75 Tahun TNI, Begini Catatan Kontras TNI bersihkan pasar. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Memasuki usia ke 75 tahun, Tentara Nasional Indonsia (TNI) dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan. Diantaranta soal kasus-kasus pelanggaran yang diduga melibatkan oknum anggota.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat kasus dugaan pelanggaran masih menghantui institusi TNI. Lembaga ini, menyoroti soal adanya arogansi anggota baik kepada masyarakat maupun institusi lainnya.

"Idealnya, kuasa yang besar dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang baik, namun hal tersebut belum kami temukan ada dalam tubuh TNI, " tutur Rivanlee kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (5/10).

Baca Juga:

LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi

Besarnya angka dugaan kekerasan oleh oknum tidak dibarengi dengan proses reformasi peradilan militer menuju mekanisme pertanggungjawaban tentara yang melanggar HAM pada pengadilan umum.

Data Kontras, mayoritas tentara yang melakukan tindak pidana non pidana militer masih diadili di Pengadilan Militer, seperti 27 kasus kekerasan dan kekerasan seksual yang mendapat putusan di tingkat pengadilan militer dalam satu tahun kebelakang.

"Meskipun UU TNI sudah menyatakan bahwa pelanggaran pidana oleh tentara seharusnya diadili di pengadilan umum, " ujarnya.

Ia mengingatkan potensi terjadinya konflik antara TNI dan instansi lainnya dapat memberikan dampak buruk pada situasi keamanan dan pertahanan negara.

"Yang semestinya kedua institusi tersebut menjadi garda terdepan keamanan dan pertahanan malah bentrok," ucap Rivan.

Ia mengatakan, ke depannya hal itu semestinya tak dilakukan kedua institusi tersebut supaya bentrokan tak lagi terjadi.

Ziarah TNI
Ziarah TNI. (Foto: Antara).

"Jadi contoh ke depannya bagi publik bahwa perdamaian antara kedua institusi ini adalah hal yang mustahil untuk diwujudkan kalau keduanya terus berupaya masuk ke ranah sipil atau berebut ke ranah sipil," kata Rivan.

"Contohnya, ketika polisi punya Pam Swakarasa, TNI mulai masuk ke komando cadangan," ucap dia.

Rivanlee menilai demi menjamin supremasi sipil, mengingatkan pelibatan TNI pada ranah di luar pertahanan negara harus dilakukan secara terbatas dan hanya melalui kerangka OMSP sebagaimana diatur dalam UU TNI.

KontraS juga meminta Presiden Jokowi harus menunda perekrutan anggota komponen cadangan oleh Kementerian Pertahanan. Selain belum memiliki urgensi, Jokowi hendaknya mengutamakan pembenahan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, sebelum memulai perekrutan komponen cadangan.

Kemudian, KontraS mendesak Jokowi, melalui kementerian terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar merumuskan rancangan Peraturan Presiden Tugas TNI terkait terorisme secara cermat dengan mengatur mengenai batasan-batasan TNI.

"Kontra melihat fungsi yang relevan adalah penindakan saja. Kan fungsi penangkalan dan pemulihan sudah ada lembaga. Misalnya penangkalan dimiliki BIN dan pemulihan ada BNPT, Kementerian Sosial atau Kementerian Agama," kata Rivanlee.

Karenanya, Kontras meminta Panglima TNI melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal di tubuh TNI, serta memastikan adanya proses hukum yang akuntabel terhadap seluruh anggota TNI yang melakukan pelanggaran HAM.

Termasuk kepada atasan baik yang memberikan instruksi ataupun melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahannya.

Panglima TNI mestibmenjamin profesionalitas TNI dengan secara konsisten fokus di sektor pertahanan negara tanpa turut mengurus urusan-urusan sipil yang berada di luar tugas, fungsi, dan kompetensi TNI seperti penanganan pandemi.

"Demi menjamin supremasi sipil, pelibatan TNI pada ranah di luar pertahanan negara harus dilakukan secara terbatas dan hanya melalui kerangka OMSP sebagaimana diatur dalam UU TNI, " ujarnya. (Knu).

Baca Juga:

Digelar Secara Virtual, Perayaan HUT TNI Ke-75 Jadi Momentum Tingkatkan Profesionalisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bendera Merah Putih Sepanjang 1.000 Meter akan Dikibarkan di Puncak Gunung Penanggungan
Indonesia
Bendera Merah Putih Sepanjang 1.000 Meter akan Dikibarkan di Puncak Gunung Penanggungan

Acara pengibaran bendera itu akan dilangsungkan tepat di Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia pada Senin (17/8).

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin
Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin

Pada 2020, IPK Indonesia meraih skor 37 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2019, skor Indonesia berada di poin 40.

PSTKM Diperpanjang, Omset Pedagang di Malioboro Merosot 90 Persen
Indonesia
PSTKM Diperpanjang, Omset Pedagang di Malioboro Merosot 90 Persen

Salah seorang pedagang pakaian di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Lika (35) mengatakan omset penjualannya turun hingga 90 persen saat PSTKM berlangsung.

ABK Indonesia Dibunuh di Kapal Tiongkok, Pemerintah Diminta Investigasi
Indonesia
ABK Indonesia Dibunuh di Kapal Tiongkok, Pemerintah Diminta Investigasi

Kapal dengan bendera Tiongkok itu diduga telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seorang anak buah kapal (ABK) asal Indonesia meninggal dunia.

Menhub Pastikan Sampel DNA Korban Sriwjaya Air Bakal Lengkap
Indonesia
Menhub Pastikan Sampel DNA Korban Sriwjaya Air Bakal Lengkap

Sriwijaya Air akan mengirimkan sampel DNA itu hari ini

Pemkot Jakpus Kerap Dimarahi Warga Bila Wilayahnya Terkepung Banjir
Indonesia
Pemkot Jakpus Kerap Dimarahi Warga Bila Wilayahnya Terkepung Banjir

"Banjir itu tidak nyaman, jika banjir kita selalu disalahkan oleh masyrakat, padahal kita sudah kerja semaksimal mungkin," ujar Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi

KPK Periksa Eks Bos PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso
Indonesia
KPK Periksa Eks Bos PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso

PT Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di industri pesawat terbang di Indonesia

Dituduh Debt Collector, Seorang Pria Diserang Warga hingga Lompat ke Kali Ciliwung
Indonesia
Dituduh Debt Collector, Seorang Pria Diserang Warga hingga Lompat ke Kali Ciliwung

Seorang pria nekat menceburkan dirinya ke Kali Ciliwung, Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Kontrol Langsung Kampung Tangguh
Indonesia
Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Kontrol Langsung Kampung Tangguh

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman kembali melanjutkan aktivitas dengan berkantor di polsek.

Pemerintah Diminta Enggak Terburu-buru Buka Bioskop
Indonesia
Pemerintah Diminta Enggak Terburu-buru Buka Bioskop

Perlu memastikan angka kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan