6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa terdapat enam Hakim Konstitusi (MK) yang perlu melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk posisi harta selama rentang waktu tahun 2017.

"Untuk para Hakim MK, dari data per 31 Maret 2018 ini, tercatat seluruh Hakim MK telah melaporkan LHKPN pada KPK. Mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, masih terdapat enam Hakim Konstitusi yang perlu melaporkan LHKPN periodik untuk posisi harta selama rentang waktu tahun 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir Antara, Rabu (4/4).

Febri menyatakan bahwa pelaporan LHKPN merupakan kewajiban Penyelenggara Negara yang didasarkan pada aturan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentangg Tata Cata Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

"Pelaporan LHKPN dilakukan saat pertama kali Penyelenggara Negara menjabat dan setelah menjabat atau pensiun," kata Febri.

Selain itu, kata dia, mengacu ke Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, maka terdapat kewajiban pelaporan secara periodik setiap tahun paling lambat setiap 31 Maret 2018 untuk periode kekayaan tahun sebelumnya.

"Misalnya, periode kekayaan 1 Januari-31 Desember 2017 dilaporkan dalam rentang 1 Januari-31 Maret 2018. Hal ini mirip dengan periode pelaporan pajak," ungkap Febri.

Selain itu, kata dia. pelaporan LHKPN juga dapat dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

"Jadi, Penyelenggara Negara cukup membuka aplikasi tersebut dan mengisinya sesuai petunjuk yang ada. Kami sampaikan apresiasi pada para Penyelenggara Negara yag patuh dalam melakukan pelaporan tepat waktu dan benar," kata Febri.

Berikut adalah data pelaporan LHKPN Hakim MK.

1. Anwar Usman Melaporkan LHKPN satu kali selama di MK dan dua kali saat masih di Mahkamah Agung. Laporan terakhir untuk posisi harta per 31 Desember 2016. Laporan diterima KPK secara lengkap 10 Maret 2017.

2. Aswanto Melaporkan LHKPN sebanyak satu kali pada 6 Maret 2017.

3. Arief Hidayat Melaporkan LHKPN sebanyak empat kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016.

4. Maria Farida Melaporkan LHKPN tiga kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016.

5. Wahiduddin Adams Melaporkan LHKPN tiga kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 November 2016.

6. I Dewa Gede Palguna Melaporkan LHKPN lima kali dengan laporan terakhir posisi harta per 31 Desember 2017. Telah melaporkan melalui aplikasi LHKPN secara online pada 2 April 2018.

7. Suhartoyo Melaporkan LHKPN dua kali dengan laporan terakhir 21 Juni 2016.

8. Manahan Sitompul Melaporkan LHKPN enam kali dengan laporan terakhir 15 Maret 2016.

9. Saldi Isra Melaporkan LHKPN satu kali dengan laporan terakhir 6 Juni 2017.

Kepada para Penyelenggara Negara, kata Febri, termasuk Hakim Konstitusi pihaknya mengapresiasi kepatuhan terhadap Undang-Undang dalam melaporkan kekayaan.

"Kami ingatkan kembali agar Penyelenggara Negara yang belum melaporkan kekayaan di tahun 2017 agar segera melakukan pelaporan periodik tersebut," ujarnya.

Tim Pencegahan KPK sebelumnya telah menyampaikan surat ke seluruh instansi, termasuk MK utk menyampaikan kewajiban lapor periodik setiap tahun tersebut, yaitu: 1. Surat Edaran tertanggal 26 Oktober 2016 2. Surat KPK tertanggal 17 November 2016 3. Surat KPK tertanggal 25 September 2017 pada Koordinator Pengelola LHKPN. Dalam rangka sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016.

3. Surat KPK tertanggal 7 Maret 2018.

Ia pun menyatakan tim dari Direktorat PP LHKPN KPK berencana akan datang ke MK untuk berkoordinasi pada 19 April 2018 agar upaya pencegahan korupsi, khususnya pemenuhan kewajiban hukum melaporkan LHKPN berjalan lebih baik. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar  Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra

Uang tersebut diberikan langsung oleh salah satu teman lamanya

Pemasok Narkoba ke Pesinetron 'Anak Langit' Diciduk Polisi
Indonesia
Pemasok Narkoba ke Pesinetron 'Anak Langit' Diciduk Polisi

Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ancaman minimal 5 tahun penjara paling lama 20 tahun penjara.

Jokowi Beri Santunan Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Begini Tanggapan Buruh
Indonesia
Jokowi Beri Santunan Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Begini Tanggapan Buruh

Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Kartu Pra-Kerja Diluncurkan di 3 Provinsi Ini
Indonesia
Kartu Pra-Kerja Diluncurkan di 3 Provinsi Ini

“Nah saat ini sedang dipersiapkan Perpres-nya dan akan dilanjutkan pembentukan PMO (Project Management Office),” ujarnya

TNI-AL Siagakan 4 KRI di Laut Natuna Utara, Ada Apa?
Indonesia
TNI-AL Siagakan 4 KRI di Laut Natuna Utara, Ada Apa?

Situasi di Laut China Selatan saat ini semakin memanas

 Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Jokowi Diminta Copot Menteri Yasonna
Indonesia
Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Jokowi Diminta Copot Menteri Yasonna

"Presiden semestinya miliki cukup alasan untuk mencopot Yasonna, dan lakukan audit besar-besaran untuk Kemenkumham, terutama gagasan yang jelas-jelas tidak baik bagi negara," tegas dia.

Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman
Indonesia
Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman

Tak akan ragu menghabisi segala aksi premanisme, radikalisme dan intoleransi

Cerita Seskab Pramono Anung Temani Jokowi yang Tengah Berduka
Indonesia
Cerita Seskab Pramono Anung Temani Jokowi yang Tengah Berduka

“Semalam Mensesneg dan saya mendampingi Bapak Presiden sampai jam 23.00 wib,” kata Pramono

Harga Minyak Anjlok, Pertamina Dituntut Turunkan Harga BBM
Indonesia
Harga Minyak Anjlok, Pertamina Dituntut Turunkan Harga BBM

Pertamina harus segera menurunkan semua harga BBM, baik yang non-subsidi maupun subsidi.

Salurkan BLT, Pemkab Sumedang dan Bandung Koordinasi dengan KPK
Indonesia
Salurkan BLT, Pemkab Sumedang dan Bandung Koordinasi dengan KPK

Pemkab Sumedang telah menganggarkan dana untuk penanganan bencana COVID-19, sebesar total Rp 103,5 Miliar