52 Pegawai Pertamina Diperiksa Polisi Terkait Kebakaran Kilang Minyak Balongan Pemadaman Kilang Balongan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 52 pegawai Pertamina RU VI Balongan diperiksa Polisi terkait insiden kebakaran di Kilang Pertamina Balongan Indramayu .

Mereka dimintai keterangan akibat penyebab terjadinya kebakaran dan ledakan pada empat tangki beberapa hari yang lalu.

Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Agus Andriyanto mengatakan, tim dibentuk bersamaan dengan kegiatan olah TKP yang dilakukan pihak Puslabfor Mabes Polri di Area Kilang Pertamina yang terbakar.

"Puslabfor bekerja untuk mengungkap apakah insiden tersebut akibat kelalalain atau ada unsur kesengajaan,” kata Agus Andriyanto kepada wartawan, Rabu (7/4).

Kebakaran kilang minyak Balongan, Indramayu. Foto: ANTARA

Selain memeriksa para pegawai Bareskrim juga akan memeriksa master plane dan dokumen lain seputar pembangunan kilang.

“Olah TKP yang digelar oleh Bareskrim Mabes Polri baru bisa dilaksanakan hari ini karena pihak Pertamina harus menunggu api benar benar padam,” tandasnya.

Olah TKP dilaksanakan oleh personel Pusat Laboratorim Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, Forensik Polda Jabar, dan Polres Indramayu di area empat tangki di Kilang Pertamina Balongan yang terbakar.

Petugas akan bekerja profesional untuk mengungkap apakah insiden tersebut akibat kelalalain atau ada unsur kesengajaan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo

Pemkot Solo memastikan tidak ada anggaran dari APBD 2021 untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 diberikan gratis untuk semua rakyat Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS Kesehatan.

PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan
Indonesia
PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan

Keputusan untuk menindak kader yang sudah melenceng dari nilai perjuangan

Kepri Terima Wisman, PLN Batam Apresiasi Menteri Sandi
Indonesia
Kepri Terima Wisman, PLN Batam Apresiasi Menteri Sandi

Komisaris PT PLN Batam Rizal Calvary Marimbo mengapresiasi langka tersebut.

Anies: 9.791 Pedagang Jakarta Disuntik Vaksin Tersebar di 153 Pasar
Indonesia
Anies: 9.791 Pedagang Jakarta Disuntik Vaksin Tersebar di 153 Pasar

Pemprov DKI Jakarta menyebut ada sebanyak 9.791 pedagang yang akan menerima vaksin COVID-19 pada tahap kedua.

Pandangan Hukum Terkait Hak Pasien Terhadap Isi Rekam Medis Kedokteran
Indonesia
Pandangan Hukum Terkait Hak Pasien Terhadap Isi Rekam Medis Kedokteran

"Kewajiban membuat rekam medis terhadap semua tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi kewajiban dan tanggungjawab dokter, dokter gigi dan rumah sakit yang menangani pasien tersebut," kata Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/8).

Eks Danjen Kopassus Hadiri Panggilan Bareskrim Polri
Indonesia
Eks Danjen Kopassus Hadiri Panggilan Bareskrim Polri

Soenarko diperiksa untuk memberikan keterangan tambahan dalam kapasitasnya sebagai tersangka

Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata Jakarta Paling Rendah
Indonesia
Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata Jakarta Paling Rendah

"Yaitu hanya sebesar 27% orang yang patuh untuk menjaga jarak di tempat wisata," ungkapnya.

Pemerintah Harus Jelaskan Mekanisme Pengangkatan Dewas Indriyanto Seno Adji
Indonesia
Pemerintah Harus Jelaskan Mekanisme Pengangkatan Dewas Indriyanto Seno Adji

Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme mengangkatan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Artidjo Alkostar

Dikritik BEM UI, Begini Tanggapan Wakil Ketua KPK
Indonesia
Dikritik BEM UI, Begini Tanggapan Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan lembaga antirasuah terbuka menerima kritik dan saran yang dilayangkan publik.