Ada Demo di MK dan Istana, Polisi Minta Pengendara Hindari Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati
MerahPutih.com - Ribuan buruh dijadwalkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara menolak Undang-Undang atau UU Cipta Kerja Senin (5/6) ini. Pihak kepolisian memastikan akan melakukan pengawalan dan pengamanan.
“Kami akan lakukan pelayanan, pengawalan jalannya aksi,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin dalam keterangannya dikutip Senin (5/6).
Baca Juga:
Polri akan Periksa Denny Indrayana Terkait Laporan Dugaan Kebocoran Putusan MK
Dia menyebutkan bahwa jalannya aksi unjuk rasa hari ini yang dilakukan oleh Partai Buruh setidaknya akan diikuti oleh sekitar 2 ribu orang.
Sejumlah kegiatan unjuk rasa hari ini dijadwalkan di beberapa tempat, salah satunya di kawasan Istana Negara dan Patung Kuda yang akan menjadi lokasi kegiatan penyampaian pendapat dari Partai Buruh.
“Massa dari elemen buruh (di Patung Kuda). Massa di DPR RI tenaga medis,” katanya.
Komarudin mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari sejumlah titik di Jakarta Pusat seperti di sekitar Gedung DPR, Patung Kuda, Monas, dan lainnya, yang diperkirakan terjadi kegiatan unjuk rasa.
Baca Juga:
"Masyarakat diimbau menghindari jalur tersebut,” jelas Komaruddin seraya menyebut ada 2 ribuan aparat yang bakal menjaga aksi itu.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa kegiatan unjuk rasa tersebut secaa bergelombang akan berlanjut ke daerah lain setelah tanggal 5 Juni 2023.
Seperti di tanggal 6 Juni 2023 besok aksi unjuk rasa akan dilakukan di Kantor Gubernur Banten, dan 7 Juni 2023 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, serta tanggal 14 Juni 2023 di Kantor Gubernur Jawa Timur. (Knu)
Baca Juga:
MK Ogah Digiring ke Urusan Politis Jelang Putusan Judicial Review Sistem Pemilu
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Polda Riau Kirim Cool Storage Premium Demi Lancarnya Proses DVI di Lubuk Pasung
Tim Trauma Healing Turun ke Lokasi Bencana, Beri Dukungan Psikososial bagi Korban Banjir dan Longsor di Langsa