81 Juta Orang Akan Pulang ke Kampung Halaman Jika Mudik Tak Dilarang Menteri Perhubungan Budi Kary Sumadi. (Foto: Kemenhub)

Merahputih.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut 33 persen orang akan pulang ke kampung halaman pada libur panjang Lebaran 2021 bila pemerintah tidak mengeluarkan larangan mudik. Angka itu didapat dari suevei yang dilakukan Kemenhub terhadap para responden.

"Artinya ada 81 juita orang akan mudik," kata Menhub Budi Karya di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (7/4).

Baca Juga

Mudik Dilarang, DKI Pertimbangkan Berlakukan Surat Izin Keluar Masuk

Larangan mudik Lebaran 2021 berlangsung selama 12 hari yaitu 6-17 Mei 2021 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN, TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Masyarakat diimbau tidak melakukan kegiatan yang disinyalir bakal berpotensi menularkan COVID-19.

"Tetapi kalau ada larangan mudik, orang yang ingin mudik 11 persen dengan angka 27 juta. Itu jumlah yang banyak dan kami mengidentifikasi tujuan mudik yang paling banyak dari Jabodetabek ke Jawa Tengah sebanyak 37 persen atau kurang lebih 12 juta, Jawa Barat 23 persen atau 6 juta dan Jawa Timur," tambah Menhub Budi Karya.

Menhub Budi Karya pun memaparkan sejumlah strategi yang akan diterapkan dalam pelarangan tersebut.

"Berkaitan dengan darat, kita kami berkoordinasi dengan polisi dan Kakorlantas bahwa kita secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi, sehingga kami menyarankan agar bapak dan ibu tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah," ujar Menhub.

Kedatangan para pemudik di stasiun kereta. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Kedatangan para pemudik di stasiun kereta. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Mereka yang akan disekat, kata dia, termasuk pengguna mobil pribadi maupun truk pelat hitam.

"Di laut memang terjadi suatu pergerakan, kita hanya memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan oleh Menko PMK, oleh karenanya kita berikan layanan secara terbatas," tambah Menhub.

Bagi daerah yang memang secara khusus banyak melakukan mudik seperti di Riau, dari Kalimantan ke Jawa dan di Jawa Timur, Menhub mengimbau tidak melakukan mudik.

"Di kereta api, kita akan melakukan pengurangan suplai dengan hanya memberikan kereta luar biasa dan secara khusus bagi aglomerasi katakanlah Jabodetabek lalu di Gerbang Kertosusila yaitu aglomerasi dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya Sidoarjo, Lamongan dan juga Bandung kita juga akan menurunkan suplai," ungkap Menhub.

Baca Juga

Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan

Walaupun larangan mudik berlaku bagi siapapun, namun ada kebijakan bagi orang tertentu yang diperkenankan untuk tetap melakukan perjalanan. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu bagi ASN atau BUMN yang sedang melakukan perjalanan dinas, dengan syarat surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN.

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat harus disertai keterangan dari kepala desa bahwa mereka ada keperluan mendesak. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akan PTM Terbatas, Siswa SMK Diminta Segera Vaksinasi
Indonesia
Akan PTM Terbatas, Siswa SMK Diminta Segera Vaksinasi

Dengan keikutsertaan pada program vaksinasi tersebut dapat mempercepat tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity. Juga dapat membantu persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Gus Yaqut: Memaksakan Atribut Agama Tertentu Kepada yang Beda Agama Bagian dari Pemahaman Simbolik
Indonesia
Gus Yaqut: Memaksakan Atribut Agama Tertentu Kepada yang Beda Agama Bagian dari Pemahaman Simbolik

Seharusnya, agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan

Harkitnas Jadi Momentum Gotong Royong Pulihkan Ekonomi Nasional
Indonesia
Harkitnas Jadi Momentum Gotong Royong Pulihkan Ekonomi Nasional

"Konsep gotong royong dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi ini perlu terus di tingkatkan, pertama mendukung pemerintah dalam proses vaksinasi nasional, membranding produk lokal, dan supporting UMKM," ujarnya.

KPK Peringatkan Pejabat Negara tak Terima 'Angpau' Imlek
Indonesia
KPK Peringatkan Pejabat Negara tak Terima 'Angpau' Imlek

KPK mengimbau agar penyelenggara negara menolak penerimaan gratifikasi pada kesempatan pertama

Kepala BNPT Sambangi Pesantren yang Pernah Berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah
Indonesia
Kepala BNPT Sambangi Pesantren yang Pernah Berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah

Tahun 2018, Pesantren Usman Bin Affan menjadi salah satu sasaran program Sinergisitas

Harga Bitcoin Terjun Bebas, Buntut Cuitan Bos Tesla?
Indonesia
Harga Bitcoin Terjun Bebas, Buntut Cuitan Bos Tesla?

Aksi jual aset kripto tepat pada saat ketakutan inflasi sedang naik daun

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Tipikor
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Tipikor

"Pembentuk Undang-Undang, baik Presiden atau DPR, harus merevisi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia
Indonesia
Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia

Taufiqurrahman bilang, tak dapatnya kuota haji di tahun telah mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

TNI-AD Siap Dukung Segala Inovasi Tangani COVID-19 di Indonesia
Indonesia
TNI-AD Siap Dukung Segala Inovasi Tangani COVID-19 di Indonesia

UGM Yogyakarta melakukan penelitian tentang inovasi alat kesehatan untuk menangani pandemi virus COVID-19

Warga Jakarta Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat Sore dan Malam Hari
Indonesia
Warga Jakarta Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat Sore dan Malam Hari

BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai hujan disertai kilat berdurasi singkat di sebagian wilayah Jakarta antara sore dan malam hari.