55 Kandidat Calon Anggota KY 2020-2025 Ikuti Uji Publik Secara Daring Ilustrasi - Logo Komisi Yudisial. ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf/am.

Meraputih.com - Panitia seleksi (pansel) pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) menggelar uji publik secara daring (online) terhadap 55 orang kandidat untuk menjadi anggota KY 2020-2025.

"Pada pagi hari ini kita akan mengadakan uji publik tentang potensi dan segala aspek yang kita cari untuk menjadi anggota KY. Dalam pengalaman kita banyak yang menjadi catatan jadi tampilkan kemampuan anda untuk objektif dan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembinaan peradilan," kata ketua pansel Maruarar Siahaan melalui layanan konferensi video di Jakarta, Senin (20/7).

Baca Juga:

Hakim 'Kopi Sianida' Berebut Kursi Anggota KY

Seleksi tersebut dilakukan mulai pukul 08.00 - 16.30 WIB dan dibagi dalam tiga kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 11 orang peserta. Pada Senin (20/7), ada 33 orang kandidat yang mengikuti uji publik secara daring sedangkan sisanya akan dilakukan pada hari berikutnya.

"Termasuk juga sampaikan terkait penegakan hukum secara nasional, kami berharap para peserta dapat mengikuti secara sungguh-sungguh seluruh tata tertib dan menunjukkan hal maksimal dari kemampuan saudara. Silakan berdoa lebih dulu untuk meminta penyertaan Tuhan dan selamat menjalankan tugas," tambah Maruarar.

Di setiap kelompok, para peserta diminta untuk memaparkan isi makalah selama 5 menit, selanjutnya ada pertanyaan dari moderator, tanya jawab dengan audiens dan pernyataan penutup dari masing-masing peserta.

Salah satu peserta dari kelompok pertama yaitu Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2008-2018 Abdul Haris Semendawai mengaku akan melakukan 4 program untuk mewujudkan visi hakim yang profesional.

"Pertama rekrutmen hakim dilakukan untuk memperoleh calon hakim yang memiliki jujur, berintegritas baik, independen dan punya pengetahuan serta kemampuan yang cukup," kata Abdul Haris.

Petugas PMI Jakarta Pusat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (10/7) (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Program kedua adalah peningkatan kapasitas hakim terkait perkembangan hukum acara maupun hukum materiil.

"Ketiga, menjaga keluhuran hakim dan penggunaan teknologi di seluruh pengadilan di Indonesia, agar KY mendapat database yang lengkap untuk mengevaluasi hakim," ungkap Abdul Haris.

Sedangkan Ketua Ombudsman 2016-2020 Amzulian Rifai mengatakan ada 5 strategi untuk mewujudkan KY yang kuat, berwibawa, dan memiliki jaringan yang kuat.

"Pertama memastikan terciptanya soliditas Komisioner KY, kedua, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan MA karena KY menyatakan sebagian besar rekomendasinya tidak dijalankan dan MA bahkan mengatakan KY terlalu ikut campur dalam independensi hakim, ini harus dikomunikasikan agar hadir peradilan yang berwibawa," kata Amzulian.

Strategi ketiga, sebagaimana dikutip Antara, adalah memperkuat komunikasi dan jaringan dengan perguruan tinggi, masyarakat sipil dan media; keempat membuat tradisi eksaminasi putusan peradilan serta membuat pedoman bagi hakim.

Berikut nama-nama 55 orang kandidat anggota KY yang akan menjalani uji publik secara daring:

1. Abdul Haris Semendawai (mantan ketua LPSK)

2. Abustan (dosen)

3. Ade Maman Suherman (dosen)

4. Adrianus Eliasta Meliala (anggota Ombudsman 2016-2020)

5. Agus Budianto (akademisi)

6. Agus Surono (dosen)

7. Ahmad Drajad (mantan hakim ad hoc)

8. Amzulian Rifai (ketua Ombudsman 2016-2020)

9. Andrea Hynan Poeloenga (Komisioner Kompolnas 2016-2020)

10. Anna Maria Tri Anggraini (dosen)

11. Ardilafiza (dosen)

12. Ariyo Bimmo Soedjono Poetro (konsultan)

13. Bahrussam Yunus (hakim)

Baca Juga:

Perpanjang Masa PSBB Transisi atau Tidak, Begini Saran PKS kepada Anies

14. Bayu Setiawan (dosen)

15. Benediktus Hestu Cipto Handoyo (dosen)

16. Binsar M. Gultom (hakim)

17. Binziad Kadafi (advokat)

18. Erna Ratnaningsih (advokat)

19. Evy Trisulo Dianasari (PNS)

20. Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho (dosen)

21. Ferdy Alfonsus Sihotang (PNS)

22. Harman Thamrin (advokat)

23. Hotman Sitorus (advokat)

24. I Made Pria Dharsana (notaris)

25. Imran (tenaga ahli KY/advokat)

26. Januar Agung Saputera (dosen)

27. JM Muslimin (PNS)

28. Joko Sasmito (anggota KY)

29. Juanda (guru besar IPDN)

30. Junior B. Gregorius (advokat/dosen)

31. Lies Sulistiani (dosen)

32. M Taufiq HZ (hakim)

33. Manotar Tampubolon (dosen)

34. Markoni (anggota TNI AD)

35. Mukti Fajar Nur Dewata (dosen)

36. Mulyono (mantan hakim militer)

37. Muslim Mamulai (advokat)

38. Otong Rosadi (dosen)

Baca Juga:

Puluhan Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, RS Provita Jayapura Terpaksa Ditutup

39. Pramudya (advokat)

40. Raden Muhammad Mihradi (dosen)

41. Rodjai S. Irawan (hakim tipikor)

42. Siti Nurdjanah (pensiunan PNS)

43. Sri Widiyanti (lain-lain)

44. Sukma Violetta (anggota KY 2015-2020)

45. Sumartoyo (anggota KY 2015-2020)

46. Syamsuddin Radjab (dosen)

47. Taufiqurrohman Syahuri (anggota KY 2010-2015)

48. Tohadi (dosen)

49. Totok Wintarto (tenaga ahli KY)

50. Vera Wheni Setiajawati (dosen)

51. Wawan Haryanto (panitera pengganti)

Baca Juga:

Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

52. Werhan Asmin (akademisi)

53. Wijayono Hadi Sukrisno (advokat)

54. Wisnu Baroto (jaksa)

55. Zaiman Husin (koordinator penghubung KY wilayah Sumsel). (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI Minta Warga Tidak Terprovokasi Seruan Boikot Produk Prancis
Indonesia
MUI Minta Warga Tidak Terprovokasi Seruan Boikot Produk Prancis

Presiden Macron tidak hidup secara sendiri, melainkan berdampingan dengan umat Islam sehingga seharusnya bisa lebih bijak dalam bertutur kata.

Selisih Angka Kesembuhan COVID-19 Indonesia dengan Global Lebih dari 7 Persen
Indonesia
Selisih Angka Kesembuhan COVID-19 Indonesia dengan Global Lebih dari 7 Persen

Doni mengakui, memang angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih relatif lebih tinggi dari global

[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya

Pada September 2019, klaim ini sudah pernah dibuatkan artikel periksa fakta di turnbackhoax.id pada artikel berjudul “[SALAH] Narasi “Presiden Korea Utara menghukum pejabatnya yang korupsi”

Dua Kali Mangkir, FPI Sebut Rizieq 'Gentlemen'
Indonesia
Dua Kali Mangkir, FPI Sebut Rizieq 'Gentlemen'

Rizieq dua kali tak memenuhi panggilan polisi dikarenakan tengah memulihan diri

KPK Dalami Aliran Uang dari Edhy Prabowo ke Biduan Betty Elista
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang dari Edhy Prabowo ke Biduan Betty Elista

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Betty mengenai aliran uang dari Edhy Prabowo lewat Staf Khususnya yang juga tersangka dalam kasus ini, Amiril Mukminin.

PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja
Indonesia
PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja

Kajian KPK terkait program Kartu Prakerja tersebut menjawab sebagian kecurigaan masyarakat

Tanggapan KPK Diminta Ambil Alih Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
Tanggapan KPK Diminta Ambil Alih Perkara Djoko Tjandra

"KPK menghargai masukan dan pendapat masyarakat terkait agar KPK ambil alih kasus yang melibatkan Djoko S Tjandra," kata Ali

Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Jerat PT ACK Tersangka Korporasi
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Jerat PT ACK Tersangka Korporasi

"KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini termasuk tentu jika ada dugaan keterlibatan pihak korporasi," kata Ali

Sidang Red Notice, Irjen Napoleon Bakal Bacakan Pledoi
Indonesia
Sidang Red Notice, Irjen Napoleon Bakal Bacakan Pledoi

Jenderal bintang dua itu akan membacakan seluruh pembelaan atas tuntutan pidana penjara 3 tahun dalam perkara tersebut.

Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan
Indonesia
Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan

legalisasi minuman keras meski hanya dalam wilayah tertentu sudah mencederai Bangsa Indonesia