85 Juta Pemudik Berangkat Hampir Bersamaan, Skenario Operasi Lapangan Harus Cermat Aktivitas penumpang kereta api di Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. ANTARA/Sumarwoto

MerahPutih.com - Pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran setelah 2 tahun dilarang. Mudik Lebaran tahun ini, diyakini tidak sekadar memenuhi rasa rindu masyarakat pada kampung halaman, tetapi merupakan upaya pemulihan perekonomian nasional.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta Pemerintah mengantisipasi setiap risiko yang muncul dari aktivitas mudik Lebaran 2022, agar mampu mendorong roda perekonomian nasional.

Baca Juga:

Wali Kota Medan Larang Keras ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

"Pilihan dari setiap kebijakan pasti ada risikonya, tinggal bagaimana kita mampu mengantisipasi setiap risiko yang muncul seperti pada kebijakan mempersilakan masyarakat untuk mudik Lebaran pada tahun ini," kata Lestari Moerdijat.

Ia menyebutkan, sejumlah risiko seperti ada 15 persen kelompok masyarakat yang masih rawan terpapar COVID-19 karena beberapa hal, misalnya belum divaksin serta balita dan anak-anak sehingga belum memiliki imunitas yang memadai.

Lestari mengutip pernyataan epidemiolog UI Pandu Riono yang mengungkapkan bahwa pada bulan November dan Desember 2021 tingkat imunitas penduduk cukup tinggi mencapai 90 persen sehingga masyarakat Indonesia secara rata-rata sudah memiliki imunitas.

"Namun, masih ada 15 persen masyarakat yang tidak pernah terinfeksi dan belum mendapatkan vaksinasi sehingga rawan apabila terpapar COVID-19," ujarnya.

Lonjakan keberangkatan pemudik, kata dia, juga berisiko menciptakan kemacetan di beberapa jalur mudik yang bisa berakibat fatal. Antisipasinya terus mengupayakan peningkatan imunitas masyarakat melalui pengaplikasian vaksin booster dan pengaturan yang cermat arus mudik dengan sejumlah simulasi dan skenario operasi di lapangan.

"Pergerakan sekitar 85 juta pemudik tahun ini secara hampir bersamaan tentunya membutuhkan pengelolaan yang mumpuni dari semua sisi untuk menghindari terjadinya korban jiwa," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengingatkan kemungkinan kemacetan saat mudik Lebaran 2022 karena pengguna transportasi darat bakal meningkat pada hari raya kali ini.

"Jumlah pemudik tahun ini diprediksi meningkat signifikan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya karena ini pertama kali Pemerintah memperbolehkan mudik setelah pandemi COVID-19. Dari 79,4 juta pemudik tahun ini, sekitar 75 persen (60,47 juta pemudik) akan menggunakan transportasi darat," kata Sigit.

 Para penumpang arus mudik libur natal dan tahun baru yang turun maupun naik di pelabuhan Pelabuhan Pantoloan Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (26/12/2019).(ANTARA/HO-Hakir).
Para penumpang arus mudik libur natal dan tahun baru yang turun maupun naik di pelabuhan Pelabuhan Pantoloan Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (26/12/2019).(ANTARA/HO-Hakir).

Sigit mengemukakan, kelaikan sarana transportasi tentu menjadi perhatian guna meminimalkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas terkait dengan tingginya angka pemudik yang menggunakan transportasi darat

"Karena 75 persen pemudik menggunakan angkutan darat, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas juga bisa naik," kata dia.

Ia memandang perlu Pemerintah memperketat pemeriksaan kelaikan angkutan umum untuk angkutan pemudik sebab keselamatan dan keamanan angkutan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan mudik.

Selain kelancaran mudik, kata dia, keselamatan juga harus mendapat perhatian. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang akan digunakan mudik harus benar-benar laik jalan.

"Jangan sampai ada yang KIR-nya bodong, jadi pemeriksaannya harus diperketat, khususnya untuk angkutan umum," kata Sigit. (Pon)

Baca Juga:

Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Bakal Dikeluarkan dari Tol

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
DPR Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Surat Presiden (Surpres) terkait calon anggota KPU-Bawaslu telah dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

348 Sekolah di Jakarta Masih Ditutup Akibat Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
348 Sekolah di Jakarta Masih Ditutup Akibat Lonjakan Kasus COVID-19

"Sekolah yang masih tutup 348 itu kan dari kemarin 706 sekolah yang ditutup," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Kecewa dengan KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kecewa dengan KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

Sertifikat Vaksin dan Data Pribadi Jokowi Bocor, Roy Suryo Sentil BSSN dan Kominfo
Indonesia
Sertifikat Vaksin dan Data Pribadi Jokowi Bocor, Roy Suryo Sentil BSSN dan Kominfo

Roy sentil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya melakukan verifikasi terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bersama mitra-mitranya, karena mereka yang dipercaya memegang amanah data-data masyarakat.

Jokowi Ingin Stop Impor Obat Hingga Alkes
Indonesia
Jokowi Ingin Stop Impor Obat Hingga Alkes

Kementerian BUMN juga telah berhasil menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk (holding company) yang membawahi Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit.

Pencarian Anak Pertama Ridwan Kamil Tidak Ada Batas Waktu
Indonesia
Pencarian Anak Pertama Ridwan Kamil Tidak Ada Batas Waktu

Pencarian terhadap anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz yang akrab disapa Eril, masih terus dilakukan. Hal ini ditegaskan Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad. Menurutnya, kepolisian setempat telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir area Sungai Aere. Tim SAR berjumlah 20 orang terdiri dari polisi sungai, tim medis, dan pemadam kebakaran.

Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem
Indonesia
Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem

Fraksi Partai NasDem buka suara menanggapi kemunculan sejumlah nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang pernah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu.

Komisi I Pastikan Akan Konfirmasi Kabar Hacker Tiongkok Bobol Situs BIN
Indonesia
Komisi I Pastikan Akan Konfirmasi Kabar Hacker Tiongkok Bobol Situs BIN

Komisi I DPR memastikan akan melakukan konfirmasi terkait kabar adanya hacker Tiongkok yang telah menembus jaringan internal Badan Intelijen Negara dan sejumlah kementerian/lembaga pemerintah Indonesia.

Luhut Larang Pejabat Negara Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Luhut Larang Pejabat Negara Pergi ke Luar Negeri

"Pejabat negara khususnya dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Luhut

Eks Bupati Kukar Dicecar Soal Peran Azis Rekomendasikan Robin Urus Perkara di KPK
Indonesia
Eks Bupati Kukar Dicecar Soal Peran Azis Rekomendasikan Robin Urus Perkara di KPK

Pemeriksaan Rita dilakukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten.