8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan Polresta Surakarta, Jawa Tengah melakukan apel pasukan pengamanan Pilwakot Solo.(MP/Ismail)

MerahPutih.com - Sebanyak 8 dari 1.231 Tempat Penungutan Suara (TPS) di Pilwakot Solo, Jawa Tengah, masuk kategori rawan. Personel pengamanan TPS rawan tersebut akan dilipat gandakan.

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, berdasarkan analisis internal ada sebanyak delapan TPS masuk kategori rawan di Pilwakot Solo 9 Desember.

Baca Juga

Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Pilkada Bebas COVID-19

Kategori ini berdasarkan pada penyebaran COVID-19, Kamtibmas, dan rawan kategori bencana di sekitar TPS.

"TPS rawan ini akan ada pengamanan ekstra. Jumlah petugas keamanan kita lipatkan dua kali lipat atau menjadi dua orang personel," ujar Ade, Selasa (1/12).

Pengamanan ekstra, kata Ade, untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas di lokasi pencoblosan. Ia meyakini pelaksanaan Pilwakot Solo akan berjalan lancar, aman, dan sehat.

"Pesonel keamanan yang menjaga TPS rawan sudah kita siapkan. Mereka tinggal tunggu perintah untuk berjaga di TPS," kata dia.

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (MP/Ismail)
Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (MP/Ismail)

Mantan Kapolres Karanganyar ini mengatakan pihaknya menerjunkan 750 personil atau setara dengan 2/3 perkuatan Polresta Surakarta yang dikerahkan. Total ada 1.231 TPS yang akan dijaga.

"Pengamanan kita lakukan di luar TPS. Jumlah personel keamanan tersebut belum termasuk dari anggota TNI yang bertugas mem-backup jalannya Pilwakot Solo," kata dia.

Ia menambahkan sebanyak 750 personel yang ditugaskan mengamankan TPS telah dilakukan rapid test. Hal itu bagian dari komitmen Polresta Surakarta menerapkan protokol kesehatan di TPS. Di TPS petugas juga harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Dari jumlah 750 personel yang dilakukan rapid test, 350 personel yang belum keluar hasilnya. Sedangkan, 400 personel hasilnya negatif," tandasnya.

Diketahui, Pilwakot Solo dikuti dua paslon, yakni Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang diusung PDIP dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo dari independen. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Kepala Daerah Diperintahkan Konsisten Kendalikan Penyebaran COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cuma Sepekan, Waktu Peserta CPNS Pilih Tempat Tes SKB
Indonesia
Cuma Sepekan, Waktu Peserta CPNS Pilih Tempat Tes SKB

Peserta tes sudah bisa mencetak ulang Kartu Tanda Peserta SKB pada tanggal 8 Agustus.

Kasus Suap DAK, KPK Sita Mobil Anak Bupati Nonaktif Labuhanbatu Utara
Indonesia
Kasus Suap DAK, KPK Sita Mobil Anak Bupati Nonaktif Labuhanbatu Utara

Penyitaan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4 Provinsi Ini Tak Laporkan Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
4 Provinsi Ini Tak Laporkan Penambahan Kasus COVID-19

Yuri menjelaskan cara aman dari tertular dan cara ampuh untuk memutus mata rantai COVID-19

ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar
Indonesia
ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar

Pernyataan jenderal bintang dua itu bertolak belakang dengan pernyataan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

Dana Triliunan Rupiah di Kartu Prakerja Dianggap Terlalu Besar
Indonesia
Dana Triliunan Rupiah di Kartu Prakerja Dianggap Terlalu Besar

Pelatihan online dipandang menjadi mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi COVID-19.

Rizieq Shihab Dirawat di RS UMMI Bogor, FPI Klaim Kondisinya Normal
Indonesia
Rizieq Shihab Dirawat di RS UMMI Bogor, FPI Klaim Kondisinya Normal

"HRS hanya sedikit kelelahan. Kini semua normal, Alhamdulillah," ujar Azis saat

Polri Targetkan 85 Persen Warga Taat Aturan Saat New Normal
Indonesia
Polri Targetkan 85 Persen Warga Taat Aturan Saat New Normal

Pengawasan, lanjut Guntur, juga bakal dilakukan di mall dan tempat kumpul warga yang dinilai sulit dihindari terjadi penumpukn massa dan antrian kegiatan

PKS Duga Pasal "Pesanan" Jadi Pemicu Pembahasan Kilat Omnibus Law
Indonesia
PKS Duga Pasal "Pesanan" Jadi Pemicu Pembahasan Kilat Omnibus Law

Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya menolak RUU Ciptaker karena banyak aturan yang dibuat masih bertentangan dengan norma konsitusi.

Intip Langkah Darurat dan Jangka Panjang Menteri PUPR Tangani Banjir Bekasi
Indonesia
Saksi Nikah Anak Rizieq dan Tukang Tenda Mendadak Absen Panggilan Polisi
Indonesia
Saksi Nikah Anak Rizieq dan Tukang Tenda Mendadak Absen Panggilan Polisi

Proses klarifikasi dilakukan untuk melengkapi proses penyelidikan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan