828 Calon Penumpang di KAI Daop 3 Cirebon Batal Berangkat Penumpang akan menaiki KA Argo Cheribon di Stasiun Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Humas KAI Daop 3 Cirebon)

MerahPutih.com - Sebanyak 828 calon penumpang kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, batal berangkat karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pengguna jasa selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Dari tanggal 3-25 Juli 2021 terdapat 828 calon penumpang yang dibatalkan keberangkatannya, karena tidak memenuhi persyaratan," ucap Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Suprapto di Cirebon, Selasa (27/7)

Baca Juga

2.185 Pekerja KAI Daop 3 Cirebon Disuntik Vaksin Tahap Kedua

Suprapto mengatakan pada masa PPKM persyaratan protokol kesehatan ketat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang di antaranya surat bebas COVID-19 berupa hasil negatif dari tes PCR berlaku 2x24 jam, atau tes antigen berlaku selama 1x24 jam.

Selain itu juga harus menunjukkan kartu vaksin COVID-19, minimal tahap pertama. Namun dikarenakan adanya persyaratan yang kurang, maka 828 calon penumpang terpaksa dibatalkan untuk tiket perjalanannya.

 Penumpang KAI. (Foto: MP/Humas PT KAI Daop 3 Cirebon)
Penumpang KAI. (Foto: MP/Humas PT KAI Daop 3 Cirebon)

"Apabila ada pelanggan yang tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan tersebut, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan dengan kereta api," katanya.

Suprapto menuturkan untuk biaya tiket para calon penumpang yang dibatalkan perjalanannya dikembalikan 100 persen.

Selain itu selama pemberlakuan PPKM berlangsung, jumlah penumpang kereta di wilayah PT KAI Daop 3 Cirebon terus menunjukkan tren penurunan, rata-rata jumlahnya dari tanggal 3 sampai 26 Juli 2021 hanya mencapai 250-300 penumpang per hari.

"Sementara jika dibandingkan dengan kondisi normal pada masa pandemi, jumlah penumpang rata-rata mencapai antara 2.500-3.000 penumpang per harinya," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Vaksinasi Massal Polresta Cirebon Menyasar Mahasiswa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK
Indonesia
Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK

KPK menduga pemberian komitmen bagian yang diduga diterima Abdul Wahid melalui Maliki

Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare
Indonesia
Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare

Pemprov DKI Jakarta akan menelusuri terkait pengakuan BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) soal pembelian lahan tanah yang capai 70 hektar (ha).

Polisi Tak Hadir Lagi, Hakim Praperadilan Kasus Rizieq Ancam Lanjutkan Persidangan
Indonesia
Polisi Tak Hadir Lagi, Hakim Praperadilan Kasus Rizieq Ancam Lanjutkan Persidangan

Alamsyah sempat meminta pada hakim agar sidang praperadilan kali ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon

PKS Ingatkan Pertamina Jangan Main-Main soal Kilang Minyak
Indonesia
PKS Ingatkan Pertamina Jangan Main-Main soal Kilang Minyak

Sudah dua kali dalam satu tahun kilang minyak milik Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar.

Pemprov DKI Optimistis Secepatnya 11 Juta Masyarakat Sudah Tervaksin
Indonesia
Pemprov DKI Optimistis Secepatnya 11 Juta Masyarakat Sudah Tervaksin

Pemprov DKI Jakarta optimistis dalam beberapa pekan ke depan ibu kota mencapai target vaksin yang telah ditetapkan Gubernur Anies Baswedan, sebesar 11 juta orang.

Polisi Blokir Rekening Tersangka Kasus Mafia Tanah yang Timpa Ibu Nirina Zubir
Indonesia
Polisi Blokir Rekening Tersangka Kasus Mafia Tanah yang Timpa Ibu Nirina Zubir

Penyidik Sub Direktorat Harta dan Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan pemblokiran terhadap rekening tersangka.

Waspadai Omicron, Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Gencarkan Vaksinasi
Indonesia
Waspadai Omicron, Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Gencarkan Vaksinasi

Kapolri memperingatkan kepada anak buahnya untuk bersinergi melakukan akselerasi vaksinasi.

Angka Penambahan COVID-19 Konsisten Turun, Jokowi Curi Perhatian Biden
Indonesia
Angka Penambahan COVID-19 Konsisten Turun, Jokowi Curi Perhatian Biden

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah.

Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras
Indonesia
Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras.

4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah
Indonesia
4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah

Transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.