75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (Sebelumnya ditulis: 75 Pegawai KPK Laporkan Firli Bahuri ke Dewas) ke Dewan Pengawas KPK. Senin (17/5).

Para pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan saat ini dibebastugaskan itu melaporkan Indriyanto atas dugaan pelanggaran etik.

"Hari ini kami mau melaporkan salah satu anggota Dewas Prof Isa (Indriyanto Seno Adji) melanggar kode etik," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (17/5).

Baca Juga:

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Sujanarko yang mewakili para pegawai ini mengatakan, pelaporan ini dilayangkan lantaran Indriyanto dinilai sudah berpihak pada pimpinan KPK terkait polemik hasil asesmen TWK.

"Dewas itu secara kelembagaan harus tetap kita jaga. Hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak terhadap pimpinan, padahal selain dia punya fungsi pengawasan Dewas itu adalah fungsi hakim etik," ujarnya.

Indriyanto hadir dalam rapat keputusan dan konferensi pers yang digelar pimpinan KPK pada 5 Mei 2021. Padahal, menurut Sujanarko, sebagai anggota Dewas, Indriyanto yang baru dilantik pada 28 April 2021 seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

KPK
KPK. (Foto: Antara)

"Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan-pimpinan yang melanggar kode etik mereka harus bersikap adil," imbuhnya.

Selain melaporkan Indriyanto, 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat asesmen TWK ini pun mempertanyakan adanya upaya pimpinan KPK untuk menarik Dewas ke ranah teknis seperti memberikan masukan terhadap SK hasil asesmen TWK yang membebastugaskan mereka.

"Itupun kita kritisi ke Dewas itu perbuatan yang berlebihan dan itu berpotensi melanggar etik," tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

Redaksi mohon maaf atas kesalahan yang sebelum-nya berjudul 75 Pegawai KPK Laporkan Firli Bahuri ke Dewas. Dengan ini, redaksi telah memperbaharui informasi.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mathla'ul Anwar Harap Jokowi Buka Muktamar dan Milad Ke-105
Indonesia
Mathla'ul Anwar Harap Jokowi Buka Muktamar dan Milad Ke-105

Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) menyatakan harapannya agar Presiden Joko Widodo membuka Muktamar ke-20 Mathla’ul Anwar dan Milad ke-105 ormas Islam tersebut awal April 2021.

Polisi Bakal Tindak Pelaku Kebut-kebutan di Dekat Istana Negara
Indonesia
Polisi Bakal Tindak Pelaku Kebut-kebutan di Dekat Istana Negara

Kawasan Medan Merdeka rupanya kerap dijadikan arena kebut-kebutan para pengendara motor baik berkecapatan sedang hingga tinggi.

MUI Serahkan Bantuan Rp19,3 Miliar untuk Pembangunan RS Indonesia Hebron
Indonesia
MUI Serahkan Bantuan Rp19,3 Miliar untuk Pembangunan RS Indonesia Hebron

MUI menyerahkan bantuan kemanusiaan tahap pertama sebesar Rp19,3 miliar kepada Duta Besar Negara Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun.

Luhut Tawarkan Riset Obat Herbal ke Tiongkok
Indonesia
Luhut Tawarkan Riset Obat Herbal ke Tiongkok

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan area seluas 500 hektare di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang akan difungsikan sebagai Pusat Herbal dan Hortikultura.

Elektabilitas Eri-Armuji Unggul 20,20 persen dari Machfud-Mujiaman
Indonesia
Elektabilitas Eri-Armuji Unggul 20,20 persen dari Machfud-Mujiaman

elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji sebesar 47,95 persen

Pemprov Kaltim Hanya Terima CPNS dan PPKK Buat Guru dan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemprov Kaltim Hanya Terima CPNS dan PPKK Buat Guru dan Tenaga Kesehatan

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dibuka.

Pam Swakarsa Bentukan Listyo Sigit Bakal Dibekali Alat Komunikasi
Indonesia
Pam Swakarsa Bentukan Listyo Sigit Bakal Dibekali Alat Komunikasi

Pengamanan swakarsa tersebut telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus

Ada 13 kasus COVID-19 varian B117 di Indonesia. Varian B117 ini pertama kali bermutasi di wilayah Inggris.

Situs Pendaftaran Banyak Dikeluhkan, Ini Kata Ketua Panitia PPDB DKI
Indonesia
Situs Pendaftaran Banyak Dikeluhkan, Ini Kata Ketua Panitia PPDB DKI

Panitia PPDB DKI Jakarta 2021 buka suara tekait kekecewaan siswa dan orang tua yang merasa kesulitan saat mendaftar pada PPDB DKI tahun ajaran 2021/2022.

KPK Ultimatum Para Saksi Kasus Edhy Prabowo untuk Koperatif
Indonesia
KPK Ultimatum Para Saksi Kasus Edhy Prabowo untuk Koperatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum para saksi kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk koperatif.