Abaikan Imbauan Jokowi, Bappenas Boyong Pansus RUU IKN ke Kazakhstan Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

MerahPutih.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas bersama sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN), mengunjungi Kazakhstan.

Sekjen DPR, Indra Iskandar membenarkan, beberapa anggota Pansus ikut dalam kunjungan keluar negeri tersebut. Kepergian mereka untuk melakukan studi banding terkait perpindahan ibu kota.

Baca Juga

PAN Pastikan RUU IKN Disahkan di Januari 2022

“Iya DPR ke sana tanggal 1 Januari 2022 kemarin, pergi atas undangan Bappenas,” kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, Senin (3/1).

Namun, Indra menekankan, kunjungan Pansus IKN ke Kazakhstan bukan agenda DPR. Menurut Indra, kunjungan keluar negeri tersebut merupakan agenda pemerintah dalam hal ini Bappenas.

“Itu undangan, bukan DPR yang mau. Kunjungan dalam rangka ke negara yang sudah ada perpindahan ibukota,” ujarnya.

Kunjungan Bappenas dan anggota DPR keluar negeri ini seolah mengabaikan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Pembahasan RUU IKN Dikebut, Demokrat: Jangan Buru-buru Ini Urusan Bernegara

Jokowi sebelumnya meminta agar pejabat dan masyarakat tidak bepergian keluar negeri. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omicron.

Ketika disinggung terkait adanya imbauan dari Jokowi tersebut, Indra mengatakan sejumlah anggota DPR justru diajak oleh pemerintah.

Ia juga menegaskan, dengan atau tanpa kunjungan ke Kazakhstan, DPR tetap berkomitmen merampungkan RUU IKN.

“Ini pemerintah yang ajak, dilarang gimana?”. Dengan atau tanpa dinas itu, DPR tetap komitmen selesaikan RUU IKN," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Kementerian PUPR Tunggu UU IKN Bangun Jalan Tol di Ibu Kota Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Bakal Mudahkan Warga Lihat Hilal Lewat Situs Daring
Indonesia
BMKG Bakal Mudahkan Warga Lihat Hilal Lewat Situs Daring

Kecerlangan cahaya hilal akan direkam oleh detektor yang dipasang pada teleskop yang secara otomatis mengikuti berubahnya posisi bulan di ufuk Barat.

AHY: Bangun Koalisi Usung Capres di 2024 Tidak Mudah
Indonesia
AHY: Bangun Koalisi Usung Capres di 2024 Tidak Mudah

Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrat optimistis meski semua itu harus melihat realitas.

Revitalisasi Halte TransJakarta, PSI: Jangan Abaikan Sejarah Demi Lebih Modern
Indonesia
Revitalisasi Halte TransJakarta, PSI: Jangan Abaikan Sejarah Demi Lebih Modern

Revitalisasi halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Tosari mendapat kritikan keras dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen
Indonesia
Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen

Penanganan banjir Sungai Citarum, Jawa Barat, disebut semakin membaik. Dalam dua tahun terakhir diklaim perbaikan Sungai Citarum tinggal 20 persen. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan Penanganan banjir sudah relatif lebih baik.

Naik KA Pangrango Bisa dari Stasiun Bogor, Berikut Jadwal dan Syaratnya
Indonesia
Naik KA Pangrango Bisa dari Stasiun Bogor, Berikut Jadwal dan Syaratnya

Terhitung mulai Rabu (1/6), para penumpang bisa naik KA Pangrango dari Stasiun Bogor.

Satgas COVID-19 Ancam Tindak Tegas Pengelola Pusat Perbelanjaan
Indonesia
Satgas COVID-19 Ancam Tindak Tegas Pengelola Pusat Perbelanjaan

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 bakal menindak tegas pengelola dan pengunjung mal atau pusat perbelanjaan jika melanggar protokol kesehatan (prokes).

Bharada E Mau Terbuka Setelah Orang Tuanya Datang
Indonesia
Bharada E Mau Terbuka Setelah Orang Tuanya Datang

Bharada E belakangan mau terbuka soal penembakan terhadap Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.

 Bharada E Siap Jalani Persidangan
Indonesia
Bharada E Siap Jalani Persidangan

Sehari sebelum pelimpahan, Selasa (4/10), Bharada E bersama tersangka lain kasus pembunuhan berencana Brigadir J menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain itu, Bharada E juga menjalani konseling psikologis.

IDI: Pemecatan Terawan Melalui Proses Panjang
Indonesia
IDI: Pemecatan Terawan Melalui Proses Panjang

Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI, Beni Satria mengatakan, pemberhentian mantan Menkes Terawan ini, diambil berdasarkan pada putusan Mumtamar ke-31 di Banda Aceh.