8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat Suasana Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp 10 triliun untuk perlindungan sosial bagi 8,8 juta pekerja yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, sebanyak Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan Kartu Pra Kerja senilai Rp 1,2 triliun.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial

Dengan demikian, dana tambahan untuk perlindungan pekerja yang semula diperuntukkan khusus bagi program Pra Kerja, kini juga dipakai dalam program BSU.

Namun, menurut dia, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. BSU digunakan untuk pekerja yang dirumahkan dan atau dipotong jam kerjanya, sedangkan Kartu Pra Kerja diperuntukkan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Melalui pemberian insentif upah tersebut, Sri Mulyani mengharapkan, pelaku usaha tidak perlu sampai melakukan PHK terhadap karyawan.

Pekerja yang akan mendapat BSU ini merupakan pekerja dengan upah bulanan tidak sampai Rp 3,5 juta. Para pekerja, terutama di sektor non kritikal yang tidak boleh beroperasi di tengah PPKM, juga mendapatkan bantuan.

"Sehingga ini yang jadi target bantuan subsidi upah pekerja yang tidak di-PHK dan pekerjanya mengalami penurunan penerimaan karena mereka bekerja di sektor non kritikal," katanya.

Menkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Peningkatan kebutuhan penanganan COVID-19 akan dibiayai dari realokasi belanja beberapa Kementerian/Lembaga.

Peningkatan kebutuhan penanganan COVID-19 yang tertinggi, berada dalam pos kesehatan dan bantuan sosial yang naik Rp 55,21 triliun, sehingga alokasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 meningkat jadi Rp 744,75 triliun.

"Berbagai dinamika tersebut menyebabkan APBN 2021 akan terus mengalami perubahan, terutama dari perubahan belanja kementerian/lembaga yang saat ini dalam refocusing tahap keempat," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pemkot Bandung Cairkan Bantuan Sosial PPKM Darurat Rp 500 Ribu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Prof Muhammad: DKPP, KPU dan Bawaslu Masih Satu Garis Perjuangan
Indonesia
Prof Muhammad: DKPP, KPU dan Bawaslu Masih Satu Garis Perjuangan

Prof Muhammad menegaskan bahwa DKPP, KPU, dan Bawaslu masih dalam satu koridor yang sama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD
Indonesia
Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD

Ombudsman Jakarta Raya akan panggil Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta jika berani memfasilitasi keluarga anggota DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat
Indonesia
Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat

75 pegawai yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK ini meminta Ali berhenti mengeluarkan pernyataan yang sesat.

Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pengadaan vaksin COVID-19.

Layanan Rapid Test di Bandara Kualamu Diduga Pakai Alat Bekas
Indonesia
Layanan Rapid Test di Bandara Kualamu Diduga Pakai Alat Bekas

Lima orang yang diamankan masing-masing berinisial RN, AD, AT, EK, dan EI. Mereka diamankan karena diduga telah menyalahi aturan proses rapid test antigen, yakni dengan menggunakan alat steril swab stuck bekas.

Pasien Sembuh Lampaui Jumlah Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Pasien Sembuh Lampaui Jumlah Penambahan Kasus COVID-19

Pandemi COVID-19 nyaris berjalan setahun di Indonesia sepertinya belum mampu dikendalikan pemerintah.

40.000 KPM Solo Dapat Sembako dan Uang Rp 250 Ribu
Indonesia
40.000 KPM Solo Dapat Sembako dan Uang Rp 250 Ribu

Sebanyak 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) bakal menerima bantuan sosial (bansos) bersumber APBD 2021. Bantuan tersebut diberikan bagi warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

TransJakarta Setop Layani Penumpang Selama Aksi Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
TransJakarta Setop Layani Penumpang Selama Aksi Demo UU Cipta Kerja

keputusan ini diambil TJ sebagai antisipasi untuk menjaga fasilitas publik agar tidak menjadi sasaran dari aksi oknum unjuk rasa yang tidak bertanggung jawab.

Kota Bogor Diberlakukan Ganjil-Genap saat Libur Panjang Imlek
Indonesia
Kota Bogor Diberlakukan Ganjil-Genap saat Libur Panjang Imlek

Pemkot Bogor memperketat kunjungan warga dari luar saat libur panjang Imlek, 12-14 Februari.