6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa terdapat enam Hakim Konstitusi (MK) yang perlu melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk posisi harta selama rentang waktu tahun 2017.

"Untuk para Hakim MK, dari data per 31 Maret 2018 ini, tercatat seluruh Hakim MK telah melaporkan LHKPN pada KPK. Mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, masih terdapat enam Hakim Konstitusi yang perlu melaporkan LHKPN periodik untuk posisi harta selama rentang waktu tahun 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir Antara, Rabu (4/4).

Febri menyatakan bahwa pelaporan LHKPN merupakan kewajiban Penyelenggara Negara yang didasarkan pada aturan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentangg Tata Cata Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

"Pelaporan LHKPN dilakukan saat pertama kali Penyelenggara Negara menjabat dan setelah menjabat atau pensiun," kata Febri.

Selain itu, kata dia, mengacu ke Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, maka terdapat kewajiban pelaporan secara periodik setiap tahun paling lambat setiap 31 Maret 2018 untuk periode kekayaan tahun sebelumnya.

"Misalnya, periode kekayaan 1 Januari-31 Desember 2017 dilaporkan dalam rentang 1 Januari-31 Maret 2018. Hal ini mirip dengan periode pelaporan pajak," ungkap Febri.

Selain itu, kata dia. pelaporan LHKPN juga dapat dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

"Jadi, Penyelenggara Negara cukup membuka aplikasi tersebut dan mengisinya sesuai petunjuk yang ada. Kami sampaikan apresiasi pada para Penyelenggara Negara yag patuh dalam melakukan pelaporan tepat waktu dan benar," kata Febri.

Berikut adalah data pelaporan LHKPN Hakim MK.

1. Anwar Usman Melaporkan LHKPN satu kali selama di MK dan dua kali saat masih di Mahkamah Agung. Laporan terakhir untuk posisi harta per 31 Desember 2016. Laporan diterima KPK secara lengkap 10 Maret 2017.

2. Aswanto Melaporkan LHKPN sebanyak satu kali pada 6 Maret 2017.

3. Arief Hidayat Melaporkan LHKPN sebanyak empat kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016.

4. Maria Farida Melaporkan LHKPN tiga kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016.

5. Wahiduddin Adams Melaporkan LHKPN tiga kali dengan laporan terakhir posisi harta per 30 November 2016.

6. I Dewa Gede Palguna Melaporkan LHKPN lima kali dengan laporan terakhir posisi harta per 31 Desember 2017. Telah melaporkan melalui aplikasi LHKPN secara online pada 2 April 2018.

7. Suhartoyo Melaporkan LHKPN dua kali dengan laporan terakhir 21 Juni 2016.

8. Manahan Sitompul Melaporkan LHKPN enam kali dengan laporan terakhir 15 Maret 2016.

9. Saldi Isra Melaporkan LHKPN satu kali dengan laporan terakhir 6 Juni 2017.

Kepada para Penyelenggara Negara, kata Febri, termasuk Hakim Konstitusi pihaknya mengapresiasi kepatuhan terhadap Undang-Undang dalam melaporkan kekayaan.

"Kami ingatkan kembali agar Penyelenggara Negara yang belum melaporkan kekayaan di tahun 2017 agar segera melakukan pelaporan periodik tersebut," ujarnya.

Tim Pencegahan KPK sebelumnya telah menyampaikan surat ke seluruh instansi, termasuk MK utk menyampaikan kewajiban lapor periodik setiap tahun tersebut, yaitu: 1. Surat Edaran tertanggal 26 Oktober 2016 2. Surat KPK tertanggal 17 November 2016 3. Surat KPK tertanggal 25 September 2017 pada Koordinator Pengelola LHKPN. Dalam rangka sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016.

3. Surat KPK tertanggal 7 Maret 2018.

Ia pun menyatakan tim dari Direktorat PP LHKPN KPK berencana akan datang ke MK untuk berkoordinasi pada 19 April 2018 agar upaya pencegahan korupsi, khususnya pemenuhan kewajiban hukum melaporkan LHKPN berjalan lebih baik. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terlibat Kericuhan, Satu Simpatisan Rizieq Diciduk Polisi
Indonesia
Terlibat Kericuhan, Satu Simpatisan Rizieq Diciduk Polisi

Anggota juga telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembubaran

Bila Berkerumun, Polisi Bakal Tes Swab Pengunjung Sidang Vonis Rizieq Shibab
Indonesia
Bila Berkerumun, Polisi Bakal Tes Swab Pengunjung Sidang Vonis Rizieq Shibab

Sebanyak 2.300 personel keamanan dikerahkan menjelang pembacaan vonis pada hari ini. Pengaman akan dibagi menjadi tiga ring.

Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Polisi bakal menurunkan pengamanan penuh untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di dua titik.

Ganji Genap di Bogor Bakal dilanjutkan
Indonesia
Ganji Genap di Bogor Bakal dilanjutkan

Minggu (14/2), masih ada pelaksanaan aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor di Kota Bogor. Setelah itu, akan dievaluasi dan dikaji lagi.

Dipuji Satgas, Kalimantan Barat dan Riau Layak Jadi Acuan Penanganan COVID-19
Indonesia
Dipuji Satgas, Kalimantan Barat dan Riau Layak Jadi Acuan Penanganan COVID-19

Satgas COVID-19 mengemukakan Provinsi Kalimantan Barat dan Riau layak menjadi acuan bagi daerah lain karena memiliki zona kuning atau risiko rendah penularan.

Sembuh Dari Sakit, Muhamad Gelar Kampanye Perdana Pilkada Tangsel
Indonesia
Sembuh Dari Sakit, Muhamad Gelar Kampanye Perdana Pilkada Tangsel

Muhamad-Saraswati Djojohadikusumo janji dijalankan pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Nyata Pengabdiannya, Gotong royong.

Berkas Perkara P21, John Kei Cs Digiring ke Kejaksaan Tangerang
Indonesia
Berkas Perkara P21, John Kei Cs Digiring ke Kejaksaan Tangerang

Perhari ini John Kei cs bukan lagi jadi tanggung jawab polisi, melainkan tanggung jawab pihak Kejaksaan.

Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB
Indonesia
Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB

"Kepada kombatannya memang tegas, military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," katany

Jumat (18/12), Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.391 Jiwa
Indonesia
Jumat (18/12), Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.391 Jiwa

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 13.081 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.391 positif dan 11.690 negatif.

Gerindra Dinilai Kurang Kaderisasi, Pengamat: Mirip PDIP
Indonesia
Gerindra Dinilai Kurang Kaderisasi, Pengamat: Mirip PDIP

Sejak Gerindra didirikan maka tampuk kekuasaan tak pernah lepas dari Prabowo