Abaikan Protokol Kesehatan, Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Dikritik Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritisi adanya perkumpulan Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan sejumlah orang yang tak menggunakan masker.

Menurut Lucius, semangat mensosialisasikan empat pilar dengan mengabaikan protokol kesehatan, sama saja menyimpang dari semangat melawan COVID-19.

Baca Juga

Menaker Butuh Waktu Sebelum Bantuan Rp600 Ribu Cair

"Jangan sampai hanya berencana soal karakter kebangsaan, soal 4 pilar tetapi pada prakteknya justru menyimpang," kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/8).

Lucius melanjutkan, pertemuan yang digelar MPR tentu saja baik dari sisi misinya yakni mau mensosialisasikan 4 pilar kepada mereka.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR RI/pri. (ANTARA/HO-MPR RI)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR RI/pri. (ANTARA/HO-MPR RI)

Tetapi, ketika itu dilakukan dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan yang melarang adanya penumpukan massa, maka jadi mendowngrade makna pertemuan sosialisasi 4 pilar itu.

"Empat pilar itu soal karakter kebangsaan, jadi karakter personal juga harus selaras," terang Lucius.

Ia menambahkan, tindakan mengumpulkan klub otomatis untuk sosialisasi, jika dilakukan pada waktu normal mestinya tak jadi soal.

Yang jadi soal itu karena dilakukan saat pandemi apalagi di tengah himbauan pembatasan acara pertemuan dengan jumlah peserta yang banyak dan jaga jarak.

"Jadi saya kira pilihan waktu mengumpulkan klub motor saat pandemi itu tidak pantas, dan karena tidak pantas ya mestinya bertentangan dengan nilai 4 pilar yang menjadi bahan pertemuan tersebut," papar Lucius.

Baca Juga

105 Juta Warga Rentan Terkena COVID-19, DPD Ngotot Pilkada 2020 Ditunda

"Saya kira sih yang paling penting agar MPR pada diri mereka sendiri harus punya jiwa dan semangat kebangsaan sebagaimana yang juga menjadi tema acara itu," tambah dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun

Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler
Indonesia
Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler

SKB tiga menteri tersebut tidak sesuai dengan landasan dasar negara

Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Terus Meningkat Sepekan Terakhir
Indonesia
Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Terus Meningkat Sepekan Terakhir

BPPTKG menyebutkan aktivitas Gunung Merapi mengalami peningkatan berdasarkan hasil pemantauan selama sepekan.

BKN Jawab Keluhan Pelamar Soal Hilangnya Nama Perguruan Tinggi saat Daftar PNS
Indonesia
BKN Jawab Keluhan Pelamar Soal Hilangnya Nama Perguruan Tinggi saat Daftar PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjawab keluhan sejumlah pelamar PNS tahun 2021 terkait nama perguruan tinggi (PT) atau prodi yang tidak ditemukan di portal SSCASN saat pendaftaran.

Eks Anggota DPRD Sumut yang Dijebloskan ke Penjara Bertambah
Indonesia
Eks Anggota DPRD Sumut yang Dijebloskan ke Penjara Bertambah

Tersangka Nurhasanah, akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 14 Oktober 2020

Sukmo Harsono Siap Jadi Dubes Pertama yang Divaksin COVID-19
Indonesia
Sukmo Harsono Siap Jadi Dubes Pertama yang Divaksin COVID-19

"Saya sebagai Duta Besar apabila secara medis dinyatakan layak untuk divaksin, maka siap menjadi Dubes pertama yang akan divaksin," kata Dubes Sukmo.

Vaksin COVID-19 Moderna Resmi Dapat Izin Edar, Bisa Digunakan untuk Penderita HIV
Indonesia
Vaksin COVID-19 Moderna Resmi Dapat Izin Edar, Bisa Digunakan untuk Penderita HIV

Adapun efektivitas serta keamanan vaksin Moderna teruji baik dan berdasar hasil uji klinis fase 3

Bangun KEK Mandalika, Warga Jangan Dirugikan
Indonesia
Bangun KEK Mandalika, Warga Jangan Dirugikan

Seluruh pembangunan dalam rangka menyukseskan MotoGP 2021 harus tetap dilaksanakan dengan cepat.

Hilangnya Aturan Wajib Pendidikan Pancasila
Indonesia
Hilangnya Aturan Wajib Pendidikan Pancasila

Kurikulum pendidikan tinggi tertuang dalam pasal 40 ayat 3. Pada pasal itu, tercantum kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

10 Perusuh yang Diamankan Saat Demo Tolak Cipta Kerja Positif COVID-19
Indonesia
10 Perusuh yang Diamankan Saat Demo Tolak Cipta Kerja Positif COVID-19

10 orang tersebut telah diserahkan ke fasilitas isolasi di Pademangan, Jakarta Utara