75 Pegawai KPK Akan Laporkan Firli Bahuri ke Dewas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan ini terkait Surat Keputusan Pimpinan KPK yang ditandatangi Firli tentang penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.

"Dan F (Firli Bahuri) akan kita laporkan ke Dewas. Suratnya tengah kami siapkan," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK) Sujanarko, saat dikonfirmasi, Senin (17/5).

Baca Juga

75 Pegawai Minta Pimpinan KPK Cabut Keputusan Penonaktifan

Sujanarko berharap surat untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke Dewas KPK segera rampung. Meski demikian, ia tak menjelaskan detail saat ditanya apakah akan disisipkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam surat pelaporan tersebut.

"Sedang saya susun, semoga besok (Selasa 18 Mei 2021) pagi jadi," ujarnya.

Sebelumnya 75 pegawai KPK telah melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) Indriyanto Seno Adji ke Dewas, Senin (17/5).

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Para pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan saat ini dibebastugaskan itu melaporkan Indriyanto atas dugaan pelanggaran etik.

"Hari ini kami mau melaporkan salah satu anggota Dewas Prof Isa (Indriyanto Seno Adji) melanggar kode etik," kata Sujanarko di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (17/5).

Sujanarko yang mewakili para pegawai ini mengatakan, pelaporan ini dilayangkan lantaran Indriyanto dinilai sudah berpihak pada pimpinan KPK terkait polemik hasil asesmen TWK.

"Dewas itu secara kelembagaan harus tetap kita jaga. Hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak terhadap pimpinan, padahal selain dia punya fungsi pengawasan Dewas itu adalah fungsi hakim etik," ujarnya.

Indriyanto hadir dalam rapat keputusan dan konferensi pers yang digelar pimpinan KPK pada 5 Mei 2021. Padahal, menurut Sujanarko, sebagai anggota Dewas, Indriyanto yang baru dilantik pada 28 April 2021 seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

"Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan-pimpinan yang melanggar kode etik mereka harus bersikap adil," imbuhnya.

Selain melaporkan Indriyanto, 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat asesmen TWK ini pun mempertanyakan adanya upaya pimpinan KPK untuk menarik Dewas ke ranah teknis seperti memberikan masukan terhadap SK hasil asesmen TWK yang membebastugaskan mereka.

"Itu pun kita kritisi ke Dewas itu perbuatan yang berlebihan dan itu berpotensi melanggar etik," tegas dia. (Pon)

Baca Juga

Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Penumpang KRL Turun 7,1 Persen Selama Ramadan
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Turun 7,1 Persen Selama Ramadan

Selama bulan Ramadan, jumlah penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) mengalami penurunan 7,1 persen.

Waspadai Potensi Angin Puting Beliung di DKI Jakarta
Indonesia
Waspadai Potensi Angin Puting Beliung di DKI Jakarta

"Kondisi tersebut dapat memberikan potensi pembentukan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut," demikian BPDB.

 Dewa United FC Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim
Indonesia
Dewa United FC Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim

Kegiatan sosial ini merupakan inisiatif seluruh elemen Dewa United FC, untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan yang penuh manfaat.

Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut
Indonesia
Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

80 persen orang yang diamankan polisi masih berstatus pelajar

PBNU Sebut Pembatalan Haji Saat Pandemi Bagian dari Syariah
Indonesia
PBNU Sebut Pembatalan Haji Saat Pandemi Bagian dari Syariah

Kami semuanya yakin seyakin-yakinnya bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang maksimal

Siswi SD di Surabaya Buat Face Shield dari Botol Bekas Air Mineral, Dijual Rp3 Ribu
Indonesia
Siswi SD di Surabaya Buat Face Shield dari Botol Bekas Air Mineral, Dijual Rp3 Ribu

Kreasi ini berawal dari teman sepermainannya mengenakan face shield.

BMKG Perkirakan Hujan Lebat Disertai Petir Terjadi di Provinsi Ini
Indonesia
BMKG Perkirakan Hujan Lebat Disertai Petir Terjadi di Provinsi Ini

Sementara di Jawa Barat, potensi hujan disertai kilat dan angin kencang dapat terjadi di hampir semua kabupaten/kota

Pelantikan Batal, Menteri Pendidikan Brazil Mundur Setelah Menjabat 5 Hari
Dunia
Pelantikan Batal, Menteri Pendidikan Brazil Mundur Setelah Menjabat 5 Hari

Menteri Pendidikan Carlos Decotelli tersangkut polemik riwayat akademis

PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan
Indonesia
PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan

Upaya mitigasi tetap harus dilakukan dengan menunggu kesiapan vaksin untuk masyarakat

Catat, Mulai Tanggal Ini Sanksi Langgar Protokol Kesehatan Diberlakukan di Kota Cirebon
Indonesia
Catat, Mulai Tanggal Ini Sanksi Langgar Protokol Kesehatan Diberlakukan di Kota Cirebon

Tindakan tegas diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai 1 Oktober.