75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkliam pembebastugasan 75 pegawai yangdi nyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak akan mengganggu kinerja.

"Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/5).

Baca Juga:

Lima 'Senjata' Pegawai KPK Lawan SK Penonaktifan Firli Bahuri

Ia menegaskan, kerja-kerja di KPK dan di seluruh kedeputian, dilakukan tidak secara individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya.

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

"Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut," ungkapnya.

Selain itu, sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut sampai nanti ada keputusan lebih lanjut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut," ujar Ali.

Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

KPK
Gedung KPK. (Foto: Antara)

SK ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 ditandatangani Firli. Untuk salinan yang sah ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Pon)

Baca Juga:

Dalih Hukum 'Pembenaran' KPK Nonaktifkan Novel dkk versi Dewas Indriyanto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Rincian Potensi Ekonomi Digital Indonesia
Indonesia
Ini Rincian Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Di masa yang akan datang, hilirisasi dari ekonomi digital ini akan bertumpu pada teknologi 5G, rantai blok (blockchain), kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan komputasi awan (cloud computing).

Klaster Pendidikan Nongol di UU Cipta Kerja, PKB Ngaku Di Luar Dugaan
Indonesia
Klaster Pendidikan Nongol di UU Cipta Kerja, PKB Ngaku Di Luar Dugaan

UU Ciptaker menjadi jalan masuk kapitalisasi pendidikan. Hal itu jelas tampak dalam pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

197 Bencana Terjadi Sejak Awal Tahun, Nyaris 2 Juta Orang Menderita dan Mengungsi
Indonesia
Erick Thohir: Program Subsidi Gaji Rp600 Ribu Bisa Diteruskan
Indonesia
Erick Thohir: Program Subsidi Gaji Rp600 Ribu Bisa Diteruskan

Pemerintah memberikan subsidi kepada 15,7 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp 5juta hingga Desember 2020.

100 Hari Kerja, Jenderal Listyo Rombak Seluruh Pelayanan Publik di Kantor Polisi
Indonesia
100 Hari Kerja, Jenderal Listyo Rombak Seluruh Pelayanan Publik di Kantor Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan penggalangan internal dan eksternal di hari pertamanya menjabat sebagai Kapolri.

Polda Metro Jaya Bakal Lakukan Vaksinasi pada 147 Ribu Warga Jadetabek
Indonesia
Polda Metro Jaya Bakal Lakukan Vaksinasi pada 147 Ribu Warga Jadetabek

Pemerintah menargetkan, pada Juli 2021, Indonesia sudah masuk target vaksinasi per hari sebanyak 1.000.000 orang.

Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan
Indonesia
Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan

Warga yang berharap mendapatkan sembako dari Jokowi harus harus pulang dengan kecewa

KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan
Indonesia
KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih

Komnas HAM Telah Minta Keterangan 25 Saksi Terkait 6 Laskar FPI yang Tewas
Indonesia
Komnas HAM Telah Minta Keterangan 25 Saksi Terkait 6 Laskar FPI yang Tewas

Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Penyelidikan, M Choirul Anam mengatakan, puluhan saksi tersebut berasal dari semua pihak terkait termasuk masyarakat.

Jakarta Diprakirakan Hujan Disertai Petir, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Jakarta Diprakirakan Hujan Disertai Petir, Masyarakat Diminta Waspada

Pada malam hingga dini hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan