644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila Operasi Yustisi Polres Cirebon. (Foto: Mauritz/Cirebon).

MerahPutih.com - Sebanyak 21 ribuan pelanggar terjaring Operasi Yustisi Protokol Kesehatan yang digelar petugas gabungan Polresta Cirebon, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Satpol PP Kabupaten Cirebon, dan lainnya. Mereka terjaring operasi yustisi yang berlangsung selama dua pekan, tepatnya sejak 14 - 27 September 2020.

Kasubbag Humas Polresta Cirebon Iptu Suwito mengatakan, jumlah pelanggar yang terazia mencapai 21.646 orang. Para pelanggar yang terjaring operasi yustisi tersebut diberi sanksi teguran, sanksi sosial, hingga sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp 100 ribu.

"Para pelanggar tersebut terjaring operasi yustisi baik tingkat Polresta Cirebon maupun Polsek jajaran, karena setiap harinya 27 Polsek jajaran Polresta Cirebon juga menggelar operasi yustisi bersama TNI dan Satpol PP," ujar Iptu Suwito, Senin (28/9).

Baca Juga:

Parpol Bertanggung Jawab Terhadap Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut pelanggar yang diberi sanksi teguran lisan mencapai 20.590 orang. Selain itu, terdapat 106 pelanggar yang disanksi teguran tertulis karena kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Petugas juga memberikan sanksi sosial berupa mengucapkan Pancasila kepada 644 pelanggar dan sanksi fisik seperti push up serta menyapu jalanan terhadap 231 orang yang terjaring Operasi Yustisi Protokol Kesehatan.

Setelah diberikan sanksi, mereka juga diingatkan mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan setiap saat. Di antaranya, selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Untuk sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp 100 ribu diberikan kepada 75 pelanggar dan berhasil mengumpulkan Rp 1.940.000. Uang tersebut langsung disetorkan untuk kas daerah," kata Iptu Suwito.

Operasi Yustisi Polres Cirebon
Operasi Yustisi Polres Cirebon. (Foto: Mauritz/Cirebon).

Suwito mengatakan, rata-rata bentuk pelanggaran yang dilakukan warga yang terjaring operasi yustisi tersebut tidak mengenakan masker. Namun, pada dasarnya mereka telah membawa masker tetapi tidak mengenakannya dengan benar seperti digantung di dagu atau hanya disimpan di saku celana dan tas.

Karenanya, pelanggar yang disanksi denda maksimal Rp100 ribu ialah mereka yang benar-benar tidak membawa masker. Jika warga yang membawa masker tetapi tidak mengenakannya, maka petugas akan memberikan sanksi sosial.

Hasil operasi ini juga akan dilaporkan untuk bahan evaluasi bersama Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon da pihaknya berharap, kesadaran masyarakat Kabupaten Cirebon meningkat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. (Mauritz/Cirebon).

Baca Juga:

Jenazah Protap COVID-19 Terus Bertambah, TPU Pondok Ranggon Diperluas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Edhy Prabowo, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Lainnya
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Lainnya

Dalam pengembangan penyidikan kasus yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ini, KPK sedang mengumpulkan bukti adanya tindak pidana lain.

Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan
Indonesia
Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan

Mahkamah Konstitusi menilai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT Orient P Riwu Kore tidak pernah jujur untuk mengakui status kewarganegaraannya.

Pelajar Ikut Demo, BPIP Duga karena Sistem Pendidikan tak Berjalan Baik
Indonesia
Pelajar Ikut Demo, BPIP Duga karena Sistem Pendidikan tak Berjalan Baik

Sistem pendidikan yang memerdekakan siswa menurut Benny adalah mampu menjadikan mereka menjadi diri sendiri dengan bergantung pada potensi yang dimiliki.

Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal
Indonesia
Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal

3 Oktober lalu Pemkot Solo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 067/2386 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Periksa Pejabat Bappenas, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
Periksa Pejabat Bappenas, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Selain Rizky, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya

Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19
Indonesia
Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

"Gerbong ini akan digunakan untuk merawat pasien COVID-19 di Kota Madiun dan sekitarnya," ujar Wali Kota Madiun, Maidi

13 Hakim Positif Corona, Pengadilan Negeri Medan Ditutup Dua Pekan
Indonesia
13 Hakim Positif Corona, Pengadilan Negeri Medan Ditutup Dua Pekan

"Ke-38 orang yang dinyatakan positif COVID-19 itu terdiri atas 13 orang hakim dan 25 orang pegawai," ujarnya

Bela Palestina, KAHMI Jaya akan Geruduk Kedubes AS
Indonesia
Bela Palestina, KAHMI Jaya akan Geruduk Kedubes AS

Titik lokasi unjuk rasa tersebut di Kedubes Amerika Serikat karena menjadi sekutu terdekat Israel dan kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta
Indonesia
Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Ganjar Minta Semua RS di Jateng Siaga Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Ganjar Minta Semua RS di Jateng Siaga Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19

"Kami perlu ingat untuk 14 hari ke depan, semua rumah sakit harus siap dengan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran," ujar Ganjar, Kamis (20/5)