Putri Bung Karno: Pancasila dan UUD 45 Harga Mati, Tak Bisa Dipisahkan! Monumen Pancasila Sakti (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Merahputih.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri menyebut Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dipisahkan. Agar Pancasila bisa tegak di Indonesia, harus digandeng kembali dengan UUD 45.

"Artinya, kita harus kembali ke UUD 45," kata putri Proklamator RI Bung Karno itu, saat acara Forum Rekat Bangsa di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Baca Juga: Elite Gerindra: Prabowo Banting Setir, 'Penumpang Gelap' di Kubu 02 Gigit Jari

Menurut Rachmawati, berdasarkan pemikiran Presiden Pertama Soekarno menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia harus memiliki satu landasan ideal yakni Pancasila yang dianggap sebagai perekat persatuan Indonesia.

Rachmawati menjelaskan, Pancasila memiliki filosofi sebagai grondslag atau dasar. Sehingga, tidak hanya digunakan sebagai slogan tetapi Pancasila juga memiliki dua fungsi.

Sebagai bintang pemimpin, yaitu menciptakan masyarakat yang adil makmur sejahtera. Lalu sebagai sebagai meja statis.

"Jadi ini tak bisa diubah-ubah. Pancasila harga mati. Dua fungsi ini hanya bisa diciptakan dengan UUD 1945 sebagai landasan strukturiil," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri. (MP/Kanu)

Petinggi Gerindra itu meminta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatang bisa mengembalikan UUD 45 yang asli.

"Menurut saya soal besar yang harus dilakukan Ketua MPR nanti adalah kembali ke UUD 45. Fungsi MPR apa, kembali seperti dulu," kata Rachmawati.

Rachmawati mengatakan, kriteria MPR secara normatif harus jujur dan adil. Namun, kriteria terpenting adalah mengetahui visi dan misi negara ke depan, juga posisi MPR. Sehingga, ia mengatakan MPR harus kembali ke UUD 45 sesuai amanat proklamasi dulu.

Menurut Rachmawati, tugas, pokok, dan fungsi MPR saat ini tidak jelas. Rachma mengibaratkan MPR sebagai macan ompong karena tidak bisa membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan ketetapan sendiri.

Baca Juga: Gerindra: Oposisi atau Tidak Ada di Tangan Prabowo

Untuk mengaktifkan kembali GBHN pun, kata Rachmawati, tidak bisa dilakukan secara parsial melalui amandemen kelima.

"Karena kalau kita hanya mengaktifkan GBHN, sekarang pun sama saja dengan amandemen keempat ini sekarang, nanti ada amandemen kelima. Tidak akan membantu masalah ketatanegaraan kita ke depan," tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Larang Mudik 2021
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik 2021

Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri.

Resmi Jadi Tersangka, Penusuk Syekh Ali Jaber Sempat Berhalusinasi
Indonesia
Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang
Indonesia
Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang

Penyemprotan desinfetan dilaksanakan guna mencegah adanya klaster baru penyebaran penyakit corona.

Pemprov DKI Cari Lahan Baru untuk Pemakaman Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Cari Lahan Baru untuk Pemakaman Jenazah COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan lahan baru untuk jenazah yang meninggal karena virus corona.

Santri Didorong Jadi Pelopor Melawan Pandemi COVID-19
Indonesia
Santri Didorong Jadi Pelopor Melawan Pandemi COVID-19

Terlibatnya santri untuk mencegah penularan COVID-19 sangat strategis

Habib Luthfi Sebut Takut Beraktivitas Saat Pandemi Sebabkan Was-Was dan Mudah Dikompori
Indonesia
Habib Luthfi Sebut Takut Beraktivitas Saat Pandemi Sebabkan Was-Was dan Mudah Dikompori

Usaha ini juga mesti dibarengi dengan sikap menautkan hati hanya kepada Allah SWT

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Untuk itu, pemerintah tidak akan pernah memproses hukum Din atas sikap kritisnya.

KRI Nanggala 402 Terbelah Menjadi Tiga
Indonesia
KRI Nanggala 402 Terbelah Menjadi Tiga

KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali dan seluruh awak dinyatakan gugur.

Di Amerika Ajukan Pailit, Ini Posisi Pizza Hut Indonesia
Indonesia
Di Amerika Ajukan Pailit, Ini Posisi Pizza Hut Indonesia

Pizza Hut di seluruh Indonesia, saat ini masih tetap berada dalam keadaan finansial yang baik dengan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, serta tidak akan mengalami dampak apapun, baik secara operasional maupun finansial.

DPR Minta Grand Design Riset Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Minta Grand Design Riset Vaksin COVID-19

Desain riset dan inovasi pengembangan kemandirian obat, vaksin, dan alat kesehatan itu harus meliputi kerangka waktu dan infrastruktur distribusi vaksin.