55 Kandidat Calon Anggota KY 2020-2025 Ikuti Uji Publik Secara Daring Ilustrasi - Logo Komisi Yudisial. ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf/am.

Meraputih.com - Panitia seleksi (pansel) pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) menggelar uji publik secara daring (online) terhadap 55 orang kandidat untuk menjadi anggota KY 2020-2025.

"Pada pagi hari ini kita akan mengadakan uji publik tentang potensi dan segala aspek yang kita cari untuk menjadi anggota KY. Dalam pengalaman kita banyak yang menjadi catatan jadi tampilkan kemampuan anda untuk objektif dan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembinaan peradilan," kata ketua pansel Maruarar Siahaan melalui layanan konferensi video di Jakarta, Senin (20/7).

Baca Juga:

Hakim 'Kopi Sianida' Berebut Kursi Anggota KY

Seleksi tersebut dilakukan mulai pukul 08.00 - 16.30 WIB dan dibagi dalam tiga kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 11 orang peserta. Pada Senin (20/7), ada 33 orang kandidat yang mengikuti uji publik secara daring sedangkan sisanya akan dilakukan pada hari berikutnya.

"Termasuk juga sampaikan terkait penegakan hukum secara nasional, kami berharap para peserta dapat mengikuti secara sungguh-sungguh seluruh tata tertib dan menunjukkan hal maksimal dari kemampuan saudara. Silakan berdoa lebih dulu untuk meminta penyertaan Tuhan dan selamat menjalankan tugas," tambah Maruarar.

Di setiap kelompok, para peserta diminta untuk memaparkan isi makalah selama 5 menit, selanjutnya ada pertanyaan dari moderator, tanya jawab dengan audiens dan pernyataan penutup dari masing-masing peserta.

Salah satu peserta dari kelompok pertama yaitu Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2008-2018 Abdul Haris Semendawai mengaku akan melakukan 4 program untuk mewujudkan visi hakim yang profesional.

"Pertama rekrutmen hakim dilakukan untuk memperoleh calon hakim yang memiliki jujur, berintegritas baik, independen dan punya pengetahuan serta kemampuan yang cukup," kata Abdul Haris.

Petugas PMI Jakarta Pusat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (10/7) (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Program kedua adalah peningkatan kapasitas hakim terkait perkembangan hukum acara maupun hukum materiil.

"Ketiga, menjaga keluhuran hakim dan penggunaan teknologi di seluruh pengadilan di Indonesia, agar KY mendapat database yang lengkap untuk mengevaluasi hakim," ungkap Abdul Haris.

Sedangkan Ketua Ombudsman 2016-2020 Amzulian Rifai mengatakan ada 5 strategi untuk mewujudkan KY yang kuat, berwibawa, dan memiliki jaringan yang kuat.

"Pertama memastikan terciptanya soliditas Komisioner KY, kedua, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan MA karena KY menyatakan sebagian besar rekomendasinya tidak dijalankan dan MA bahkan mengatakan KY terlalu ikut campur dalam independensi hakim, ini harus dikomunikasikan agar hadir peradilan yang berwibawa," kata Amzulian.

Strategi ketiga, sebagaimana dikutip Antara, adalah memperkuat komunikasi dan jaringan dengan perguruan tinggi, masyarakat sipil dan media; keempat membuat tradisi eksaminasi putusan peradilan serta membuat pedoman bagi hakim.

Berikut nama-nama 55 orang kandidat anggota KY yang akan menjalani uji publik secara daring:

1. Abdul Haris Semendawai (mantan ketua LPSK)

2. Abustan (dosen)

3. Ade Maman Suherman (dosen)

4. Adrianus Eliasta Meliala (anggota Ombudsman 2016-2020)

5. Agus Budianto (akademisi)

6. Agus Surono (dosen)

7. Ahmad Drajad (mantan hakim ad hoc)

8. Amzulian Rifai (ketua Ombudsman 2016-2020)

9. Andrea Hynan Poeloenga (Komisioner Kompolnas 2016-2020)

10. Anna Maria Tri Anggraini (dosen)

11. Ardilafiza (dosen)

12. Ariyo Bimmo Soedjono Poetro (konsultan)

13. Bahrussam Yunus (hakim)

Baca Juga:

Perpanjang Masa PSBB Transisi atau Tidak, Begini Saran PKS kepada Anies

14. Bayu Setiawan (dosen)

15. Benediktus Hestu Cipto Handoyo (dosen)

16. Binsar M. Gultom (hakim)

17. Binziad Kadafi (advokat)

18. Erna Ratnaningsih (advokat)

19. Evy Trisulo Dianasari (PNS)

20. Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho (dosen)

21. Ferdy Alfonsus Sihotang (PNS)

22. Harman Thamrin (advokat)

23. Hotman Sitorus (advokat)

24. I Made Pria Dharsana (notaris)

25. Imran (tenaga ahli KY/advokat)

26. Januar Agung Saputera (dosen)

27. JM Muslimin (PNS)

28. Joko Sasmito (anggota KY)

29. Juanda (guru besar IPDN)

30. Junior B. Gregorius (advokat/dosen)

31. Lies Sulistiani (dosen)

32. M Taufiq HZ (hakim)

33. Manotar Tampubolon (dosen)

34. Markoni (anggota TNI AD)

35. Mukti Fajar Nur Dewata (dosen)

36. Mulyono (mantan hakim militer)

37. Muslim Mamulai (advokat)

38. Otong Rosadi (dosen)

Baca Juga:

Puluhan Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, RS Provita Jayapura Terpaksa Ditutup

39. Pramudya (advokat)

40. Raden Muhammad Mihradi (dosen)

41. Rodjai S. Irawan (hakim tipikor)

42. Siti Nurdjanah (pensiunan PNS)

43. Sri Widiyanti (lain-lain)

44. Sukma Violetta (anggota KY 2015-2020)

45. Sumartoyo (anggota KY 2015-2020)

46. Syamsuddin Radjab (dosen)

47. Taufiqurrohman Syahuri (anggota KY 2010-2015)

48. Tohadi (dosen)

49. Totok Wintarto (tenaga ahli KY)

50. Vera Wheni Setiajawati (dosen)

51. Wawan Haryanto (panitera pengganti)

Baca Juga:

Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

52. Werhan Asmin (akademisi)

53. Wijayono Hadi Sukrisno (advokat)

54. Wisnu Baroto (jaksa)

55. Zaiman Husin (koordinator penghubung KY wilayah Sumsel). (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Debat Pilkada Makassar, KPU Libatkan Guru Besar
Indonesia
Debat Pilkada Makassar, KPU Libatkan Guru Besar

Tema debat yaitu sosial budaya, keamanan, pendidikan, transportasi, lingkungan, dan toleransi.

Penyebar Hoaks Corona Ditangkap, Ancaman Denda Rp1 Miliar Menanti
Indonesia
Penyebar Hoaks Corona Ditangkap, Ancaman Denda Rp1 Miliar Menanti

Karopenmas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menindak sebanyak 45 kasus penyebaran berita bohong alias hoax soal virus corona atau COVID-19.

 WP KPK Minta Tak Ada Lagi Penarikan Pegawai Secara Mendadak
Indonesia
WP KPK Minta Tak Ada Lagi Penarikan Pegawai Secara Mendadak

"Kami meminta jangan ada lagi penarikan pegawai yang tiba-tiba," kata Yudi dalam keterangan tertulis yang diterima merahputih.com, Jumat (31/1).

Waduh, Puluhan Daerah Ketahuan Tak Susun Peraturan Pengendalian COVID-19
Indonesia
Waduh, Puluhan Daerah Ketahuan Tak Susun Peraturan Pengendalian COVID-19

Baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelsaikan perkada paling lambat hari Jumat, 18 september 2020.

KPK Turut Amankan Istri Nurhadi Tin Zuraida
Indonesia
KPK Turut Amankan Istri Nurhadi Tin Zuraida

Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA

Peringati Bulan Keselamatan Kerja, Anies Ingin Tingkat Kecelakaan Kerja Turun
Indonesia
Peringati Bulan Keselamatan Kerja, Anies Ingin Tingkat Kecelakaan Kerja Turun

Anies menegaskan, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama.

Kementerian PUPR Gelontorkan Rp417 Miliar Buat Venue Piala Dunia U-20
Indonesia
Kementerian PUPR Gelontorkan Rp417 Miliar Buat Venue Piala Dunia U-20

Semua renovasi yang dilakukan untuk memenuhi syarat standar minimum dari FIFA untuk dapat dijadikan tempat pertandingan Piala Dunia U-20.

Pandemi COVID-19, Perjalanan Dinas Dominasi Penerbangan
Indonesia
Pandemi COVID-19, Perjalanan Dinas Dominasi Penerbangan

Untuk skenario buruk apabila pandemi tak kunjung mereda, yakni 34,6 juta penumpang dengan 409.000 pergerakan penerbangan dan skenario terburuk 29 juta penumpang dengan 350.000 pergerakan pesawat.

PSI Nilai Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemprov DKI 2019 Mengecewakan
Indonesia
PSI Nilai Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemprov DKI 2019 Mengecewakan

Data yang diminta oleh PSI untuk APBD 2019 di antaranya adalah penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Diminta Jadi Presiden Amerika
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Diminta Jadi Presiden Amerika

“Orang ‘AMERIKA’ Saja Minta Saya Menjadi Pemimpin Mereka, kok Orang ‘Indonesia’ Menolak Saya”