60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

MerahPutih.com - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan mengubah lebih dari 60 regulasi perundang-undangan di Tanah Air.

"Lebih dari 60 undang-undang itu perlu dilakukan revisi karena UU yang 63 lebih itu menyangkut Ibu Kota," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin (24/1) malam.

Baca Juga:

Dana PEN Rp 415 Triliun Bukan Buat IKN Nusantara

Riza mencontohkan, Undang-Undang Partai Politik (Parpol) itu nantinya bisa diputuskan untuk direvisi apabila Ibu Kota Negara berpindah karena dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan domisili Ibu Kota adalah Jakarta.

Selain itu, ada banyak lagi UU yang perlu dilakukan perubahan. Berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat organik maupun sektoral yang harus diperbarui sepanjang berkaitan dengan status badan dan lembaga terkait Ibu Kota Negara.

Riza meyakini, perubahan regulasi perundang-undangan Republik Indonesia karena Ibu Kota Negara mau dipindah ke Kalimantan Timur, tidak akan memundurkan realisasi rencana pemindahan tersebut.

"Bisa saja sekitar tahun 2023-2024, realisasinya sudah terlihat secara bertahap," kata Riza.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

Riza meminta warga Jakarta untuk tidak khawatir kalau Jakarta mengalami kemunduran pascapemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

"Tidak perlu khawatir, kita pastikan sekalipun Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota, tapi Jakarta nanti akan tetap hadir, eksis, dan tetap maju, bahkan bisa menjadi lebih baik lagi," katanya.

Ia mengatakan, pusat pemerintahan boleh dipindah ke Kalimantan Timur, tidak lagi di Jakarta. Tapi Jakarta akan tetap menjadi pusat bagi sektor atau aspek bidang pemerintah lainnya, seperti pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.

"Jakarta harus menjadi pusat. Pusat pemerintahan berubah ke Kalimantan Timur, tapi Jakarta harus menjadi pusat perekonomian, pusat pendidikan,dan pusat kesehatan," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

DPR Siap Hadapi Gugatan UU IKN

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Pegawai Sebut Ada Tangan Berkuasa yang Ingin Membunuh KPK
Indonesia
Eks Pegawai Sebut Ada Tangan Berkuasa yang Ingin Membunuh KPK

"Orang-orang yang selama ini berjuang tegak lurus di atas integritas itu dengan mudah dipatahkan oleh enggak tahu ini tangan siapa. Saya kira tangan-tangan yang berkuasa dan tentu inilah yang terjadi di internal KPK hari ini," kata Nanang

Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024

Pilpres 2024 akan berlangsung dua tahun lagi. Sejumlah nama digadang-gadang akan maju untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di republik ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Minyak Goreng Asal Malaysia Mengandung Minyak Babi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Minyak Goreng Asal Malaysia Mengandung Minyak Babi

Minyak goreng dengan merk ASRI telah terdaftar di lembaga halal Malaysia dan merupakan keluaran Syarikat Asri Vegetable Oil Products Sdn Bhd.

Muhammadiyah Resmi Dapatkan Izin Pendirian Universitas di Malaysia
Indonesia
Muhammadiyah Resmi Dapatkan Izin Pendirian Universitas di Malaysia

Izin resmi pendirian UMAM terbit pada 5 Agustus 2021 dari Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Sidang Perdana Bekas Anak Buah Anies Terkait Korupsi Lahan Munjul
Indonesia
Sidang Perdana Bekas Anak Buah Anies Terkait Korupsi Lahan Munjul

Pembacaan surat dakwaan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Pemerintah Diminta Beri Perhatian Khusus Bagi Pasien Long COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Beri Perhatian Khusus Bagi Pasien Long COVID-19

Pemerintah tidak boleh lepas tangan begitu saja

Filep Wamafma Minta Pemekaran di Papua Harus Utamakan Kesejahteraan OAP
Indonesia
Filep Wamafma Minta Pemekaran di Papua Harus Utamakan Kesejahteraan OAP

Pemekaran di Papua harus menempatkan orang asli Papua (OAP) menjadi subjek utama dalam berbagai sektor pembangunan.

Disebut Jadi Capres 2024 Indonesia Timur, Lukas Enembe Beri Klarifikasi
Indonesia
Disebut Jadi Capres 2024 Indonesia Timur, Lukas Enembe Beri Klarifikasi

"Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa informasi tersebut sangat merugikan identitasnya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (20/12).

Menteri Bintang Minta Kapolri Hukum Berat Perwira Polisi Terduga Pemerkosa Anak
Indonesia
Menteri Bintang Minta Kapolri Hukum Berat Perwira Polisi Terduga Pemerkosa Anak

Korban diketahui bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah pelaku sejak pertengahan September 2021 agar bisa mendapat penghasilan.

Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK
Indonesia
Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK

Ribuan buruh dari Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1).