92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

MerahPutih.com - Bareskrim Polri membeberkan alasan mengapa melibatkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam gelar perkara soal hasil analisa Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 92 rekening Front Pembela Islam (FPI).

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pelibatan Densus 88 dalam perkara ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Namun, Rusdi enggan langsung menyimpulkan jika terdapat dugaan aliran dana FPI untuk aksi terorisme.

Baca Juga

Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI

“Mengapa dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI,” kata Rusdi kepada wartawan, Rabu (3/2).

Rusdi mengatakan, jumlah rekening FPI yang dianalisis oleh PPATK sebanyak 92 rekening. Terdiri dari rekening pengurus pusat, pengurus daerah, dan beberapa individu yang berkaitan dengan kegiatan FPI. Seluruh rekening tersebut terdapat di 18 bank yang ada di Indonesia.

Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Bareskrim Polri, dan tentunya Bareskrim Polri akan tindaklanjuti.

"Akan diketahui apakah ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI,” jelasnya.

Di sisi lain, Rusdi menolak membeberkan jumlah uang dalam rekening FPI tersebut. Dia berdalih jika hal itu sudah masuk dalam materi penyelidikan.

“Itu tidak bisa kita ekspos, tidak perlu diungkap di publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI). PPATK juga telah menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut kepada aparat kepolisian.

“Sesuai dengan kewenangan dan jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI dan pihak terkait FPI yang telah dilakukan proses penghentian sementara transaksi,” kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, Minggu (31/1).

Dian menegaskan, penghentian transaksi dilakukan dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi PPATK untuk melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut, pasca ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum,” beber Dian. (Knu)

Baca Juga

Alasan Densus 88 Dilibatkan Dalam Pemeriksaan Rekening FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hampir Setengah Pegawai KPK Desak Penundaan Pelantikan Jadi PNS
Indonesia
Hampir Setengah Pegawai KPK Desak Penundaan Pelantikan Jadi PNS

Sampai saat ini, atau jelang pelantikan, pimpinan KPK, belum menyampaikan surat keputusan (SK) 51 pegawai yang memiliki catatan 'merah' alias gagal menjadi ASN.

Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19

"Oh gak (takut ada klaster COVID-19), kan gak semua anggota DPRD. Gak sampe 800 kayanya sih. Lagian kan tiap komisi beda-beda tempat," terang Riza

Tilang terhadap Bikers Bandel, Polisi Bakal Sita KTP hingga Sepeda
Indonesia
Tilang terhadap Bikers Bandel, Polisi Bakal Sita KTP hingga Sepeda

Ditlantas Polda Metro Jaya masih mengkaji penerapan sanksi bagi pesepeda yang melintas di luar jalur.

IDI Optimis Target Vaksinasi Tahap Pertama Tercapai
Indonesia
IDI Optimis Target Vaksinasi Tahap Pertama Tercapai

Sosialisasi baru efektif setelah adanya pengumuman dari BPOM

Polisi Mulai Cegah Warga Jakarta Mudik ke Luar Kota
Indonesia
Polisi Mulai Cegah Warga Jakarta Mudik ke Luar Kota

Korlantas Polri mulai melakukan pencegahan aktivitas mudik Lebaran 2021 di 333 titik tertentu mulai, Senin (12/4). Pencegahan ini dilakukan guna menekan lonjakan kasus virus corona

Dukung Nakes Tangani COVID-19, Petugas TPS di Solo Kenakan Hazmat
Indonesia
Dukung Nakes Tangani COVID-19, Petugas TPS di Solo Kenakan Hazmat

Selama mengenakan baju hazmat, diakuinya rasanya sangat panas terlebih kondisi Kota Solo saat ini tengah cerah.

2.832 Meter Kubik Sampah Gelondongan Berhasil Diangkat dari Pintu Air Manggarai
Indonesia
2.832 Meter Kubik Sampah Gelondongan Berhasil Diangkat dari Pintu Air Manggarai

UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta lebih siap baik dari sisi personel, armada hingga kekuatan sarana prasarana

Luhut Cari Dukungan Buat Lembaga Pengelola Investasi ke Jepang
Indonesia
Luhut Cari Dukungan Buat Lembaga Pengelola Investasi ke Jepang

SWF Indonesia yang akan dinamakan Nusantara Investment Authority merupakan lembaga yang dibentuk melalui UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Massa Demo UU Cipta Kerja Lemparkan Bola Berisi Cairan Kimia ke Polisi
Indonesia
Massa Demo UU Cipta Kerja Lemparkan Bola Berisi Cairan Kimia ke Polisi

Polda Metro Jaya masih menyelidiki dugaan unsur bahan kimia pada bola kasti yang dilemparkan oleh massa Aksi 1310.

Kritikan Ahok Wajib Didengar Menteri BUMN
Indonesia
Kritikan Ahok Wajib Didengar Menteri BUMN

"Jadi narasi dan kritikan Ahok wajib didengar agar menteri BUMN jangan jumawa menganggap dirinya paling bersih dan bebas kepentingan," jelas Ferdy