6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa terdapat enam Hakim Konstitusi (MK) yang perlu melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk posisi harta selama rentang waktu tahun 2017.

"Untuk para Hakim MK, dari data per 31 Maret 2018 ini, tercatat seluruh Hakim MK telah melaporkan LHKPN pada KPK. Mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, masih terdapat enam Hakim Konstitusi yang perlu melaporkan LHKPN periodik untuk posisi harta selama rentang waktu tahun 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir Antara, Rabu (4/4).

Febri menyatakan bahwa pelaporan LHKPN merupakan kewajiban Penyelenggara Negara yang didasarkan pada aturan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentangg Tata Cata Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

"Pelaporan LHKPN dilakukan saat pertama kali Penyelenggara Negara menjabat dan setelah menjabat atau pensiun," kata Febri.

Selain itu, kata dia, mengacu ke Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, maka terdapat kewajiban pelaporan secara periodik setiap tahun paling lambat setiap 31 Maret 2018 untuk periode kekayaan tahun sebelumnya.

"Misalnya, periode kekayaan 1 Januari-31 Desember 2017 dilaporkan dalam rentang 1 Januari-31 Maret 2018. Hal ini mirip dengan periode pelaporan pajak," ungkap Febri.

Selain itu, kata dia. pelaporan LHKPN juga dapat dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

"Jadi, Penyelenggara Negara cukup membuka aplikasi tersebut dan mengisinya sesuai petunjuk yang ada. Kami sampaikan apresiasi pada para Penyelenggara Negara yag patuh dalam melakukan pelaporan tepat waktu dan benar," kata Febri.

Berikut adalah data pelaporan LHKPN Hakim MK.

1. Anwar Usman Melaporkan LHKPN satu kali selama di MK dan dua kali saat masih di Mahkamah Agung. Laporan terakhir untuk posisi harta per 31 Desember 2016. Laporan diterima KPK secara lengkap 10 Maret 2017.

2. Aswanto Melaporkan LHKPN sebanyak satu kali pada 6 Maret 2017.

3. Arief Hidayat Melaporkan LHKPN sebanyak empat kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016.

4. Maria Farida Melaporkan LHKPN tiga kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016.

5. Wahiduddin Adams Melaporkan LHKPN tiga kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 November 2016.

6. I Dewa Gede Palguna Melaporkan LHKPN lima kali dengan laporan terakhir posisi harta per 31 Desember 2017. Telah melaporkan melalui aplikasi LHKPN secara online pada 2 April 2018.

7. Suhartoyo Melaporkan LHKPN dua kali dengan laporan terakhir 21 Juni 2016.

8. Manahan Sitompul Melaporkan LHKPN enam kali dengan laporan terakhir 15 Maret 2016.

9. Saldi Isra Melaporkan LHKPN satu kali dengan laporan terakhir 6 Juni 2017.

Kepada para Penyelenggara Negara, kata Febri, termasuk Hakim Konstitusi pihaknya mengapresiasi kepatuhan terhadap Undang-Undang dalam melaporkan kekayaan.

"Kami ingatkan kembali agar Penyelenggara Negara yang belum melaporkan kekayaan di tahun 2017 agar segera melakukan pelaporan periodik tersebut," ujarnya.

Tim Pencegahan KPK sebelumnya telah menyampaikan surat ke seluruh instansi, termasuk MK utk menyampaikan kewajiban lapor periodik setiap tahun tersebut, yaitu: 1. Surat Edaran tertanggal 26 Oktober 2016 2. Surat KPK tertanggal 17 November 2016 3. Surat KPK tertanggal 25 September 2017 pada Koordinator Pengelola LHKPN. Dalam rangka sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016.

3. Surat KPK tertanggal 7 Maret 2018.

Ia pun menyatakan tim dari Direktorat PP LHKPN KPK berencana akan datang ke MK untuk berkoordinasi pada 19 April 2018 agar upaya pencegahan korupsi, khususnya pemenuhan kewajiban hukum melaporkan LHKPN berjalan lebih baik. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KAI Daop 4 Operasionalkan Kembali KA Sembrani Mulai 10 Juli
Indonesia
KAI Daop 4 Operasionalkan Kembali KA Sembrani Mulai 10 Juli

KA Sembrani akan berangkat dari Stasiun Semarang Tawang pada pukul 21.45 WIB menuju Jakarta dan pukul 01.21 WIB untuk tujuan Surabaya.

Dampak Siklon Seroja, Sejumlah Wilayah di NTT Masih Terisolir
Indonesia
Dampak Siklon Seroja, Sejumlah Wilayah di NTT Masih Terisolir

"Flores Timur, Lembata, Kota Kupang, Sabu Raijua, Sumba Timur, Alor, dan Malaka, ini yang dampaknya sangat berat. Kota Kupang dan Kabupaten Kupang juga terdampak sangat luar biasa," ujar Josef.

Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan manajemen buka-tutup lalu lintas di wilayah Malioboro pada Kamis.

Jokowi Serahkan 18 Nama Calon Anggota Ombudsman ke DPR
Indonesia
Jokowi Serahkan 18 Nama Calon Anggota Ombudsman ke DPR

DPR segera menindaklanjuti dengan memilih 9 orang dari 18 nama yang telah diberikan.

Kerahkan Pasukan Brimob, Polisi Jaga Ketat Pendistribusian Vaksin Corona
Indonesia
Kerahkan Pasukan Brimob, Polisi Jaga Ketat Pendistribusian Vaksin Corona

Vaksin COVID-19 Sinovac mulai didistribusikan ke sejumlah daerah.

DPD Minta Pemerintah Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2020
Indonesia
DPD Minta Pemerintah Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2020

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyambut baik hadirnya keputusan tersebut. Namun, dia meminta intensif tenaga kesehatan tahun 2020 harus segera dibayarkan.

Hajatan Saat PPKM Bakal Langsung Dibubarkan
Indonesia
Hajatan Saat PPKM Bakal Langsung Dibubarkan

Acara hajatan melanggar SE Wali Kota Solo Nomor 067/03 tentang PPKM. Selama PPKM acara hajatan tidak dibolehkan apapun alasannya.

Hanura Kritik Erick Thohir Izinkan Direksi BUMN Punya Lima Staf Ahli
Indonesia
Hanura Kritik Erick Thohir Izinkan Direksi BUMN Punya Lima Staf Ahli

"Apakah masih membutuhkan tenaga ahli lagi? Bukankah para direksi ini adalah ahli dibidang-nya," kata Inas

Kudeta Kepemimpinan AHY Jadi Kesempatan Demokrat Naikkan Elektabilitas
Indonesia
Kudeta Kepemimpinan AHY Jadi Kesempatan Demokrat Naikkan Elektabilitas

Parpol-parpol oposisi, cukup berhasil memanfaatkan kemerosotan dukungan terhadap PDIP.

[Hoaks atau Fakta]: Galon Isi Ulang Berdampak Pada Hormonal dan Perilaku
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Galon Isi Ulang Berdampak Pada Hormonal dan Perilaku

Kandungan BPA atau bisphenol-A yang sering ditemukan pada wadah plastik, salah satunya galon isi ulang, tidak akan berbahaya selama memenuhi syarat ambang batas aman.