejabat Kemendag

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada Selasa (19/4).

Dilantik Jokowi Serentak, LHKPN Dudung Rp 1,08 M tak Sampai 1 Persen Harta Andika
Indonesia
Dilantik Jokowi Serentak, LHKPN Dudung Rp 1,08 M tak Sampai 1 Persen Harta Andika

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang diangkat menjadi Panglima TNI.

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E-KTP
Indonesia
KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E-KTP

Kedua tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur terhitung sejak 3 Februari hingga 22 Februari 2022.

Presiden Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang
Indonesia
Presiden Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang

Di Lumajang, Presiden diagendakan untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru.

Polisi Pegang Bukti Kasus Dugaan Penipuan CPNS yang Diduga Libatkan Anak dan Menantu Nia Daniaty
Indonesia
Sirkuit Formula E Baru 28 Persen, Kontraktor Akui Paling Berat Bangun Zona 5
Indonesia
Sirkuit Formula E Baru 28 Persen, Kontraktor Akui Paling Berat Bangun Zona 5

Proyek sirkuit Formula E ini memiliki batas waktu pengerjaan 54 hari lagi

Perintahkan Tambah 2 Juta Paket Obat, Jokowi: Kan Enggak Mahal
Indonesia
Perintahkan Tambah 2 Juta Paket Obat, Jokowi: Kan Enggak Mahal

Jokowi meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu

[HOAKS atau FAKTA]: Ekstrak Air Dari Pohon Pisang Sembuhkan Asam Lambung
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ekstrak Air Dari Pohon Pisang Sembuhkan Asam Lambung

Tidak ada penelitian di bawah pengobatan tradisional Thailand yang menyatakan bahwa air pisang mengobati refluks asam.

PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3
Indonesia
PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3

Penyebabnya, kabupaten/kota itu belum mampu memenuhi target vaksinasi.