6 Ribu Warga Ajukan SIKM Selama Larangan Mudik Lebaran, Paling Banyak ke Jateng Data Pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta per Rabu (12/5) pukul 18.00 WIB. ANTARA/HO/Humas DPMPTSP

MerahPutih.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI melaporkan 6.055 warga yang mengajukan permohonan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama larangan mudik Lebaran priode tanggal 6-17 Mei 2021.

Dari jumlah pemohon itu, hanya 2.759 SIKM yang diterbitkan PTSP DKI dan sebanyak 3.296 warga ditolak dengan persentase 54,5 persen.

Baca Juga

Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Palsukan Dokumen Ajukan SIKM

Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta, Benni Aguschandra mengatakan, selama priode tersebut kriteria pengajuan SIKM paling banyak kunjungan keluarga sakit sebanyak 3.595 permohonan. Lalu, pada kriteria kunjungan duka keluarga sebanyak 1.791 pemohon.

"Disusul pada kriteria Ibu hamil sebanyak 421 permohonan dan kepentingan persalinan sebanyak 248 pemohon," ujar Benni di Jakarta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/5).

Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta, Benni Aguschandra
Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta, Benni Aguschandra. Foto: Humas PMPTSP DKI Jakarta

Berdasarkan data daerah tujuan SIKM permohonan paling banyak menuju Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 1.265 permohonan, diikuti Provinsi Jawa Barat, Sumatra Utara, serta Jawa Timur.

"Bersamaan dengan hal ini juga kami menyampaikan bahwa SIKM resmi ditiadakan per tanggal 17 Mei 2021 pukul 00:00 WIB," papar dia.

Diketahui, Pemprov DKI memberlakukan SIKM bagi pelaku perjalanan nonmudik selama priode larangan mudik Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah.

Penerbitan SIKM hanya diberikan kepada empat kategori, yakni kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, ibu hamil dengan keperluan mendesak kepentingan nonmudik dan Kepentingan persalinan. (Asp)

Baca Juga

Lurah Tebet Timur Klaim Tak Ada PNS Ajukan SIKM untuk Mudik Lebaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kontras Tolak Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat
Indonesia
Kontras Tolak Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat

Terlebih jika tidak ada pemberlakuan regulasi yang lebih komprehensif

Pemudik Diminta Waspada Potensi Bencana akibat Hujan
Indonesia
Pemudik Diminta Waspada Potensi Bencana akibat Hujan

Para pemudik diharapkan selalu waspada ketika melewati daerah rawan bencana di Jawa Barat selama periode 29 April - 8 Mei mendatang.

Alasan Pendukung Rizieq Ramai-ramai Geruduk Pengadilan Tinggi DKI
Indonesia
Alasan Pendukung Rizieq Ramai-ramai Geruduk Pengadilan Tinggi DKI

Polisi menduga, massa yang hendak demo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan simpatisan Rizieq Shihab yang hendak memberi dukungan.

Gandeng Taman Safari, Gibran Berambisi Jadikan Solo Zoo Modern
Indonesia
Gandeng Taman Safari, Gibran Berambisi Jadikan Solo Zoo Modern

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengandeng investor manajemen Taman Safari untuk melakukan revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) atau Solo Zoo.

Mulai Hari Ini, Tilang Diberlakukan di 26 Ruas Jalan Ganjil Genap
Indonesia
Mulai Hari Ini, Tilang Diberlakukan di 26 Ruas Jalan Ganjil Genap

Setelah tahap sosialisasi, sanksi tilang bagi pelanggar ganjil genap mulai diberlakukan hari ini.

Pasien Sembuh dari COVID-19 di Indonesia Lebih dari 2,1 Juta Orang
Indonesia
Pasien Sembuh dari COVID-19 di Indonesia Lebih dari 2,1 Juta Orang

Kasus kematian pada hari ini tercatat 891 orang

Gibran Bicara soal Suksesi Raja Mangkunegara IX
Indonesia
Gibran Bicara soal Suksesi Raja Mangkunegara IX

"Soal itu (pengganti KGPAA Mangkunegara IX) biar sana yang menyelesaikannya," kata dia.

Haji Lulung di Mata Anies Baswedan
Indonesia
Haji Lulung di Mata Anies Baswedan

Haji Lulung semasa hidupnya merupakan tokoh masyarakat sekaligus tokoh umat yang semua kalangan menghormati.

Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik
Indonesia
Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik

Masa transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi akan berlangsung selama enam bulan. Masa transisi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan
Indonesia
Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Penanganan Darurat dan Kedeputian Logistik dan Peralatan kembali mendistribusikan masker ke tiga titik lokasi di Jakarta.