75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menilai pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal temuan Ombudsman RI hanya modus untuk menunda-nunda pelaksanaan tindakan korektif yang direkomendasikan.

"Pernyataan ini menunjukkan Ketua KPK hanya sedang mengulur waktu untuk melakukan tindakan korektif hasil pemeriksaan Ombudsman," kata perwakilan 75 pegawai KPK Hotman Tambunan dalam keterangannya, Rabu (8/4).

Pernyataan itu menanggapi pernyataan Firli bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan Ombudsman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK mesti menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusu (MK).

Baca Juga

Alasan Dewas Tak Lanjutkan Sidang Etik Firli Cs Dinilai Mengada-ada

Hotman menjelaskan, pihaknya telah mencabut permohonan judicial review dan telah ditetapkan pencabutannya oleh majelis MK pada 26 Juli 2021.

Menurut dia, tidak ada jaminan Pimpinan KPK akan melaksanakan putusan MA. Sebab faktanya, ada putusan kasasi MA yang diajukan oleh pegawai KPK pada perkara No.Kasasi Nomor 64K/TUN/2020 tertanggal 10 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Putusan MA tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini," ujarnya.

Akibatnya, perwakilan ke-75 pegawai sampai harus meminta pengadilan untuk melaksanakan eksekusinya sebagaimana surat permohonan eksekusi yang disampaikan pada 2 Juli 2021.

Lebih lanjut, menurut Hotman, masyarakat pasti memahami bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman adalah putusan hukum yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada putusan lembaga lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Hotman menyebut, meski MA menyatakan Perkom 1/2021 sah, putusan tersebut tidak akan membatalkan hasil pemeriksaan Ombudsman. Sebab, temuan Ombudsman menyebutkan ada penyalahgunaan wewenang dengan pemecatan berdasarkan Berita Acara tertanggal 25 Mei 2021.

"Selain itu, ada SK652 yang tidak pantas dan ada BKN yang tidak kompeten untuk melakukan TWK. Seluruh temuan Ombudsman tidak ada hubungan dengan sah atau tidaknya Perkom 1/2021," tegas dia.

Terkait hal ini, Hotman meminta KPK untuk tidak berkilah dalam menjalankan tindakan korektif berdasarkan rekomendasi Ombudsman dengan alasan apapun.

Baca Juga

Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran

Menurutnya, sebagai penegak hukum Pimpinan KPK harus mentaati semua hukum dan jangan memilih-milih hukum untuk ditaati, supaya bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat.

"Temuan dan tindakan korektif dari Ombudsman telah disampaikan. Hasil dari Ombudsman ini berlaku menjadi hukum wajib dilaksanakan tanpa syarat apapun. Menghormati hukum berarti konsisten melaksanakan hukum yang berlaku," tandasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satpol PP DKI Minta FPI Turunkan Baliho Rizieq Shihab
Indonesia
Satpol PP DKI Minta FPI Turunkan Baliho Rizieq Shihab

Apabila tak secepatnya dicopot, ancam Arifin, pihaknya bersama aparat TNI bakal menurunkan baliho yang masih terpasang di ibu kota.

Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten
Indonesia
Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta semua pihak untuk konsisten dengan kesepakatan awal antara pemerintah dengan Komisi II DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu.

Kapolri Jenderal Listyo Tawarkan Anak-anak Prajurit KRI Nanggala 402 Jadi Polisi
Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo Tawarkan Anak-anak Prajurit KRI Nanggala 402 Jadi Polisi

Pemerintah menggelar upacara penganugerahan tanda kehormatan dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) terhadap prajurit awak KRI Nanggala 402.

Anies: Pembangunan MRT Fase 2A Ciptakan Kawasan Kota Tua Jadi Pusat Ekonomi
Indonesia
Anies: Pembangunan MRT Fase 2A Ciptakan Kawasan Kota Tua Jadi Pusat Ekonomi

"Ini adalah pendongkrak optimisme kita semua agar Jakarta bisa setara kedudukannya dengan kota-kota besar di dunia," tambah Anies.

Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik
Indonesia
Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik

Setelah jadi penyelenggara pemilu, kebebasan itu digadai untuk sementara agar tak terkesan memihak

Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN
Indonesia
Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN

KPK bakal menyalurkan sejumlah pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah
Indonesia
Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah

"Perasaannya kan gak bekerja. Manusiawi lah," kata Prasetyo

KPK Dalami Aliran Duit Suap Eks Penyidik Robin Lewat Aliza Gunado
Indonesia
KPK Dalami Aliran Duit Suap Eks Penyidik Robin Lewat Aliza Gunado

Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi

Kondisi Terkini Gunung Semeru Usai Erupsi
Indonesia
Kondisi Terkini Gunung Semeru Usai Erupsi

"Kawasan lereng Gunung Semeru sudah nampak melandai," ucap Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim), Satriyo Nur Seno.

Jumlah Penumpang Kapal Feri Libur Nataru Diprediksi Naik
Indonesia
Jumlah Penumpang Kapal Feri Libur Nataru Diprediksi Naik

ASDP membuka layanan posko mulai 18 Desember 2020