75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

"Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5).

Baca Juga:

Firli Bahuri Diminta Batalkan Pemberhentian Pegawai KPK

Ghufron menjelaskan, sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti asesmen tes tersebut sejak 18 Maret sampai 9 April 2021. Tetapi dua orang di antaranya tidak hadir pada tahap wawancara.

Pelaksanaan Asesmen Pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI mengacu pada Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hal ini juga merupakan aturan turunan dari Undang Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, kata Ghufron, syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen untuk menjadi ASN yakni, harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.

"Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan dan memiliki integritas dan moralitas yang baik," ujarnya.

Ghufron menjelaskan, aspek-aspek yang diukur dalam asesmen pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi lainya yakni, pertama aspek Integritas.

"Integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara, serta bersikap jujur," kata dia.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Kedua, aspek Netralitas ASN. Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Kemudian yang ketiga adalah aspek anti Radikalisme. Anti Radikalisme dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah.

"Dan atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mudik Dilarang tapi Tempat Wisata Dibuka, Pemerintah Diminta Adil
Indonesia
Mudik Dilarang tapi Tempat Wisata Dibuka, Pemerintah Diminta Adil

Keputusan pemerintah melarang aktivitas mudik pada tanggal 6 – 17 Mei 2021 dengan alasan menekan laju penularan virus COVID-19 tidak hanya mendapat dukungan, tapi juga menuai penolakan dari sebagian masyarakat.

Selama Pelarian, Djoko Tjandra Disebut Pernah Datangi Dua Negara Ini
Indonesia
Selama Pelarian, Djoko Tjandra Disebut Pernah Datangi Dua Negara Ini

Hakim Pengadilan Tipikor menghadirkan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia tahun 2015 Komjen (Purn) Setyo Wasisto dalam perkara red notice Djoko Tjandra.

Personel Pengejar Kelompok Ali Kolera Poso Segera Diganti
Indonesia
Personel Pengejar Kelompok Ali Kolera Poso Segera Diganti

Dari data pihak kepolisian, saat ini anggota kelompok MIT Poso masih tersisa sembilan orang.

Bank DKI Realisasikan Kredit DP 0 Rupiah Sebesar Rp 198,8 Miliar
Indonesia
Bank DKI Realisasikan Kredit DP 0 Rupiah Sebesar Rp 198,8 Miliar

Bank DKI telah merealisasikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 198,8 Miliar kepada 730 penerima manfaat program DP 0 Rupiah.

Kemenag Minta Warga Tidak Perlu Ragu Terkait Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Kemenag Minta Warga Tidak Perlu Ragu Terkait Vaksin AstraZeneca

Kemenkes telah mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke tujuh provinsi agar bisa segera digunakan dalam vaksinasi.

Polisi Bakal Pantau Pergerakan Abu Bakar Ba'asyir Pasca Bebas
Indonesia
Polisi Bakal Pantau Pergerakan Abu Bakar Ba'asyir Pasca Bebas

Terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dipastikan bebas murni

Berkaca pada Tsunami COVID-19 India, DKI Minta Warganya Waspada
Indonesia
Berkaca pada Tsunami COVID-19 India, DKI Minta Warganya Waspada

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada masyarakat untuk waspada karena mutasi virus COVID-19 baru telah menyerang Indonesia.

Vaksin Sinovac Datang, Komisi IX DPR Mengaku Resah
Indonesia
Vaksin Sinovac Datang, Komisi IX DPR Mengaku Resah

Pemerintah mengumumkan sudah mendatangkan 1,2 juta vaksin COVID-19 dari Sinovac, Tiongkok.

Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS
Dunia
Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS

Para pendukung Presiden Donald Trump menuju ke sebuah pusat penghitungan suara di Detroit, Michigan, untuk menuntut dihentikannya penghitungan suara.

Perkantoran dan Permukiman Penyumbang Kasus Terbanyak Corona di DKI
Indonesia
Perkantoran dan Permukiman Penyumbang Kasus Terbanyak Corona di DKI

Untuk tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 62.063