Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Jelang Lebaran, animo masyarakat untuk berkumpul bersama makin besar. Tak jarang, mereka ingin membuat acara bersama sehingga berpotensi memicu kerumunan yang bisa jadi klaster penyebaran COVID-19.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menegaskan, segala bentuk kerumunan merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum.

"Rawan dalam kategori kontaminasi COVID-19, artinya merupakan pelanggaran hukum," kata Hengki di Jakarta, Senin (9/5).

Baca Juga:

MUI Minta Umat Salat Idulfitri dan Berlebaran di Rumah

Hengki mengimbau kepada masyarakat salah satunya tidak berkerumun saat malam takbiran.

Menurut dia, malam takbiran kerap kali menjadi ajang bagi masyarakat untuk berkumpul.

Kepolisian pun tetap mengutamakan tindakan preventif untuk mencegah masyarakat berkerumun merayakan Idulfitri.

Hengki menyatakan kesiapannya untuk membubarkan jika ada masyarakat yang nekat mengadakan takbir keliling.

"Tidak ada, tidak ada takbir keliling, yang sifatnya kerumunan. Jadi di fase pandemi ini ada hal yang spesifik, menempatkan orang lain pada situasi yang berbahaya merupakan tindak pidana," kata lulusan AKPOL 1996 ini.

Petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap pengguna kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, Sabtu (30/5). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap pengguna kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, Sabtu (30/5). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Hengki menjelaskan, segala tindakan yang menimbulkan kerumunan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Ada pun pelanggar kerumunan di masa pandemi COVID-19 dapat dipidana, sesuai dengan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam pengawasan protokol kesehatan, sebanyak 1.500 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam Operasi Ketupat Jaya 2021.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, secara keseluruhan, pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dengan melakukan penyekatan mudik berjalan dengan baik.

Ia mengakui bahwa penyekatan mudik memang membuat masyarakat tidak nyaman.

"Namun hal ini dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular varian baru COVID-19," kata Sigit.

Baca Juga:

H-4 Lebaran, Harga Sejumlah Komoditas Pangan Alami Kenaikan

Menurutnya, tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, ia meminta masyarakat memahami kebijakan larangan mudik agar kasus COVID-19 tak lagi meningkat.

Sigit mengatakan, penyekatan kendaraan dilakukan dengan ditambah pemeriksaan protokol kesehatan pengendara.

"Penyekatan dilakukan juga di hotel dan tempat wisata agar tidak menyebar COVID-19," kata lulusan AKPOL 1991 ini.

Sigit pun memperingatkan anggotanya kerja keras anggota di lapangan yang berperan aktif menekan penyebaran COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

Warga DKI Diperingatkan Tetap Berada di Rumah Selama Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei: Tren Elektablitas Agusrin Ungguli Petahana
Indonesia
Survei: Tren Elektablitas Agusrin Ungguli Petahana

Tren kenaikan Agusrin maupun Helmi terjadi, setidaknya, karena tiga faktor yang saling berkaitan

Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik
Indonesia
Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik

"Saya jualan masker sejak April lalu. Masker kain batik tulis, print, cap dijual dari harga Rp5.000, Rp7.500 hingga kelas premium berharga Rp 35.000," kata dia.

Gojek dan Tokopedia Gabung Jadi GoTo
Indonesia
Gojek dan Tokopedia Gabung Jadi GoTo

Valuasi dari Gojek ketika merger dengan Tokopedia tentu akan bertambah signifikan. Paling tidak, diperkirakan valuasi Ketika Gojek dan Tokopedia merger mencapai USD20 miliar.

Jokowi Tak Akan Lindungi Menteri Juliari
Indonesia
Jokowi Tak Akan Lindungi Menteri Juliari

Presiden okowi tak akan melindungi Mensos Juliari Peter Batubara yang diduga korupsi pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Jerman dan Lebanon Temukan Kasus Pertama COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Jerman dan Lebanon Temukan Kasus Pertama COVID-19 Varian Baru

Pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium Kota Berlin menunjukkan pasien positif itu terserang virus B.1.1.7, nama varian baru COVID-19 yang saat ini mewabah di Inggris.

Kasus Corona Melonjak, PAN DKI: Bioskop Jangan Buka Dulu
Indonesia
Kasus Corona Melonjak, PAN DKI: Bioskop Jangan Buka Dulu

Hakim pun meminta Pemprov DKI untuk menimbang ulang lagi keputusan memberi lampu hijau dibukanya hiburan bioskop.

Kemenkes: Mayoritas Masyarakat Bersedia Menerima Vaksin COVID-19
Indonesia
Kemenkes: Mayoritas Masyarakat Bersedia Menerima Vaksin COVID-19

Mayoritas publik bersedia menerima vaksin COVID-19

LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Anita Kolopaking
Indonesia
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Anita Kolopaking

Keputusan diambil melalui Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK pada Senin, (31/8) kemarin.

Para Bekas Pentolan Hipmi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Para Bekas Pentolan Hipmi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Mardani mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah melakukan hal yang tepat untuk memasukkan kader-kader terbaik Hipmi ke dalam jajaran menterinya.

Polri Pastikan Kasus Rizieq Shihab di Polda Jabar Sudah SP3
Indonesia
Polri Pastikan Kasus Rizieq Shihab di Polda Jabar Sudah SP3

"Di sana yang terjadi demikian. Karena di sana infonya demikian," kata Awi