75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyatakan bakal memberikan bukti tambahan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Hal tersebut dilakukan menyikapi putusan Dewas yang tidak melanjutkan pengaduan terhadap Firli Bahuri Cs ke persidangan etik. Dewas menyatakan Pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran

"Dalam tahap selanjutnya kami akan beri Dewas dengan bukti-bukti baru, apalagi adanya temuan Ombudsman dalam rangka proses TWK," kata Hotman Tambunan, perwakilan 75 pegawai KPK dalam jumpa pers daring, Sabtu (24/7).

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK itu menjelaskan bukti tambahan tersebut mengenai temuan maladministrasi dalam pelaksanaan dan hasil TWK oleh Ombudsman.

Menurut Hotman, langkah lanjutan itu bakal ditempuh lantaran hasil pemeriksaan Dewas bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan Ombudsman yang menemukan banyak maladministrasi dalam pelaksanaan TWK.

"Kami bukan sedang memposisikan diri berlawanan dengan KPK secara kelembagaan tetapi kami mencari hak dan ingin melawan praktik kesewenang-wenangan," kata Hotman.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Hotman menilai hasil pemeriksaan Dewas cenderung memihak pimpinan KPK mengingat bukti-bukti pelanggaran etik sudah terpampang jelas.

Menurut dia, keberpihakan juga sudah terlihat sejak keikutsertaan Dewas dalam konferensi pers pengumuman hasil TWK hingga ikut dalam penyusunan SK 652 tentang penonaktifan pegawai.

"Maka tentu Dewas tidak akan melanjutkan ke sidang etik karena mereka terlibat dalam proses TWK ini. Kondisi ini membuat KPK terpuruk dan membuat kepercayaan publik turun terhadap KPK, jadi kami berpikir KPK-nya," kata Hotman. (Pon)

Baca Juga

Alasan Dewas Tak Lanjutkan Sidang Etik Firli Cs Dinilai Mengada-ada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Periksa Direktur Hingga Sales Terkait Kasus Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Periksa Direktur Hingga Sales Terkait Kasus Jiwasraya

Saksi-saki ini diperiksa terkait pendalaman tersangka 10 manajer investasi (MI)

Ketika Kapolda Bicara Kematian Korban Covid-19, Padahal Kemarin Mereka Masih Bercanda
Indonesia
Ketika Kapolda Bicara Kematian Korban Covid-19, Padahal Kemarin Mereka Masih Bercanda

Sudah berapa orang dekat kita apakah teman kerja, apakah keluarga, apakah teman bermain yang kemarin masih ada sekarang sudah tidak ada.

Saat 3M Tidak Cukup Bendung Penyebaran COVID-19
Indonesia
Saat 3M Tidak Cukup Bendung Penyebaran COVID-19

Dalam beberapa hari terakhir, kata Tito, yang paling banyak terjadi adalah kerumunan massa, salah satunya kerumunan kegiatan demonstrasi.

Kapolri Mutasi 153 Pati dan Pamen
Indonesia
Kapolri Mutasi 153 Pati dan Pamen

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memutasi 153 perwira tinggi (pati) dan menengah (pamen) Polri, Selasa (22/12).

Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM
Indonesia
Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM

“Kalau dokumen-dokumen itu foto-foto dan video waktu jenazah dari rumah sakit Sukanto (RS Polri) dibawa ke Petamburan,” kata Suhada

 Suntik 5.600 Dosis Vaksin, ISNU Jatim Kerahkan 300 Nakes
Indonesia
Suntik 5.600 Dosis Vaksin, ISNU Jatim Kerahkan 300 Nakes

Vaksinasi berlangsung di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN Satu) Tulungagung, Jawa Timur.

3.308 Kamar Asrama Haji Siap Jadi Ruang Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
3.308 Kamar Asrama Haji Siap Jadi Ruang Isolasi Pasien COVID-19

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, sebanyak 3.308 kamar yang siap digunakan untuk pasien COVID-19.

Djoko Tjandra Ungkap Keterlibatan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak
Indonesia
Djoko Tjandra Ungkap Keterlibatan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra dalam nota pembelaannya mengklaim tak mengetahui peruntukan uang tersebut

KAI Daop 6 Kembali Operasikan KA Jarak Jauh
Indonesia
KAI Daop 6 Kembali Operasikan KA Jarak Jauh

PT KAI kembali mengoperasikan KA Jarak Jauh mulai Selasa (18/5) seiring berakhirnya larangan mudik

Klarifikasi KPK Terkait Tawaran ke Novel Baswedan Cs Kerja di BUMN
Indonesia
Klarifikasi KPK Terkait Tawaran ke Novel Baswedan Cs Kerja di BUMN

KPK menyampaikan klarifikasi terkait berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai nonaktif KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).