54 Usulan Raperda, Ketua DPRD DKI: Terlalu Banyak Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sebanyak 54 rancangan peraturan daerah (raperda) diusulkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020. Rinciannya, 31 raperda usulan eksekutif, dan 23 lainnya raperda usulan legislatif.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendorong agar 54 eaperda tersebut dikaji kembali sisi prioritasnya. Ia menilai, jumlah tersebut terlalu banyak dan butuh efisiensi.

Baca Juga:

Nasdem: Kembalikan Pilkada Langsung ke DPRD Bentuk Kemunduran

"54 rancangan perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan perda di tahun 2020," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (19/11).

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Permintaan tersebut diakui Prasetyo sesuai dengan arahan langsung Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2019, beberapa waktu lalu.

Jokowo menilai, banyaknya peraturan yang dilahirkan hanya menghambat berbagai kebijakan, khususnya percepatan pembangunan.

Karena itu, Prasetyo mendesak agar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI fokus membahas Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi, salah satu dari 12 Raperda prioritas yang telah ditentukan.

Baca Juga:

PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa

“Hadirnya Perda RDTR dan Zonasi menjadi salah satu payung hukum yang penting dalam pembangunan wilayah pada masa depan. Selain untuk memberikan kepastian dalam rangka investasi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan bila suatu saat terjadi bencana alam," terangnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengakui diperlukannya efisiensi jumlah dari raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020. Apalagi dikatakannya, banyak usulan raperda yang tumpang tindih atau duplikasi.

"Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak rangkap-rangkap," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Sebut Pembangunan Jalur Sepeda Cenderung Dipaksakan



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH