75 Pegawai Minta Pimpinan KPK Cabut Keputusan Penonaktifan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan lantaran tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak memenuhi syarat.

"Pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara tersebut harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK yang secara tidak berdasar dan patut telah diminta oleh Pimpinan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab bahkan sangat berpotensi diberhentikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN," kata perwakilan 75 pegawai KPK, Sujanarko dalam keterangannya, Senin (17/5).

Baca Juga

Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN

Pernyataan Jokowi tersebut, kata Sujanarko, harus ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK dan pemerintah. Menurut dia, Pimpinan KPK sudah sepatutnya mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang hasil asesmen TWK yang salah satu poinnya meminta para pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan masing-masing.

"Pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada Pimpinan, bersamaan dengan itu Pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan Pimpinan tersebut," ujarnya.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Sujanarko yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK mewakili para pegawai juga meminta pemerintah membentuk tim investigasi publik yang independen. Tim tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan dan tindakan pimpinan yang membebastugaskan 75 pegawai.

"Termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di KPK yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden," katanya.

Menurut Sujanarko, upaya tersebut penting dilakukan untuk memastikan tindakan dan kebijakan pimpinan KPK yang merugikan pegawai tidak terulang kembali. Padahal, katanya pimpinan KPK seharusnya melihat pegawai aset penting organisasi.

"Dan fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Dewas Setuju Sikap Jokowi Terkait Polemik Penonaktifan 75 Pegawai KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Kota: Proyek di Jakpus Wajib Bangun Sumur Resapan
Indonesia
Wali Kota: Proyek di Jakpus Wajib Bangun Sumur Resapan

Pemerintah Kota Jakarta Pusat meminta agar semua proyek pembangunan di wilayah tersebut memiliki penampungan air atau sumur resapan.

Jokowi Singgung Tanggung Jawab Prabowo Sukseskan Lumbung Pangan Nasional
Indonesia
Jokowi Singgung Tanggung Jawab Prabowo Sukseskan Lumbung Pangan Nasional

Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan itu memperjuangkan cadangan strategis pangan nasional yang dibangun di Kalimantan Tengah.

Mutasi COVID-19 Mulai Masuk Asia Tenggara, Diduga 10 Kali Lebih Menular
Dunia
Mutasi COVID-19 Mulai Masuk Asia Tenggara, Diduga 10 Kali Lebih Menular

Malaysia dan Filipina sudah melaporkan temuan kasus mutasi COVID-19.

Update COVID-19 Senin (22/2): Kasus Positif Bertambah 10.180
Indonesia
Update COVID-19 Senin (22/2): Kasus Positif Bertambah 10.180

PPKM skala rumah tangga ini diterapkan untuk memetakan perkembangan kondisi kesehatan

Tim Anies Bahas Pembangunan Jalur Khusus Pejalan Kaki Pasar Baru - Istiqlal
Indonesia
Tim Anies Bahas Pembangunan Jalur Khusus Pejalan Kaki Pasar Baru - Istiqlal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun jalur khusus pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Pasar Baru menuju Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT
Indonesia
PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT

PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan perubahan jadwal mengikuti ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam menangani pandemi COVID-19.

Pemkot Bandung Butuh Ratusan Truk Buat Angkut Sampah Ke TPA Regional Jabar
Indonesia
Pemkot Bandung Butuh Ratusan Truk Buat Angkut Sampah Ke TPA Regional Jabar

Kekuatan anggaran Pemkot Bandung tidak akan sanggup apabila mengukur kebutuhan operasional dan besaran tipping fee pembuangan sampah.

Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja
Indonesia
Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja

Kondisi ini, membuat berbagai kalangan yang baru saja membaca aturan ini, mempertanyakan UU ini di media sosial.

Berkaca dari Kasus Anji, Influencer Diminta Tak Asal Membuat Konten
Indonesia
Berkaca dari Kasus Anji, Influencer Diminta Tak Asal Membuat Konten

Kode etik ini bisa dirancang Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ngotot Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Masa Reses, DPR Dinilai Tebang Pilih
Indonesia
Ngotot Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Masa Reses, DPR Dinilai Tebang Pilih

Pembahasan RUU Cipta Kerja dibolehkan pada saat reses, padahal ini jelas-jelas membuat anggota tidak bisa kembali ke dapil.