75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkliam pembebastugasan 75 pegawai yangdi nyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak akan mengganggu kinerja.

"Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/5).

Baca Juga:

Lima 'Senjata' Pegawai KPK Lawan SK Penonaktifan Firli Bahuri

Ia menegaskan, kerja-kerja di KPK dan di seluruh kedeputian, dilakukan tidak secara individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya.

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

"Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut," ungkapnya.

Selain itu, sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut sampai nanti ada keputusan lebih lanjut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut," ujar Ali.

Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

KPK
Gedung KPK. (Foto: Antara)

SK ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 ditandatangani Firli. Untuk salinan yang sah ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Pon)

Baca Juga:

Dalih Hukum 'Pembenaran' KPK Nonaktifkan Novel dkk versi Dewas Indriyanto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rekrut Novel Baswedan Cs di Bareskrim, Kapolri Sebut Jokowi Setuju
Indonesia
Rekrut Novel Baswedan Cs di Bareskrim, Kapolri Sebut Jokowi Setuju

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, terkait solusi polemik 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak
Indonesia
Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak

Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk usia 12-17 tahun.

Mulai Hari Ini TransJakarta Perpanjang Jam Operasional
Indonesia
Mulai Hari Ini TransJakarta Perpanjang Jam Operasional

TransJakarta memperpanjang jam operasionalnya hingga pukul 24.00 WIB dari sebelumnya pada pukul 05.00 WIB hingga 22.30 WIB, mulai Jumat (17/12).

Jadwal Arteria Dahlan Padat, Polisi Tunda Proses Pemanggilan
Indonesia
Jadwal Arteria Dahlan Padat, Polisi Tunda Proses Pemanggilan

Rencana meminta keterangan terhadap anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam kasus perseteruan dengan wanita berinisial AP kembali molor.

Solo Zoo Direvitalisasi, Pakan Hewan dan Gaji Karyawan Ditanggung Dana BTT
Indonesia
Solo Zoo Direvitalisasi, Pakan Hewan dan Gaji Karyawan Ditanggung Dana BTT

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, memutuskan menutup total Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) atau Solo Zoo selama enam bulan pelaksanaan revitalisasi. Selama revitalisasi berlangsung, TSTJ tidak ada pemasukan untuk pakan hewan dan gaji karyawan. Pemkot Solo pun memutuskan menggunakan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).

Kasus Intoleran Perusakan Makam, Kapolresta Surakarta: Jangan Sampai Terprovokasi
Indonesia
Kasus Intoleran Perusakan Makam, Kapolresta Surakarta: Jangan Sampai Terprovokasi

Sebanyak 12 nisan makam di TPU Cemoro Kembar dirusak oleh 10 anak di bawah umur.

Ridwan Kamil Umumkan Varian Delta Sudah Ada di Karawang dan Depok
Indonesia
Ridwan Kamil Umumkan Varian Delta Sudah Ada di Karawang dan Depok

Gubernur Jawa Barat mengumumkan virus corona varian baru Delta telah ditemukan di Karawang dan Depok.

Kasus Kesembuhan Harian COVID-19 Bertambah 32.615 Orang
Indonesia
Kasus Kesembuhan Harian COVID-19 Bertambah 32.615 Orang

Sementara itu, kasus sembuh bertambah 32.615 sehingga total yang sembuh menjadi 2.084.724 orang

Penyerahan Penembak Laskar FPI ke Kejaksaan Tertunda, Ada Apa?
Indonesia
Penyerahan Penembak Laskar FPI ke Kejaksaan Tertunda, Ada Apa?

Untuk pelimpahan tahap dua menunggu salah satu tersangka itu negatif

Kata Wagub DKI Soal Kasus Kematian COVID-19 Nihil
Indonesia
Kata Wagub DKI Soal Kasus Kematian COVID-19 Nihil

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi nihilnya kasus kematian COVID-19 di ibu kota pada Kamis (7/10) kemarin.