895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19 Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta merekrut sekitar 895 tracer atau tenaga pelacak yang bekerja secara daring yang didapatkan dari lulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jakarta 2020 dan 2021.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, 895 tracer digital ini kerjanya seperti layanan telemedicine di mana seorang pasien dengan dokter melakukan konsultasi melalui platform digital dan sudah terlatih.

Baca Juga:

10 Instasi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS

Selain itu, Pemprov DKI juga merekrut tenaga kesehatan profesional untuk membantu upaya pelacakan kasus melalui digital.

"Semuanya kami latih untuk kemudian melakukan tracing secara digital dengan merunut seseorang pasien itu ketemu siapa saja begitu. Itu dilakukan secara digital melalui media," ujarnya.

Pada awal Juli, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah merekrut 1.000 tracer digital baru dari calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Jadi kami sudah merekrut 1000 tracer baru yang berbasis CPNS baru di DKI yang kami latih untuk bisa tracer digital," ucap Kepala Dinas Kesehatan DKI, Widyastuti dalam webinar, Selasa (6/7).

Rekrut tracer ini tidak hanya berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kesehatan, melainkan antar SKPD lain turut diberdayakan menjadi tracer. Dengan berbagai lintas SKPD tentunya akan mempercepat tracing DKI.

Petugas memeriksa kartu vaksinasi pedagang yang akan memasuki Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/7/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Petugas memeriksa kartu vaksinasi pedagang yang akan memasuki Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/7/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat meminta tambahan tenaga kesehatan berikut pendukungnya. Mereka meliputi tenaga kesehatan di rumah sakit khusus bagi dosen dan mahasiswa. Lalu, tenaga tracer (pelacak kasus) lapangan sebanyak 2.156, dan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang.

Permintaan itu tertuang dalam dokumen perkembangan COVID-19 di Jakarta yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta saat rapat koordinasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan beserta jajaran kepala daerah lainnya pada Selasa (29/6) lalu.

Anies meminta empat poin dukungan ke pemerintah pusat, apabila rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jadi dilaksanakan. Salah satunya adalah tambahan tracer dan vaksinator. (Asp)

Baca Juga:

Jelang Tutup Pendaftaran, 3,9 Juta Orang Daftar CPNS dan PPPK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PDIP Minta PTM Dihentikan Jika Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Legislator PDIP Minta PTM Dihentikan Jika Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19

Kalau sesuatunya darurat atau suasananya mengharuskan untuk dilakukan online ya segera dilakukan online

Warga Diminta Tetap Waspada Jaga Momentum Transisi Pandemi ke Endemi
Indonesia
Warga Diminta Tetap Waspada Jaga Momentum Transisi Pandemi ke Endemi

Selama dua tahun lebih masyarakat Indonesia akrab dengan kata pandemi, dan saat ini mulai akrab juga dengan istilah transisi serta endemi.

11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC
Indonesia
11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC

Angka kasus kematian akibat COVID-19 dalam satu tahun sejak Maret 2020 menurut data Kementerian Kesehatan sebanyak 46 ribu kasus dan angka itu baru sekitar separuh dari angka kasus kematian akibat TBC pada periode yang sama.

Polisi Ungkap Isi Tas Bertuliskan "Awas Bom" di Pematangsiantar
Indonesia
Polisi Ungkap Isi Tas Bertuliskan "Awas Bom" di Pematangsiantar

Pihak kepolisian memastikan tas mencurigakan bertuliskan "awas bom" di Kota Pematangsiantar bukan berisi bom.

Penjelasan Anies soal Beda Data Kematian COVID-19 Antara DKI dan Pusat
Indonesia
Penjelasan Anies soal Beda Data Kematian COVID-19 Antara DKI dan Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan perbedaan data kasus kematian COVID-19 di Ibu Kota, antara Pemprov DKI dengan data Satgas pemerintah pusat.

SMRC: Mayoritas Warga tidak Ingin Pemilu 2024 Diundur
Indonesia
SMRC: Mayoritas Warga tidak Ingin Pemilu 2024 Diundur

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan hasil survei dari pihaknya menunjukkan mayoritas masyarakat tidak ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 diundur.

Jembatan Suramadu Ditutup Saat Pergantian Tahun
Indonesia
Jembatan Suramadu Ditutup Saat Pergantian Tahun

Penutupan jembatan tersebut mulai 31 Desember pukul 22.00 WIB hingga 1 Januari 2022, pukul 05.00 WIB.

Besok Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli
Indonesia
Besok Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjadwalkan sidang perdana dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (3/8).

Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November
Indonesia
Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November

"Prinsipnya kami dari Pemprov minta supaya sejak tanggal 13 ini sudah siap uji emisi nya," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

NIK Presiden Jokowi Tersebar di Medsos, Begini Tanggapan Istana
Indonesia
NIK Presiden Jokowi Tersebar di Medsos, Begini Tanggapan Istana

Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan bocornya data pribadi Presiden Jokowi) ke publik