NasDem Puji Kehati-hatian Jokowi Sikapi Anak-Anak Eks WNI Kombatan ISIS Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya menilai langkah pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencerminkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian terkait nasib anak-anak WNI eks ISIS. Yakni dengan mempertimbangkan kasus per kasus sebelum memulangkannya ke Indonesia.

"Sikap pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan 'case by case' dan dan hanya untuk anak umur 10 tahun ke bawah, sudah cukup mencerminkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian," kata Willy di Jakarta, Senin (17/2).

Baca Juga:

Pemerintah Diminta tak Tempatkan WNI Eks Kombatan ISIS dalam Posisi Sama

Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa terkait kasus anak WNI eks ISIS, dan saat ini isu tersebut belum meluncur ke tengah publik, semuanya juga tenang-tenang saja. Selain itu, dalam konteks nasib anak-anak di kamp-kamp tahanan ISIS di Suriah, pemerintah harus mempertimbangkannya dengan cermat dan selektif.

"Berdasarkan prinsip utama yang dipegang oleh pemerintah sejauh ini yaitu Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," beber dia, dikutip Antara.

Kasus tersebut harus berangkat dari titik tolaknya yang jelas, yakni hukum internasional dan ISIS adalah gerakan transnasional berstatus aktor non-negara yang terlibat dalam berbagai aksi teror dan perang.

Oleh karena itu, menurut dia, juga terkena hukum internasional dari lembaga internasional sehingga pemerintah butuh "legal standing" untuk melakukan langkah pemulangan atau penerimaan atas nasib anak-anak dimaksud.

"Seperti dalam kasus WNI di Wuhan di mana ada keputusan dari WHO akan status virus corona sebagai 'legal standing'-nya, pemerintah dalam hal ini perlu menunggu permintaan dari PBB," ucap dia.

Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Willy menilai, sebelum PBB meminta negara asal untuk menerima anak-anak tersebut, UNHCR atau UNICEF adalah pihak yang bertanggung jawab atas nasib mereka.

Oleh karena itu menurut dia, inisiatif harus datang dari dunia internasional terlebih dahulu sebelum datang dari pemerintah sehingga "legal standing" jelas.

"Selain terkait kejelasan 'legal standing', sikap tersebut juga bisa dimaknai sebagai upaya Indonesia menyerukan kepada dunia internasional untuk menentukan kejelasan sikap atas status para kombatan ISIS yang ditahan, dan terutama nasib anak-anak mereka," ujarnya.

Baca Juga:

ICJR: Pemerintah Tidak Bisa Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS

Kejelasan itu, sebagaimana dikutip Antara, penting karena bagaimanapun, mereka memiliki hak di mata hukum yang berlaku atas mereka.

"Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia; demikian juga sila kedua Pancasila, menyampaikan kepada kita untuk menjunjung tinggi kemanusiaan yang dilaksanakan secara adil dan beradab," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Istri Didi Kempot Dukung Wali Kota Solo Bangun Monumen Patung Sang Suami
Indonesia
Istri Didi Kempot Dukung Wali Kota Solo Bangun Monumen Patung Sang Suami

Pembangunan monumen patung itu atas keinginan Wali Kota dan sobat ambyar fans berat almarhum Didi Kempot.

Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan

Ada ketentuan cukup tegas pada Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Kesehatan serta Instruksi Presiden Nomor:6 tahun 2020.

Ketumnya Mau Dikudeta, DPD Demokrat Jakarta Tegaskan Tunduk Pada AHY
Indonesia
Ketumnya Mau Dikudeta, DPD Demokrat Jakarta Tegaskan Tunduk Pada AHY

"Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan KLB," ujar AHY di Jakarta, Senin (1/2).

[HOAKS atau FAKTA]: PNS Boleh Pakai Batik Korpri Berbentuk Gamis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PNS Boleh Pakai Batik Korpri Berbentuk Gamis

Pria berbaju batik Korpri berbentuk gamis sedang berdiri di depan gedung Pusat Data dan Informasi Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: Erick Thohir Laporkan Adian Napitupulu PDIP ke Bareskrim
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Erick Thohir Laporkan Adian Napitupulu PDIP ke Bareskrim

Adian sebelumnya meminta Erick tak menjadi penyebar isu mafia alat kesehatan

Sambut Kemerdekaan, INTI Gelar Rangkaian Seminar Online Nasional
Indonesia
Sambut Kemerdekaan, INTI Gelar Rangkaian Seminar Online Nasional

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) sudah 21 tahun berkiprah, Saat pandemi COVID-19 ini, banyak melakukan aksi sosial bekerja sama dengan berbagai pihak.

Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19
Indonesia
Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih Happiness Award sekaligus terpilih sebagai salah satu Tokoh Pemberdayaan 2020 yang diselenggarakan oleh lembaga amil zakat nasional, Rumah Zakat.

Perintah Terakhir Anak Buah John Kei: Nus Kei Cs Harus Mati!
Indonesia
Perintah Terakhir Anak Buah John Kei: Nus Kei Cs Harus Mati!

Kata anjing-anjing yang dimaksud tersangka Daniel adalah kelompok Nus Kei.

Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan Hampir 100 Persen
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan Hampir 100 Persen

"Rincian vaksinasi tahap 1 sebanyak 1.096.095 orang nakes atau 74,63%. Dan vaksinasi tahap 2 sebanyak 482.625 orang nakes atau 32,86%," katanya

Semua Relawan Vaksin COVID-19 Sudah Disuntik
Indonesia
Semua Relawan Vaksin COVID-19 Sudah Disuntik

Semua relawan uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung telah tuntas mendapat suntik vaksin pertama.