547 Industri Makanan di Cirebon Kantongi Sertifikat Halal Sertifikat Halal IKM Cirebon. (Foto: Mauritz).

MerahPutih.com - Sebanyak 547 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) produk olahan makanan di Kabupaten Indramayu telah memiliki sertifikat halal. Dengan sertifikat halal itu, para konsumen akan tenang dalam mengkonsumsi makanan tersebut.

Kepala Seksi Agro dan Makanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu Hani Handayani sertifikasi halal tersebut sudah dilakukan sejak 2012.

Pemkab Indramayu setiap tahunnya terus memfasilitasi pemberian sertifikat halal bagi para pelaku IKM.

"Baru 547 IKM yang telah difasilitasi sertifikat halal. Setiap tahun terus kita lakukan dan untuk di anggaran perubahan 2020 nanti kita siapkan untuk 50 IKM," kata Hani.

Baca Juga:

Tambusu, Makanan Khas Minang yang Susah Dicari

Fasilitasi sertifikasi halal secara kolektif oleh Pemkab Indramayu, kata ia, akan lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan pengajuan sendiri oleh para pelaku IKM.

"Per sertifikat halal kita fasilitasi 2,7 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu. Selain dari kita ada juga dari APBD provinsi," ungkapnya.

Sebelum pengisian formulir sertifikat halal, lanjut Hani, para pelaku IKM diberikan pembekalan dan bimbingan terkait hal yang dibutuhkan untuk pemenuhan sertifikat halal tersebut.

MUI telah menetapkan tiga hal yang menjadi prinsip dalam sertifikasi halal produk. Pertama, sertifikasi halal memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal.

Kedua, sertifikasi halal memastikan tidak adanya kontaminasi bahan haram/najis terhadap produk, baik berasal dari peralatan produksi, pekerja, maupun lingkungan produksi.

Dan ketiga, sertifikasi halal memastikan proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan. Untuk mewujudkannya, LPPOM MUI memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. (547 Industri Makanan Olahan di Cirebon Kantongi Sertifikat Halal

MerahPutih - Sebanyak 547 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) produk olahan makanan di Kabupaten Indramayu telah memiliki sertifikat halal. Dengan sertifikat halal itu, para konsumen akan tenang dalam mengkonsumsi makanan tersebut.

Kepala Seksi Agro dan Makanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu Hani Handayani sertifikasi halal tersebut sudah dilakukan sejak 2012.

Pemkab Indramayu setiap tahunnya terus memfasilitasi pemberian sertifikat halal bagi para pelaku IKM.

"Baru 547 IKM yang telah difasilitasi sertifikat halal. Setiap tahun terus kita lakukan dan untuk di anggaran perubahan 2020 nanti kita siapkan untuk 50 IKM," kata Hani.

Fasilitasi sertifikasi halal secara kolektif oleh Pemkab Indramayu, kata ia, akan lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan pengajuan sendiri oleh para pelaku IKM.

"Per sertifikat halal kita fasilitasi 2,7 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu. Selain dari kita ada juga dari APBD provinsi," ungkapnya.

ilustrasi makanan
Ilustrasi makanan. (Foto: Unsplash/Jakub Kapusnak)

Sebelum pengisian formulir sertifikat halal, lanjut Hani, para pelaku IKM diberikan pembekalan dan bimbingan terkait hal yang dibutuhkan untuk pemenuhan sertifikat halal tersebut.

MUI telah menetapkan tiga hal yang menjadi prinsip dalam sertifikasi halal produk. Pertama, sertifikasi halal memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal.

Kedua, sertifikasi halal memastikan tidak adanya kontaminasi bahan haram/najis terhadap produk, baik berasal dari peralatan produksi, pekerja, maupun lingkungan produksi.

Dan ketiga, sertifikasi halal memastikan proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan. Untuk mewujudkannya, LPPOM MUI memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. (Mauritz/ Jawa Barat).

Baca Juga:

Haram Hukumnya Makan Makanan dengan Kata-Kata 'Neraka', 'Setan' dan 'Iblis'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seluruh Pasien COVID-19 di Secapa AD Dinyatakan Sembuh
Indonesia
Seluruh Pasien COVID-19 di Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Sejumlah langkah penanganan dilakukan pascakasus COVID-19 ditemukan di Secapa AD. Salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Hegarmanah.

Polda Metro Jaya Cokok 4 Pelaku Pembunuhan Sadis Bos Pabrik Roti Asal Taiwan
Indonesia
Polda Metro Jaya Cokok 4 Pelaku Pembunuhan Sadis Bos Pabrik Roti Asal Taiwan

Tersangka mengaku menghabisi korban karena sakit hati Hsu Ming Hu tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya.

Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menggeledah dua apartemen Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Jakarta Selatan

Pengerjaan MRT Fase 2, Dishub Rekayasa Lalin di Jalan Merdeka Selatan
Indonesia
Pengerjaan MRT Fase 2, Dishub Rekayasa Lalin di Jalan Merdeka Selatan

Proyek pekerjaan akan dimulai 26 Agustus sampai 9 September 2020.

Fadli Zon Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila bentuk Kekacauan Logika Berpikir
Indonesia
Fadli Zon Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila bentuk Kekacauan Logika Berpikir

Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang mestinya jadi acuan dalam setiap regulasi atau undang-undang.

Ahli Pidana Korupsi UI Diperiksa Polisi Terkait Kasus Maria Lumowa
Indonesia
Ahli Pidana Korupsi UI Diperiksa Polisi Terkait Kasus Maria Lumowa

Pasalnya, Polri tengah merampungkan berkas.

KPK Garap Eks Bos Keuangan PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Garap Eks Bos Keuangan PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

 FPI Kecam dan Bakal Melawan Perampasan HAM Etnis Uighur
Indonesia
FPI Kecam dan Bakal Melawan Perampasan HAM Etnis Uighur

Ketua Umum FPI Sobri Lubis mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi terkait tindakan yang diterima oleh muslim Uighur. Di antaranya dilarang memiliki dan membaca Al-Qur'an dan penahanan secara paksa.

Anies Disarankan Cabut Kebijakan PSBB Jakarta Demi Ekonomi Warga
Indonesia
Anies Disarankan Cabut Kebijakan PSBB Jakarta Demi Ekonomi Warga

Jika PSBB ketat tetap diberlakukan, Rustam mengkhawatirkan kebijakan itu akan berpengaruh terhadap keterpurukan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Anak Buah Anies Klaim PPDB DKI Ikuti Aturan Main Nadiem Makarim
Indonesia
Anak Buah Anies Klaim PPDB DKI Ikuti Aturan Main Nadiem Makarim

Kuota tersebut berdasar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019