Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Luar Negeri menyampaikan kepulangan tahap pertama 400 WNI, terdiri atas 313 laki-laki dan 87 perempuan, dengan enam di antaranya dalam keadaan hamil.
Dari Myawaddy, Myanmar, mereka diberangkatkan ke Kota Maesot di wilayah Thailand melalui 2nd Friendship Bridge.
Setelah melalui proses skrining kesehatan dan National Referral Mechanism, mereka berangkat melalui jalur darat selama 10 jam menggunakan sembilan bus menuju Bandara Don Mueang Bangkok.
Tim Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri beserta KBRI Bangkok dan Yangon, serta Hubinter Polri melakukan identifikasi, mengawal dan mendampingi rombongan sejak dari Myawaddy hingga ke tanah air.
Kelancaran proses penyeberangan WNI dari Myawaddy berkat koordinasi intensif dan dukungan penuh dari otoritas Thailand dan Myanmar.
Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menginformasikan, pemerintah baru saja memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) korban eksploitasi online scamming di Myawaddy.
"Presiden Prabowo telah menyampaikan harapannya bahwa Idul Fitri adalah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan menikmati kebersamaan," ujar Juru Bicara Philips J. Vermonte.
Ia mengatakan proses pemulangan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sebanyak 400 WNI tiba pada Selasa (18/3), dan tahap kedua sebanyak 154 WNI dijadwalkan tiba Rabu (19/3).
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, jumlah ini merupakan jumlah terbesar yang berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy.
"Komitmen pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dilakukan melalui berbagai kebijakan, termasuk memastikan WNI kita yang menjadi korban kejahatan pulang pada saat Lebaran," katanya.
Pemulangan WNI merupakan bukti pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, terkait pentingnya perlindungan bagi WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
"Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2025 telah menegaskan bahwa perlindungan WNI dan PMI adalah prioritas utama dalam diplomasi Indonesia,” jelasnya.
Philips menjelaskan, setiap WNI, di manapun mereka berada, harus merasakan kehadiran dan perlindungan dari negara.
"Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kebijakan perlindungan yang lebih antisipatif, termasuk menangani kejahatan transnasional," katanya.
