Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Sebanyak 55 kegiatan atau usaha bisnis dalam hutan kini statusnya resmi disegel pemerintah. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penyegelan bagian dari operasi penertiban kawasan hutan dalam rangka penyelamatan daerah aliran sungai (DAS).
"6 kasus dalam penyidikan dan 49 kasus dalam pengumpulan bahan keterangan," kata Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) Kemenhut Lukita Awang di Jakarta, Selasa (6/5).
Lukita menjelaskan penertiban kawasan hutan difokuskan pada daerah-daerah hulu DAS sebagai langkah pencegahan kerusakan hutan lebih lanjut. Menurutnya, proses penyegelan telah melalui berbagai langkah penegakan hukum yang terukur dan berkelanjutan.
Baca juga:
Bencana Kebakaran Hutan Mulai Mengintai Indonesia, 38 Kasus Terjadi di Kalteng
Sepanjang empat bulan pertama tahun ini, tercatat 10 perkara pidana kehutanan yang telah mencapai tahap P21, serta telah dilakukan 18 operasi pengamanan hutan dan hasil hutan. Belasan operasi itu terdiri dari 9 operasi perambahan kawasan hutan, 2 operasi pertambangan ilegal, 5 operasi tumbuhan dan satwa liar (TSL), dan 2 operasi pembalakan liar.
Ditjen Gakkum Kehutanan saat ini juga sedang menangani dugaan adanya perambahan di Kawasan Hutan Lindung Tanjung Gundap IV, Kota Batam, Kepulauan Riau. Perambahan dilakukan melalui kegiatan cut and fill (kegiatan clearing) tanaman mangrove yang berada pada kawasan hutan lindung.
Dilansir Antara, kegiatan perambah hutan ilegal itu tanpa adanya perizinan berusaha di bidang kehutanan dengan bukaan seluas 5,98 hektar (Ha) yang seluruhnya merupakan vegetasi mangrove.
Baca juga:
Mangkir Eksekusi, Juara Terpidana Perambah Hutan Suaka Margasatwa Barumun Melawan Saat Diringkus
Berdasarkan perhitungan dari ahli valuasi ekonomi kerusakan lingkungan, bahwa kerugian yang diakibatkan kurang lebih sebesar Rp 23 miliar atas biaya kehilangan jasa ekosistem mangrove dan biaya pemulihan, saat ini perkara sudah pada tahap penyidikan. (*)
