75 Pegawai KPK Pertimbangkan Gugat SK Penonaktifan ke PTUN Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) berencana mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan itu terkait dengan Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK Nomor 652 tahun 2021 dan berita acara rapat koordinasi terkait tindak lanjut hasil TWK yang melibatkan kementerian/lembaga lain.

Baca Juga

Ngotot Sembunyikan dan Jadikan Hasil TWK KPK Rahasia Negara

"Ada rencana dan sudah kita siapkan tapi tentunya melihat perkembangan. Mana tahu KPK dalam perjalanan ini mendapatkan hikmat untuk mencabutnya," kata salah seorang perwakilan pegawai, Hotman Tambunan, Rabu (23/6).

Adapun objek gugatan ini mengenai keputusan untuk memberhentikan 75 pegawai KPK lantaran tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam perkembangannya, KPK memberikan kesempatan bagi 24 pegawai menjadi ASN dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan paling lambat bulan Juli 2021. Mereka diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan pelatihan.

Ketua KPK, Firli Bahuri saat penyelenggaraan rangkaian Orientasi Pegawai ASN, Kamis (16/6). Foto: Humas KPK

Sebanyak 24 pegawai KPK tersebut tidak serta merta akan diangkat menjadi ASN. Mereka bisa diberhentikan dengan hormat menyusul 51 pegawai yang disebut 'merah' jika tidak lulus pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Sebelumnya, sebanyak sembilan pegawai KPK tak lolos TWK mencabut gugatan uji materi atau judicial review di MK terkait dengan pasal peralihan status pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pencabutan gugatan ini berdasarkan pertimbangan terhadap putusan MK dalam menangani uji formil dan uji materiil UU KPK.

Baca Juga

Besok, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi ASN

Pegawai menilai MK telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status sebagaimana dinyatakan dalam putusan dalam perkara nomor:70/PUU-XVII/2019.

Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh sedikit pun merugikan hak pegawai. Alasan kedua, pegawai merasa pertimbangan tersebut mengikat untuk semua pihak. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Fokus Selidiki Keterangan Polisi
Indonesia
Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Fokus Selidiki Keterangan Polisi

Pengusutan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) terus berlangsung.

Pejabat PU Akui Terima Suap dari Penyuap Anggota BPK Rizal Djalil
Indonesia
Pejabat PU Akui Terima Suap dari Penyuap Anggota BPK Rizal Djalil

Pada pemberian pertama yang memberikan uang itu adalah teman Rizal Djalil yang saat itu Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo, pemenang proyek SPAM PUPR.

Dishub dan Polisi Salahkan Pesepeda Yang Berada di Jalur Kanan Jalan
Indonesia
Dishub dan Polisi Salahkan Pesepeda Yang Berada di Jalur Kanan Jalan

Pesepeda wajib berada di jalur kiri. Sehingga aspek keselamatan dan keamanan pada saat berada di ruang jalan di sana ada mix traffic itu bisa terpenuhi.

Pemprov DKI Kembalikan Sejumlah Pengajuan Izin Pernikahan di Gedung
Indonesia
Pemprov DKI Kembalikan Sejumlah Pengajuan Izin Pernikahan di Gedung

DKI Jakarta telah menyetujui sekitar 30 gedung pertemuan dan hotel yang mengajukan perizinan kegiatan resepsi pernikahan saat PSBB transisi.

Senin Besok, Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 untuk Umum
Indonesia
Senin Besok, Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 untuk Umum

Satu individu total harus membayar Rp 879.140 untuk dua kali dosis suntik lengkap

DKI Jakarta Bersihkan Data Ganda Penerima Bansos
Indonesia
DKI Jakarta Bersihkan Data Ganda Penerima Bansos

"Diselesaikan dulu yang ganda, dicek kembali, selama ini tidak ada masalah. Tahun lalu tidak ada masalah, kami tahun lalu sudah berkoordinasi juga dengan Kemensos, tidak ada masalah terkait pendataan," kata Riza.

Mayoritas Warga Jabar Sudah Tahu Vaksin COVID-19, tapi Sebagian Masih Ragu-ragu
Indonesia
Mayoritas Warga Jabar Sudah Tahu Vaksin COVID-19, tapi Sebagian Masih Ragu-ragu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap hasil survei soal vaksin COVID-19.

Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh
Indonesia
Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh

Pantas tidak seorang Djoko Tjandra mendapatkan remisi hanya karena dianggap Djoko Tjandra dalam bencara baik, tapi kalau secara moral itu kurang layak.

Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI

Seno Adji yang juga mantan pimpinan KPK menyebut bahwa tidak ada unlawful killing terkait dengan kasus penembakan laskar FPI oleh polisi.

Lokasi Penyekatan di Jabodetabek Bertambah Jadi 72 Titik
Indonesia
Lokasi Penyekatan di Jabodetabek Bertambah Jadi 72 Titik

Jumlah lokasi penyekatan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bertambah menjadi 72 titik.