600 Nakes Meninggal akibat COVID-19, Senator Ini Beri Tiga Catatan Khusus Seorang tenaga kesehatan menjalani vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur. (ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan perhatian serius terkait angka kematian tenaga kesehatan termasuk dokter di Indonesia akibat COVID-19. Pasalnya, data kematian tenaga kesehatan di Indonesia termasuk tinggi dibanding negara lain.

Hingga Januari 2021, tercatat sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan termasuk dokter berpulang. Menyikapi hal ini, senator Lampung Jihan Nurlela memberikan catatan khusus kepada pemerintah.

“600 tenaga kesehatan termasuk dokter meninggal, pertama hal ini tentu berkaitan dengan infeksi nosokomial (infeksi yang terjadi di rumah sakit). Ini harus jadi perhatian serius bagi pemerintah, termasuk dalam mengatur atau mengawasi jam kerja dokter dan tenaga kesehatan lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/1).

Baca Juga:

Gagal Tangani COVID-19, PM Italia Giuseppe Conte Mundur

Pemerintah, kata dr Jihan, harus memberikan perhatian kepada para tenaga kesehatan dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa meningkatkan imun.

"Dan yang penting jangan sampai ada tenaga kesehatan yang kesusahan mendapatkan fasilitas kesehatan. kalau perlu buatkan badan perlindungan nakes,” ujarnya.

Selain itu, Jihan juga merekomendasikan kepada pemerintah melalui kemenetrian tenaga kerja agar memberikan intensif khusus kepada tenaga kesehatan termasuk tenaga pendukungnya seperti sopir, cleaning service, dan lainnya.

“Kedua, agar menkes merekomendasikan kepada kementerian terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan insentif terhadap tenaga-tenaga pendukung fasilitas kesehatan seperti sopir ambulance, cleaning service RS, dan lainnya,” kata dia.

Arsip - Tenaga medis Puskesmas Ulee Kareng mendaftar dan memeriksa kondisi kesehatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sinovav di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/1/2021). (ANTARA/Irwansyah Putra)
Arsip - Tenaga medis Puskesmas Ulee Kareng mendaftar dan memeriksa kondisi kesehatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sinovav di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/1/2021). (ANTARA/Irwansyah Putra)

Anggota Komite III DPD ini mengakui sebagai politisi berlatar belakang dokter, kesejahteraan tenaga kesehatan, dan tenaga pendukungnya perlu diperhatikan oleh pemerintah.

“Ketiga, mendesak Kemenkes agar memerhatikan TKS kesehatan (honorer) baik itu bidan, perawat ataupun nakes lainnya. Karena kesejahteraan masih jauh dari layak dibanding dengan beban kerja yang berat. Paling tidak berikan insentif dari pusat seperti yang dilakukan Kemendikbud kepada guru honorer,” paparnya.

Baca Juga:

Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19

Komite III DPD sendiri salah satunya membidangi kesehatan. Karena itu, catatan ini juga disampaikan melalui rekomendasi Komite III DPD kepada pemerintah.

“Secara umum rekomendasi Komite III juga mendesak percepatan vaksinasi kepada masyarakat agar lekas tercapai herd imunity dan program vaksinasi berjalan dengan efektif,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Tips Traveling Aman COVID-19 Ala Nicholas Saputra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi
Indonesia
MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi

Kedepan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kesiapsiagaan di Laut Natuna Utara, Ada Apa?
Indonesia
Pemerintah Didorong Tingkatkan Kesiapsiagaan di Laut Natuna Utara, Ada Apa?

Konflik Laut China Selatan diakibatkan oleh perseteruan antara dua negara besar yakni Tiongkok dan Amerika Serikat

Suka Duka Polwan, Jalani 'Double Job' Sebagai Ibu dan Polisi di Masyarakat
Indonesia
Suka Duka Polwan, Jalani 'Double Job' Sebagai Ibu dan Polisi di Masyarakat

Santi menyebut, menjadi Polwan bukan tugas yang mudah. Mengingat perannya sebagai ibu rumah tangga di lingkungan keluarga.

Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun
Indonesia
Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun

Dari hasil kerja tahun ini, KPK sudah menyetorkan PNBP ke kas negara senilai Rp 120,3 miliar.

Rizieq Minta Umat Islam Ikuti MUI, Tidak Salat di masjid
Indonesia
Rizieq Minta Umat Islam Ikuti MUI, Tidak Salat di masjid

Rizieq menyebut masjid tetap harus dijaga kesuciannya

Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat
Indonesia
Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri. Ini karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.

OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin
Indonesia
OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin

Induk usaha KB Kookmin Bank yaitu KB Financial Group (KBFG) yang merupakan grup finansial terbesar di Korea Selatan, juga disetujui menjadi ultimate shareholder Bank Bukopin.

Peningkatan Kasus COVID-19 saat Libur Imlek Terjadi Dua Pekan Lagi
Indonesia
Peningkatan Kasus COVID-19 saat Libur Imlek Terjadi Dua Pekan Lagi

peningkatan kasus positif setelah liburan Hari Raya Imlek akan terlihat pada dua hingga tiga pekan setelahnya.

Datangi Kantor BNPB, Anies: Insyaallah Kita Bisa Kendalikan Corona Virus
Indonesia
Datangi Kantor BNPB, Anies: Insyaallah Kita Bisa Kendalikan Corona Virus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur.

Digelar di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan Sidang Tahunan 2020 dengan Tahun Lalu
Indonesia
Digelar di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan Sidang Tahunan 2020 dengan Tahun Lalu

Sidang Tahunan MPR 2020 tahun ini digelar secara berbeda karena masih dalam masa pandemi COVID-19.