94 Laporan Gratifikasi Lebaran Masuk KPK, dari Gula Pasir Sampai Duit THR Idul Fitri

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 94 laporan gratifikasi hari raya Idul Fitri 2019 yang diterima pejabat negara selama periode 20 Mei hingga 10 Juni 2019 .

Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat 7 laporan penolakan gratifikasi. Salah satunya, satu ton gula pasir yang ditolak dan dikembalikan pemerintah daerah Lampung kepada pihak pemberi.

BACA JUGA: Pejabat Negara Jangan Lupa Lapor Gratifikasi Lebaran!

Sedangkan, enam laporan penolakan lainnya yakni pemberian parcel pada pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pajak. Lalu, pemberian uang Rp4 juta pada pegawai Kementerian Keuangan dengan sebutan THR.

"Hal ini dapat menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (11/6).

Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan jumlah pelaporan gratifikasi lebaran tahun ini menurun
Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan jumlah pelaporan terkait penerimaan gratifikasi Idulfitri tahun ini menurun (MP/Ponco Sulaksono)

Selain penolakan, kata Febri, ada 87 laporan penerimaan gratifikasi yang tengah diproses KPK. Gratifikasi yang dilaporkan berupa makanan, minuman, uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga hingga voucher belanja di supermarket. Totalnya mencapai Rp66.124.983.

"Seluruh laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi," jelas dia.

BACA JUGA: KPK Terima Laporan Gratifikasi Lebaran: 1 Ton Gula dan Uang SGD1.000

Lembaga antirasuah juga cukup banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ada di instansi pusat atau daerah. Hal ini dipandang KPK sebagai sesuatu yang positif karena UPG sejak awal memang didesain sebagai bagian dari unit yang dapat memperkuat lingkungan pengendalian di masing-masing instansi.

"Selain itu juga diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan gratifikasi, sehingga pelaporan tidak perlu dilakukan langsung ke kantor KPK di Jakarta, tetapi dapat disampaikan melalui UPG," tandasnya.

BACA JUGA: KPK: Pelaporan Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri Menurun

Beberapa pegawai instansi yang telah melaporkan gratifikasi itu berasal dari Kementerian/Lembaga negara. Ada juga dari sejumlah pemerintah daerah, termasuk kampus dan perusahaan milik negara. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH