75 Parpol Berbadan Hukum, Kemenkumham: 32 yang Aktif Laporan Administrasi Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kemenkumham RI Baroto di Jakarta, Kamis. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mulai melakukan persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya adalah menerima proses pendaftaran administrasi partai politik.

Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Baroto mengatakan sudah ada 75 parpol yang saat ini telah berbadan hukum. Diketahui, salah satu syarat partai politik untuk bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024 yakni sudah tercatat berbadan hukum di Kemenkumham.

Baca Juga

Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Juni 2022

Baroto menjelaskan, tidak semua parpol yang berbadan hukum tersebut aktif dalam berkegiatan politik. Berdasarkan data yang dikantongi Kemenkumham, hanya 32 partai politik yang aktif melaporkan administrasi aktivitasnya.

"Maksudnya, ada yang melakukan perubahan, ada kongres, munas, kemudian disampaikan ke Kemenkumham. Yang lain tidak sama sekali," beber Baroto di Jakarta, Kamis (7/4)

Baroto mengakui memang ada 75 parpol yang telah terdaftar berbadan hukum di Kemenkumham. Namun, hal itu rupanya justru menjadi persoalan tersendiri. Sebab, banyak partai yang justru tidak terlihat aktivitas politiknya dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Pertanyaannya apakah masing-masing partai ini punya kemampuan atau secara organisasi sehat, nah ini yang menjadi pertanyaan kita," ungkapnya.

Baca Juga

Survei SMRC: Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti Tiga Calon, Duet Anies-AHY Menang

Dan fakta yang ada saat ini adalah, mungkin tidak lebih dari separuh partai ini yang aktif.

"Mungkin kalau yang sudah punya perwakilan di DPR sudah sangat terkenal, ada sekitar 22. Tetapi yang tidak aktif banyak sekali, separuh lebih," imbuh dia.

Baroto menyoroti permasalahan yang kerap dihadapi oleh partai politik. Salah satunya, konflik internal di partai politik.

Di mana, konflik internal itu menjadi salah satu tidak aktifnya partai hingga ditinggalkan pengurusnya. Partai tersebut menjadi tidak terurus, namun tetap masih terdaftar berbadan hukum di Kemenkumham.

Kendalanya saat ini, sambung dia, tidak semua partai menjalankan fungsinya dengan baik.

"Dari 75 partai tadi, ada beberapa data, ada beberapa partai yang habis kepengurusan di tahun 2020, bahkan ada yang sudah di tahun 2018, di tahun 2016, belum melaporkan aktivitas partai ke Kemenkumham, ini kan jadi catatan," kata Baroto. (Knu)

Baca Juga

Survei SMRC: Prabowo Sangat Dikenal Tapi Kurang Disukai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marak Copet di Car Free Day Solo, Satpol PP Dirikan Posko Pengamanan
Indonesia
Marak Copet di Car Free Day Solo, Satpol PP Dirikan Posko Pengamanan

Kasus copet di Car Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi mendapatkan sorotan Satpol PP. Untuk menjamin keemanan, Satpol PP akan mendirikan posko keamanan di CFD.

Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tak Nodai Kepercayaan Masyarakat
Indonesia
Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tak Nodai Kepercayaan Masyarakat

Jaksa Agung ST Burhanuddin pun mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat.

Pulang Sekolah Malah Asyik Nongkrong, 229 Pelajar Diamankan Satpol PP
Indonesia
Pulang Sekolah Malah Asyik Nongkrong, 229 Pelajar Diamankan Satpol PP

Hasilnya, sebanyak 229 pelajar terjaring razia. Perinciannya, pelajar SMA/SMK 220 orang dan 9 pelajar SMP.

[HOAKS atau FAKTA]: Kulit Terpapar Cacar Monyet Bisa Diobati Dengan Kunyit dan Madu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kulit Terpapar Cacar Monyet Bisa Diobati Dengan Kunyit dan Madu

Campuran herbal disarankan untuk dioleskan ke kulit yang terdampak virus cacar monyet.

Gerindra Ogah Tambah Polemik Terkait Big Data Penundaan Pemilu
Indonesia
Gerindra Ogah Tambah Polemik Terkait Big Data Penundaan Pemilu

"Sudah banyak juga praktisi pengamat masya luas berkomentar. Kami bukan soal mendukung bukan soal menolak," kata Dasco.

Bamsoet Sebut MoU Kadin-KPK Jadi Kartu As Pengusaha
Indonesia
Bamsoet Sebut MoU Kadin-KPK Jadi Kartu As Pengusaha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia meneken kerja sama atau Memorandum of Understanding mengenai pencegahan korupsi.

Ganjil Genap di DKI Diperpanjang, Catat Jadwal dan Lokasinya
Indonesia
Ganjil Genap di DKI Diperpanjang, Catat Jadwal dan Lokasinya

aturan tersebut mulai berlaku 14 Desember 2021 sampai 3 januari 2022.

Penerimaan Pajak Nasional 2021 Capai Rp 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen
Indonesia
Penerimaan Pajak Nasional 2021 Capai Rp 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen

Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2021 Capai 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen

32 Ruas Jalan Jakarta Bakal Bebas Kabel di Atas
Indonesia
32 Ruas Jalan Jakarta Bakal Bebas Kabel di Atas

Adapun titik SJUT yang telah terbangun dan selesai 100 persen, yaitu di 7 ruas jalan sepanjang 20 kilometer pada wilayah Jakarta Selatan.

Penembakan di Exit Tol Seret Stafsus Pejabat DKI, Wagub Enggan Berspekulasi
Indonesia
Penembakan di Exit Tol Seret Stafsus Pejabat DKI, Wagub Enggan Berspekulasi

Kasus penembakan di exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan, Jumat (26/11) terjadi sekitar pukul 19.00 WIB