644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila Operasi Yustisi Polres Cirebon. (Foto: Mauritz/Cirebon).

MerahPutih.com - Sebanyak 21 ribuan pelanggar terjaring Operasi Yustisi Protokol Kesehatan yang digelar petugas gabungan Polresta Cirebon, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Satpol PP Kabupaten Cirebon, dan lainnya. Mereka terjaring operasi yustisi yang berlangsung selama dua pekan, tepatnya sejak 14 - 27 September 2020.

Kasubbag Humas Polresta Cirebon Iptu Suwito mengatakan, jumlah pelanggar yang terazia mencapai 21.646 orang. Para pelanggar yang terjaring operasi yustisi tersebut diberi sanksi teguran, sanksi sosial, hingga sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp 100 ribu.

"Para pelanggar tersebut terjaring operasi yustisi baik tingkat Polresta Cirebon maupun Polsek jajaran, karena setiap harinya 27 Polsek jajaran Polresta Cirebon juga menggelar operasi yustisi bersama TNI dan Satpol PP," ujar Iptu Suwito, Senin (28/9).

Baca Juga:

Parpol Bertanggung Jawab Terhadap Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut pelanggar yang diberi sanksi teguran lisan mencapai 20.590 orang. Selain itu, terdapat 106 pelanggar yang disanksi teguran tertulis karena kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Petugas juga memberikan sanksi sosial berupa mengucapkan Pancasila kepada 644 pelanggar dan sanksi fisik seperti push up serta menyapu jalanan terhadap 231 orang yang terjaring Operasi Yustisi Protokol Kesehatan.

Setelah diberikan sanksi, mereka juga diingatkan mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan setiap saat. Di antaranya, selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Untuk sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp 100 ribu diberikan kepada 75 pelanggar dan berhasil mengumpulkan Rp 1.940.000. Uang tersebut langsung disetorkan untuk kas daerah," kata Iptu Suwito.

Operasi Yustisi Polres Cirebon
Operasi Yustisi Polres Cirebon. (Foto: Mauritz/Cirebon).

Suwito mengatakan, rata-rata bentuk pelanggaran yang dilakukan warga yang terjaring operasi yustisi tersebut tidak mengenakan masker. Namun, pada dasarnya mereka telah membawa masker tetapi tidak mengenakannya dengan benar seperti digantung di dagu atau hanya disimpan di saku celana dan tas.

Karenanya, pelanggar yang disanksi denda maksimal Rp100 ribu ialah mereka yang benar-benar tidak membawa masker. Jika warga yang membawa masker tetapi tidak mengenakannya, maka petugas akan memberikan sanksi sosial.

Hasil operasi ini juga akan dilaporkan untuk bahan evaluasi bersama Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon da pihaknya berharap, kesadaran masyarakat Kabupaten Cirebon meningkat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. (Mauritz/Cirebon).

Baca Juga:

Jenazah Protap COVID-19 Terus Bertambah, TPU Pondok Ranggon Diperluas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Dibanding Tahun Lalu, Kendaraan yang Keluar dari Jakarta Via Tol Turun 61 Persen
Indonesia
Dibanding Tahun Lalu, Kendaraan yang Keluar dari Jakarta Via Tol Turun 61 Persen

Menurutnya, eksodus kendaraan itu berasal dari arah timur sebesar 39 persen, 35 persen dari arah barat dan 26 persen dari arah selatan.

  Posisi Dewan Pengawas KPK Diduga Jadi Cara Jokowi 'Puaskan' Pendukungnya
Indonesia
Posisi Dewan Pengawas KPK Diduga Jadi Cara Jokowi 'Puaskan' Pendukungnya

"Tak ada keharusan uji publik dan pansel. Sehingga jadi kewenangan penuh presiden," jelas praktisi hukum dari Universitas Al Azhar ini.

DPRD DKI Kritik Kebijakan PSBB Masa Transisi
Indonesia
DPRD DKI Kritik Kebijakan PSBB Masa Transisi

Anies belum mengungkapkan secara gamblang mau melakukan apa pada 66 RW yang menjadi perhatian khusus Pemda DKI itu.

5 Kereta Api Ini Dapat Potongan Harga Tiket Jelang HUT RI
Indonesia
5 Kereta Api Ini Dapat Potongan Harga Tiket Jelang HUT RI

Tiket promo tersebut tersedia untuk keberangkatan 6 hingga 31 Agustus 2020

Polisi Terus Berdialog dengan Warga Natuna
Indonesia
Polisi Terus Berdialog dengan Warga Natuna

TNI menjadi unsur terdepan

 Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM
Indonesia
Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM

"Dalam sehari dua hari mau lebaran dan silaturahmi kalau sampai dibatasi maka bisa menimbulkan permasalahan baru," jelas Trubus.

John Kei Kembali Berulah, Polisi Dinilai Gagal Jaga Kamtibmas Jakarta
Indonesia
John Kei Kembali Berulah, Polisi Dinilai Gagal Jaga Kamtibmas Jakarta

peristiwa tersebut menjadi potret nyata lemahnya kesiapan Polri sebagai aparat yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

 Pesan Bung Karno Jadi Semangat Megawati dalam Berpolitik
Indonesia
Pesan Bung Karno Jadi Semangat Megawati dalam Berpolitik

Meski kerap merasa terjatuh, Megawati selalu berpegangan kepada pesan sang bapak. Lalu, Megawati juga berpegangan pada keyakinan ideologi Pancasila yang memiliki gagasan membumi.

[HOAKS Atau FAKTA]: Mengunyah Daun Sirih Bikin Sembuh Dari COVID-19
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Mengunyah Daun Sirih Bikin Sembuh Dari COVID-19

Dalam pembuatan antiseptik dari daun sirih juga perlu memerhatikan ukuran, dosis dan konsentrasi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan resistensi.

Penjebakan PSK oleh Andre Rosiade Dinilai Bertentangan dengan Aturan Hukum
Indonesia
Penjebakan PSK oleh Andre Rosiade Dinilai Bertentangan dengan Aturan Hukum

Metode penyelidikan maupun penyidikan dengan menggunakan teknik penjebakan (entrapment) merupakan salah satu teknik yang bertentangan menurut MA.