75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menilai pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal temuan Ombudsman RI hanya modus untuk menunda-nunda pelaksanaan tindakan korektif yang direkomendasikan.

"Pernyataan ini menunjukkan Ketua KPK hanya sedang mengulur waktu untuk melakukan tindakan korektif hasil pemeriksaan Ombudsman," kata perwakilan 75 pegawai KPK Hotman Tambunan dalam keterangannya, Rabu (8/4).

Pernyataan itu menanggapi pernyataan Firli bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan Ombudsman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK mesti menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusu (MK).

Baca Juga

Alasan Dewas Tak Lanjutkan Sidang Etik Firli Cs Dinilai Mengada-ada

Hotman menjelaskan, pihaknya telah mencabut permohonan judicial review dan telah ditetapkan pencabutannya oleh majelis MK pada 26 Juli 2021.

Menurut dia, tidak ada jaminan Pimpinan KPK akan melaksanakan putusan MA. Sebab faktanya, ada putusan kasasi MA yang diajukan oleh pegawai KPK pada perkara No.Kasasi Nomor 64K/TUN/2020 tertanggal 10 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Putusan MA tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini," ujarnya.

Akibatnya, perwakilan ke-75 pegawai sampai harus meminta pengadilan untuk melaksanakan eksekusinya sebagaimana surat permohonan eksekusi yang disampaikan pada 2 Juli 2021.

Lebih lanjut, menurut Hotman, masyarakat pasti memahami bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman adalah putusan hukum yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada putusan lembaga lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Hotman menyebut, meski MA menyatakan Perkom 1/2021 sah, putusan tersebut tidak akan membatalkan hasil pemeriksaan Ombudsman. Sebab, temuan Ombudsman menyebutkan ada penyalahgunaan wewenang dengan pemecatan berdasarkan Berita Acara tertanggal 25 Mei 2021.

"Selain itu, ada SK652 yang tidak pantas dan ada BKN yang tidak kompeten untuk melakukan TWK. Seluruh temuan Ombudsman tidak ada hubungan dengan sah atau tidaknya Perkom 1/2021," tegas dia.

Terkait hal ini, Hotman meminta KPK untuk tidak berkilah dalam menjalankan tindakan korektif berdasarkan rekomendasi Ombudsman dengan alasan apapun.

Baca Juga

Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran

Menurutnya, sebagai penegak hukum Pimpinan KPK harus mentaati semua hukum dan jangan memilih-milih hukum untuk ditaati, supaya bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat.

"Temuan dan tindakan korektif dari Ombudsman telah disampaikan. Hasil dari Ombudsman ini berlaku menjadi hukum wajib dilaksanakan tanpa syarat apapun. Menghormati hukum berarti konsisten melaksanakan hukum yang berlaku," tandasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPK Nilai Penyediaan Hunian Terjangkau yang Dijanjikan Anies Belum Optimal
Indonesia
BPK Nilai Penyediaan Hunian Terjangkau yang Dijanjikan Anies Belum Optimal

BPK menyimpulkan terdapat sejumlah permasalahan program penyediaan hunian bagi warga miskin yang masih belum baik.

[HOAKS atau FAKTA]: Omicron Ternyata Tidak Mematikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Omicron Ternyata Tidak Mematikan

Beredar sebuah video yang dibagikan pada akun YouTube Siti Fadillah Supari Channel pada 18 Januari 2022.

Alasan Pemprov DKI Membuka Monas Akhir Pekan Ini
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Membuka Monas Akhir Pekan Ini

Pemerintah DKI Jakarta mengoperasikan Monas kembali. Alasannya, karena ada pelonggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Masyarakat Diminta Tidak Abaikan Prokes Meski Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Masyarakat Diminta Tidak Abaikan Prokes Meski Kasus COVID-19 Menurun

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kendur menerapkan protokol kesehatan (prokes).

DPR Minta Pembangunan IKN Tak Bebani APBN
Indonesia
DPR Minta Pembangunan IKN Tak Bebani APBN

Doli mengatakan harus ada skema-skema lain dalam wujud kerja sama dengan swasta

Jokowi Minta Aset Kebudayaan Negara Dipelihara dengan Baik
Indonesia
Jokowi Minta Aset Kebudayaan Negara Dipelihara dengan Baik

Presiden Joko Widodo berkunjung ke cagar budaya Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (6/5). Pura yang berada di sebelah timur Istana Kepresidenan Tampaksiring ini memiliki sumber mata air jernih yang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan dan juga wisata.

Pemerintah Diingatkan Jangan Gegabah Cabut Aturan DMO-DPO Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Jangan Gegabah Cabut Aturan DMO-DPO Minyak Goreng

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengingatkan, jangan sampai pencabutan DMO dan DPO CPO itu membuat harga migor ini kembali meroket dan mendongkrak inflasi.

Kembali Pimpin PPP, Lulung Gandeng Anak Muda Jadi Sekretaris
Indonesia
Kembali Pimpin PPP, Lulung Gandeng Anak Muda Jadi Sekretaris

Politisi Abraham Lunggana atau Haji Lulung kembali menjadi PPP setelah sebelumnya keluar dari partai tersebut dan menjadi anggota DPR

Pengaspalan Sirkuit Formula E Rampung, Lanjut Paddock hingga Tribun
Indonesia
Pengaspalan Sirkuit Formula E Rampung, Lanjut Paddock hingga Tribun

"Sekarang mau lanjut pemasangan paddock, grandstand, pagar, dan lain-lain," paparnya.

Data 16 Korban Ambrolnya Perosotan Kenpark Surabaya
Indonesia
Data 16 Korban Ambrolnya Perosotan Kenpark Surabaya

Akibatnya, 16 pengunjung menjadi korban. Mereka mengalami luka ringan hingga berat. Para korban dilarikan ke RSUD dr. Soewandhie dan RSUD dr. Soetomo guna mendapat penanganan tim medis lebih lanjut.