75 Pegawai KPK Tak Lolos TKW, Abraham Samad: Ini Semacam Skenario Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Tak lolosnya 75 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai tanda tanya. Sebab, banyak diantara mereka merupakan sosok yang berjasa dalam kemajuan lembaga antirasuah itu.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menduga ada target yang hendak disingkirkan di tubuh KPK lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).

Baca Juga

Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Kasus Suap Rizal Djalil

"Menurut saya, ini ada semacam sebuah keinginan atau semacam skenario, karena apa, sejak revisi UU di dalamnya kan salah satunya mengisyaratkan tentang mereka nanti pegawainya beralih menjadi ASN," kata Abraham dalam diskusi, Sabtu (8/5).

Ia menduga, ada upaya men-screening pegawai-pegawai KPK tertentu. Sehingga diharapkan bisa lanjut menjadi pegawai KPK adalah orang yang dianggap tidak membahayakan pemberantasan korupsi.

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri At)
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri At)

Ia mengaku mengenal hampir semua 75 orang yang dikabarkan tidak lolos TWK sebagai tahap alih status pegawai KPK.

Abraham Samad menduga hal itu lantaran ada sejumlah pertanyaan TWK yang tidak relevan sebagaimana diberitakan media massa.

Salah satunya pertanyaan mengenai kesediaan membuka hijab untuk mengetahui apakah seseorang tergolong radikal atau tidak.

Baca Juga

Pejabat PU Akui Terima Suap dari Penyuap Anggota BPK Rizal Djalil

Menurut Abraham, ada pertanyaan lain yang lebih relevan bila benar-benar ingin mengetahui seseorang radikal atau tidak. Bukan memberikan pertanyaan yang tidak relevan kemudian menilai bahwa seseorang tidak lulus TWK.

"Apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini? TWK ini memang jangan-jangan untuk menyingkirkan?" ungkap Ketua KPK periode 2011-2015 itu. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice
Indonesia
Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice

Uang itu diduga berhubungan dengan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang kini jadi tersangka. Hal itu diketahui dari gelar perkara hari ini.

Kemenkes Pastikan Masker Scuba Berbahaya Digunakan
Indonesia
Kemenkes Pastikan Masker Scuba Berbahaya Digunakan

Ada tiga jenis masker yang direkomendasikan, yakni masker N95, masker bedah, dan masker kain.

Lecehkan Dua Karyawati, Bos Bank di Jakut Diciduk Polisi
Indonesia
Lecehkan Dua Karyawati, Bos Bank di Jakut Diciduk Polisi

Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku pada Jumat (26/2) lalu di kantornya. Kini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif.

Anggota Geng Motor Pelaku Pembacokan Anggota Polsek Menteng Ditangkap
Indonesia
Anggota Geng Motor Pelaku Pembacokan Anggota Polsek Menteng Ditangkap

Anggota geng motor yang melukai anggota Polsek Menteng, Aiptu Dwi Handoko berhasil ditangkap. Pelakunya adalah seorang remaja berinisial RD (22).

Bank DKI: JakCard Bisa Dipakai di Gerbang Tol Jagorawi
Indonesia
Bank DKI: JakCard Bisa Dipakai di Gerbang Tol Jagorawi

Bank DKI melaksanakan sejumlah program promo menarik.

PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif
Indonesia
PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menghentikan kebijakan penyediaan jalur road bike.

Fit and Proper Test Calon Kapolri, Fraksi PPP Soroti Predictive Policing
Indonesia
Fit and Proper Test Calon Kapolri, Fraksi PPP Soroti Predictive Policing

PPP mengapresiasi calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang memaparkan arah kebijakan Polri ke depan.

Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun
Indonesia
Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun

Biaya diumpamakan Rp1.000 per klik. Nominal itu yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Realisasi Penyaluran Dana Pemerintah di Bank Capai Rp49,6 Triliun
Indonesia
Realisasi Penyaluran Dana Pemerintah di Bank Capai Rp49,6 Triliun

OJK akan terus memantau agar perbankan terus mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya pemulihan sektor riil.

Polda Metro Pastikan Tak Ada Sweeping Produk Prancis
Indonesia
Polda Metro Pastikan Tak Ada Sweeping Produk Prancis

Polda Metro Jaya memastikan hingga saat ini belum ada aksi sweeping terhadap produk-produk Prancis terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam.