6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, ada sejumlah paslon petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang sudah direkomendasikan untuk didiskualifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, rekomendasi tersebut keluar karena terjadi pelanggaran penggunaan anggaran dan program pemerintah oleh paslon petahana.

"Sudah beberapa daerah yang sampai kami lakukan rekomendasi diskualifikasi. Terutama bagi petahana yang melakukan program pemerintah untuk kepentingan kampanye," kata Abhan kepada wartawan, Kamis (21/10).

Baca Juga

Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran

Abhan mengungkapkan, ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu. Yakni, Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegunungan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Kaur (Bengkulu).

Selain memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kampanye, para paslon di wilayah tersebut juga terbukti menyalahgunakan APBD, bahkan mempolitisasi bantuan sosial COVID-19. Padahal, praktik semacam itu dilarang dalam Pasal 71 Ayat (3) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Ini tentu melanggar pasal 71 ayat (3), dan ada 6 daerah yang sudah kami rekomendasi diskualifikasi karena selama kegiatan kampanye atau sebelumnya telah menyalahgunakan kewenangan APBD dan bahkan juga bansos COVID-19," ungkap Abhan.

Bawaslu juga mencatat ada sejumlah titik kerawanan kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Di antaranya alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye yang tidak sesuai ketentuan, praktik politik uang, ASN tidak netral, hoaks, disinformasi, kampanye hitam, hingga kampanye negatif.

Baca Juga

Pilkada Papua Bisa Tiru Aceh Dengan Akomodir Partai Lokal

Kemudian ada pula kerawanan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan petahan, materi kampanye memuat hal terlarang, pelibatan anak dalam kampanye, pelanggaran protokol kesehatan, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, serta kampanye di luar jadwal. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 3 Triliun Tangani Corona
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 3 Triliun Tangani Corona

Anggaran BTT yang telah dialokasikan sebesar Rp 1,032 Triliun

Warga tak Disiplin PSBB, Anies: Makin Lama Ini Selesai
Indonesia
Warga tak Disiplin PSBB, Anies: Makin Lama Ini Selesai

Warga diminta patuhi aturan pemerintah

Brigjen Prasetijo Coret Nama Petinggi Polri Demi Muluskan Surat Jalan Djoko Tjandra
Indonesia
Brigjen Prasetijo Coret Nama Petinggi Polri Demi Muluskan Surat Jalan Djoko Tjandra

JPU mengungkapkan cara Djoko Soegiarto Tjandra menerima surat jalan palsu demi masuk ke Indonesia untuk keperluan pengajuan peninjauan kembali (PK).

 Diduga Terlibat Sindikat Salon Ilegal, Ivan Gunawan Diperiksa Polisi
Indonesia
Diduga Terlibat Sindikat Salon Ilegal, Ivan Gunawan Diperiksa Polisi

"Dipanggil sebagai saksi terkait kasus salon kecantikan ilegal milik WNA Tiongkok yang belum lama ini diungkap oleh Polres Metro Jakarta Utara," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan
Indonesia
Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan

Uji coba tahap akhir ini bertujuan menguji seberapa lama sistem pertahanan tubuh yang dihasilkan vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd

 Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah
Indonesia
Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah

"Seperti contoh pembangunan sekolah, satu per meter sekolah itu Rp5,8 juta, oke kita terima itu ya. Lalu ada lagi pembangunan pos satpam, harga pembangunan Rp9,8 juta, itu bisa dilogika tidak?

Bareskrim Surati Imigrasi Minta Pengacara Djoko Tjandra Dicekal
Indonesia
Bareskrim Surati Imigrasi Minta Pengacara Djoko Tjandra Dicekal

Surat pencegahan tersebut bernomor B/3022/VII/2020/Dittipidum tertanggal 22 Juli 2020

Ekonomi Indonesia Merosot, Fadli Zon: Waspada Narasi Optimis Pemerintah
Indonesia
Ekonomi Indonesia Merosot, Fadli Zon: Waspada Narasi Optimis Pemerintah

Hanya soal waktu saja BPS nanti akan mengumumkan bahwa kuartal III-2020 juga ekonomi kita akan kembali minus

[HOAKS atau FAKTA]:Gubernur Sumut Bolehkan Salat di Masjid Saat COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]:Gubernur Sumut Bolehkan Salat di Masjid Saat COVID-19

Edy hanya pernah menyatakan agar umat Islam tidak meninggalkan masjid pada pertengahan bulan Maret 2020

Pertama Kali Terjadi, Bunga Raflesia Mekar di Atas Pohon
Indonesia
Pertama Kali Terjadi, Bunga Raflesia Mekar di Atas Pohon

Bunga raflesia itu bisa tumbuh di pohon karena inangnya berupa tumbuhan akar jenis tetrastigma yang meililit batang bedang.