7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK KPK. (Foto: Antara)

MeraPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik. Surat pelaporan dikirimkan ke Dewan Pengawas KPK pada 18 Agustus 2021.

Laporan itu dilayangkan oleh tujuh pegawai nonaktif yang menjadi perwakilan 57 pegawai KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Tujuh orang tersebut adalah Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Sujanarko, Aulia Postiera, Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan Rasamala Aritonang.

Baca Juga:

Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN

"Perbuatan Pimpinan KPK AM (Alexander Marwata) yang diduga sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku adalah AM melakukan konferensi pers yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan bagi 51 pegawai nonaktif," kata Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum nonaktif KPK Rasamala Aritonang dalam keterangannya, ditulis Minggu (22/8).

Konferensi pers dimaksud yaitu saat Alex, sapaan Alexander Marwata mengumumkan 51 pegawai KPK tak lulus TWK tidak bisa lagi dibina. Dalam jumpa pers di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, pada Selasa (25/5), Alex mengucapkan "sedangkan yang 51 orang, kembali lagi dari assessor, itu sudah warnanya merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan."

Menurut Rasamala, pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan telah merugikan 51 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

"Semua pegawai yang 51 orang dengan mudah teridentifikasi dengan tidak diangkatnya 75 yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh BKN dan 24 nama pegawai yang dianjurkan untuk mengikuti pelatihan," ujar Rasamala.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Atas dasar itu, tujuh pegawai nonaktif KPK menduga Alex telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK.

Berikut empat poin yang jadi dasar Alexander Marwata diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK, sebagaimana disampaikan tujuh pegawai:

a. Nilai Dasar Keadilan, Pasal 6 Ayat 2 huruf (d): setiap insan komisi dilarang bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Indan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

b. Pasal 6 ayat (1) huruf a: wajib mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban terhadap setiap Insan Komisi.

c. Pasal 8 ayat (2): “dilarang bertindak sewenang-wenang atau tidak adil atau bersikap diskriminatif terhadap bawahan atau sesama Insan Komisi.”

d. Pasal 4 ayat (1) huruf c: “wajib menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.” (Pon)

Baca Juga:

KPK: Remisi Merupakan Hak Seorang Terpidana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Minta Pemda di Pesisir Selatan Jawa Waspadai Aktivitas Kegempaan
Indonesia
BMKG Minta Pemda di Pesisir Selatan Jawa Waspadai Aktivitas Kegempaan

Hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah antisipasi peningkatan kejadian gempa bumi

Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Penuhi Kebutuhan Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Penuhi Kebutuhan Vaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap untuk terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat ibu kota.

Gelar Perkara 'Kerumunan Petamburan' Tertunda, Ini Alasannya
Indonesia
Gelar Perkara 'Kerumunan Petamburan' Tertunda, Ini Alasannya

Proses penyelidikan juga akan terus dilakukan

Animo Masyarakat Buat Vaksinasi di Bandung Tinggi
Indonesia
Animo Masyarakat Buat Vaksinasi di Bandung Tinggi

Saat ini, kata Yana, dosis pertama sudah mencapai 52 persen dan dosis kedua baru 30 persen. Kota Bandung miliki target vaksinasi sekitar 1.952.000 orang.

Kasus COVID-19 DKI: Total Positif 300.406 Orang, Sembuh 271.573 Jiwa
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI: Total Positif 300.406 Orang, Sembuh 271.573 Jiwa

Dengan positivity rate 20,9 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.437 jiwa.

Punya Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Bisa Pilih Arus Gelombang Jadi Listrik
Indonesia
Punya Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Bisa Pilih Arus Gelombang Jadi Listrik

Bahwa jangka waktu 30 tahun atau hingga 2050 bukanlah waktu yang terbilang sebentar guna merealisasikan target tersebut.

Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji
Indonesia
Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji

Jazuli berharap upaya kolektif tersebut dapat meringankan beban saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah.

Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Vaksin Merah Putih
Indonesia
Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Vaksin Merah Putih

“Kebutuhan cukup besar. Ada sekitar 187 juta orang yang perlu divaksin,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Dibantu TNI-Polri, Menkes Pede Vaksinasi 1 Juta Per Hari Tercapai Juli
Indonesia
Dibantu TNI-Polri, Menkes Pede Vaksinasi 1 Juta Per Hari Tercapai Juli

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menuturkan target satu juta vaksinasi per hari akan diwujudkan pada Juli 2021 mendatang.

Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI
Indonesia
Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI

Fraksi PKS DPRD DKI melakukan perombakan pengurus, setelah pimpinannya M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu.