6 Varian Mandat Konstitusional dalam Putusan MK Ilustrasi (Antaranews)

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi menjelaskan terdapat enam varian mandat konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya dalam rentang 2003–2015.

Varian pertama berupa pesan dan rekomendasi untuk pembentuk undang-undang agar melakukan perubahan dalam pembuatan undang-undang.

"Jadi hanya berupa saran, berupa rekomendasi, berupa dorongan agar pembentuk undang-undang melakukan sesuatu sesuai dengan mandat konstitusionalnya Mahkamah Konstitusi," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Selasa (1/7).

Baca Juga:

Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat

Varian selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif penormaan untuk dipilih dalam membentuk undang-undang. Dalam putusan terbaru misalnya lembaga yudikatif itu memberikan enam pilihan model keserentakan pemilu yang konstitusional dalam pengujian UU Pemilu.

Mahkamah Konstitusi juga dapat melarang pemuatan norma tertentu untuk masa mendatang setelah norma dinyatakan inkonstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

Ilustrasi (Foto: antaranews)

Kemudian, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat mengharuskan pembentuk undang-undang menyempurnakan suatu undang-undang tanpa memberikan batas waktu.

Dapat pula keharusan yang dimandatkan dalam putusan dilekatkan dengan batas waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penyempurnaan undang-undang.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

Terakhir, sebagaimana dikutip Antara, mandat putusan bisa berisi keharusan menyempurnakan undang-undang dalam batas waktu tertentu disertai dengan ultimatum atau sanksi.

"Misalnya dulu ketika MK memutus bahwa pengadilan tipikor itu inkonstitusional ketika dimuat dalam UU Tipikor karena pengadilan tipikor itu harus dibuat dengan undang-undang. Pembentukan sebuah pengadilan itu menurut konstitusi harus dibuat dengan undang-undang, tidak boleh dilekatkan dalam uu yang tidak secara khusus membentuk pengadilan," tutur Fajar Laksono. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Gegara Corona, Domino Bagi-bagi Dua Pizza Besar Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gegara Corona, Domino Bagi-bagi Dua Pizza Besar Gratis

Klaim perusaan pizza asal Amerika Serikat itu membagi-bagikan voucher sudah beredar sejak April 2020 di media sosial Facebook.

Dana Penanganan Corona Rp695 T, Seharusnya Biaya Rapid Test Gratis
Indonesia
Dana Penanganan Corona Rp695 T, Seharusnya Biaya Rapid Test Gratis

Besaran biaya untuk rapid test bervariasi mulai dari Rp300.000-500.000

Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan

Ada ketentuan cukup tegas pada Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Kesehatan serta Instruksi Presiden Nomor:6 tahun 2020.

Pengamat Beberkan Risiko Jika Pilkada Tak Ditunda
Indonesia
Pengamat Beberkan Risiko Jika Pilkada Tak Ditunda

UU memerintahkan pilkada serentak pada tahun 2020 ini

Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR
Indonesia
Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR

Mantan Ajudan Presiden Jokowo ini, bakal menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada pekan depan.

Djoko Tjandra Keberatan Sempat Dimintai Rp25 Miliar untuk Urus Red Notice di Polri
Indonesia
Djoko Tjandra Keberatan Sempat Dimintai Rp25 Miliar untuk Urus Red Notice di Polri

Djoko Tjandra mengaku sempat dimintai Tommy Sumardi uang sebesar Rp25 miliar sebagai biaya untuk mengurus penghapusan red notice di kepolisian.

Tahap Penerimaan CPNS 2019 Dilanjutkan Akhir Tahun Ini
Indonesia
Tahap Penerimaan CPNS 2019 Dilanjutkan Akhir Tahun Ini

Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB

Ramai Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Wali Kota Solo: Kami Terima dengan Baik
Indonesia
Ramai Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Wali Kota Solo: Kami Terima dengan Baik

Warga Solo akan diberi pemahaman yang benar terkait pemulasaran jenazah supaya tidak sampai ada salah paham hingga terjadi penolakan.

Sriwijaya Air Jatuh, Bupati Kepulauan Seribu: Getaran Terasa Sampai Pemukiman
Indonesia
Sriwijaya Air Jatuh, Bupati Kepulauan Seribu: Getaran Terasa Sampai Pemukiman

Warga sekitar pulau sampai merasakan getaran ledakan bawah laut yang diduga berasal dari pesawat.