6 Orang Terkait OTT Rektor UNJ Dilepaskan, KPK Dinilai Makin Ngawur Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik adanya pelapasan terhadap enam orang yang dilakukan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap THR Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Ray mengatakan, pelepasan enam orang yang dinyatakan tertangkap tangan oleh KPK tanggal 21 Mei lalu, bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia mengakui ada janji KPK sendiri yang akan mengurangi OTT dengan memperbanyak pencegahan.

Baca Juga

Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas

Anggota KPK yang sekarang, dinilai Ray, memang sering mengkritik KPK yang sebelumnya yang menjadikan OTT sebagai primadona penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Jadi, tak mengherankan jika KPK tetap menjadikan pola ini sebagai cara menangkap koruptor,"kata Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (26/5).

Ia melanjutkan, sudah hampir 3 bulan sejak kasus mantan anggota KPU di OTT, tak terdengar ada tersangka baru dalam kasus ini. Sementara salah satu tersangka utamanya belum jua dapat ditangkap oleh KPK.

"Ketidakmampuan mereka menangkap tersangka utama kasus ini mencuatkan kurangnya kemampuan dan kesigapan KPK yang sekarang dalam melakukan penindakan kasus korupsi," jelas Ray.

Maka, lanjut Ray, tidak mengherankan jika kemampuan KPK hanya meng OTT pejabat yang akhirnya KPK sendiri kebingungan apakah yang tertangkap itu masuk kategori pejabat negara atau tidak. Direktur Lingkar Madani Indonesia ini meminta Badan Pengawas KPK agar segera memanggil pelaksana OTT.

"Sangat tidak masuk akal mereka melakukan OTT pada objek yang mereka sendiri tidak yakin apakah yang bersangkutan masuk kategori pejabat negara atau tidak. Dewas harus memastikan bagaimana operasi ini bisa berlangsung tapi berujung kebingungan sendiri," tambah dia.

Hal ini bukan hanya sekedar soal kinerja KPK, tapi soal menjaga wibawa KPK di satu segi dan segi yang lain adalah mencegah adanya korban salah tangkap.

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Dewas juga perlu menanyakan mengapa kasus ini dilimpahkan ke polisi. Sementara di polisi, tak satupun mereka yang terjaring OTT ini yang ditahan.

"Artinya, ada delik yang belum sepenuhnya terpenuhi," sebut Ray.

Bila dewas KPK juga diam alias tidak menganggap peristiwa ini sesuatu yang perlu diperhatikan dan ditelusuri, maka makin kaburlah tujuan dari revisi UU KPK ini.

"Wajah KPK baru, dengan komisioner KPK baru, ditambah dewan pengawas KPK baru, tak serta merta membuat KPK lebih teliti dan tepat sasaran," tutup Ray.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya membebaskan tujuh orang yang terseret kasus dugaan korupsi oleh pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Pemulangan dan status wajib lapor itu berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, 7 orang tersebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5) lalu.

Enam orang lain yang turut terjaring, yakni 4 pegawai di lingkungan Kemendikbud RI serta 2 pejabat UNJ, yakni rektor dan salah satu dekan.

Dalam pemeriksaan awal, KPK mengaku belum menemukan dugaan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga kasusnya diserahkan ke kepolisian. Yusri mengklaim, mereka tidak ditahan karena tim penyidik masih berupaya membangun konstruksi peristiwa kasus tersebut.

"Kami terima (kasus dari KPK), kami coba tindaklanjuti proses penyelidikan dalam rangka menemukan peristiwanya lagi. Peristiwanya harus kita bangun lagi, karena kita terima 7 orang, sehingga kita klarifikasi lagi," ujar dia.

Baca Juga

OTT KPK Terhadap Rektor UNJ Dinilai Tidak Berkelas dan Memalukan

"Saat diserahkan teman-teman KPK masih (berupa tahap) penyelidikan, sehingga kemungkinan rencananya akan kita siapkan untuk memanggil dan mengklarifikasi (pihak-pihak terlibat)," tambah Yusri.

KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ekonomi Turun, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Belum Resesi
Indonesia
Ekonomi Turun, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Belum Resesi

Dengan berbagai kebijakan ekonomi pada triwulan III tahun ini dapat tumbuh pada kisaran 0-0,5 persen dan triwulan IV 2020 dapat tumbuh hingga mendekati 3 persen.

Anies Akhirnya Terbitkan Pergub Masa Transisi Perpanjang PSBB
Indonesia
Anies Akhirnya Terbitkan Pergub Masa Transisi Perpanjang PSBB

Pergub ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi
Indonesia
Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," katanya

Jokowi Dinilai Bakal Pakai Faktor 'Kedekatan' Tunjuk Calon Kapolri Pengganti Idham Azis
Indonesia
Jokowi Dinilai Bakal Pakai Faktor 'Kedekatan' Tunjuk Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Selain kedekatan, ada juga jalur lobi dan kerja-kerja profesional

Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya
Indonesia
Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi TNI di lingkungan TNI. Mutasi dilakukan di lingkungan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

DPR Desak Luhut Hentikan Operasional Bus AKAP dari dan ke Jakarta
Indonesia
DPR Desak Luhut Hentikan Operasional Bus AKAP dari dan ke Jakarta

"Saya inginnya agar Jakarta karantina wilayah. Jadi, bicara pembatasan bukan hanya terkait operasional bus ini tetapi juga moda transportasi lain yang keluar Jakarta," katanya

Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemberian gelar pahlawan akan diberikan Presiden Joko Widodo pada 10 November 2020 di Istana Negara.

Bantu Djoko Tjandra Buat e-KTP, Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Bantu Djoko Tjandra Buat e-KTP, Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Bareskrim

"Saya kurang tahu. Coba tanya aja atasan langsungnya," ungkap Chaidir.

Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat

Demonstrasi tersebut sudah tidak murni memperjuangkan sebuah aspirasi

Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak
Indonesia
Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak

Pasal untuk pelanggar gage yaitu Pasal 287 ayat 1 pelanggaran tentang rambu