Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Dalam setahun terakhir sembilan kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK sepanjang 2025 hingga 12 Maret 2026.
Untuk itu, KPK mengingatkan masyarakat ke depan harus lebih cerdas dalam menentukan pilihan pada masa pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak terjebak dalam halusinasi politik uang.
“Jangan memilih hanya karena politik uang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis (12/3).
Baca juga:
Jangan Skeptis Tapi Kritis
Menurutnya, praktik politik uang menjadi salah satu akar masalah yang berujung pada tindak pidana korupsi. Namun, dia menekankan agar masyarakat tidak bersikap skeptis terhadap Pilkada.
"Masyarakat harus lebih cerdas dengan adanya peristiwa-peristiwa ini," imbuh Asep, dilansir Antara
KPK berharap momentum penangkapan pimpinan daerah korup ini menjadi refleksi bagi masyarakat menjelang pilkada berikutnya.
“Jangan hanya berdasarkan apa yang diberi, tetapi benar-benar pilihlah yang berkualitas,” tandas pejabat KPK itu.
Baca juga:
OTT Kedua Bulan Ramadan, Bupati Rejang Lebong Tiba di Kantor KPK Selasa Pagi
Nama 9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
Sepanjang 2025 hingga hari ini, KPK menangkap sejumlah kepala daerah, antara lain:
- Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
- Gubernur Riau Abdul Wahid
- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
- Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
- Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
- Wali Kota Madiun Maidi
- Bupati Pati Sudewo
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
- Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
