52,9 Juta NIK Terintegrasi dengan NPWP

MerahPutih.com - Pengintegrasian NIK dengan NPWP tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Upaya ini untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melakukan transaksi pelayanan pajak, dan merupakan langkah awal untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian/ lembaga (K/L), serta pihak-pihak lain yang memiliki sistem administrasi serupa.

Baca Juga:

68,5 Persen Masyarakat Dukung Kebijakan Tilang Elektronik

Pemerintah melakukan pengintegrasian data kependudukan dengan NPWP format 16 digit hingga akhir tahun depan, sehingga akan semakin banyak NIK yang valid berlaku sebagai NPWP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per November 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menyatakan bahwa berarti sekitar 75 persen identitas penduduk itu telah terintegrasi dengan NPWP.

"Update NIK dengan NPWP, sampai 15 November 2022 pukul 14.55 WIB, sudah ada 52,9 juta lebih NIK yang telah terintegrasi dengan NPWP. Jadi, kalau kita presentasekan itu sudah lebih dari 75 persen," ujar pria yang akrab disapa Neil itu.

Adapun, penerapan format baru ini telah dimulai sejak Juli 2022, yang mana sampai 31 Desember 2023, layanan administrasi perpajakan masih akan dilakukan secara terbatas untuk penggunaan NIK dan NPWP dengan format 16 digit.

"Ini masih akan bisa dimanfaatkan oleh WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, di beberapa sosialisasi sudah sering kita lakukan," kata Neil.

Apabila ditemukan data yang tidak valid, wajib pajak terkait akan dihubungi oleh DJP dan dimintai konfirmasi.

Pemerintah menetapkan, mulai 1 Januari 2024, wajib pajak orang pribadi harus menggunakan NIK dan wajib pajak lainnya menggunakan NPWP format 16 digit untuk keperluan administrasi.

Selain itu, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi pun sudah harus menggunakan NIK dan NPWP format 16 digit.

Baca Juga:

Integrasi NIK jadi NPWP Perlu Perlindungan Data

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Xi Jinping Hubungi Biden Lagi
Dunia
Xi Jinping Hubungi Biden Lagi

Biden setuju untuk tetap menjaga komunikasi dan kerja sama dengan China.

Larangan Tilang di Jalan Momentum Kembangkan Sistem E-TLE
Indonesia
Larangan Tilang di Jalan Momentum Kembangkan Sistem E-TLE

Mabes Polri mengeluarkan larangan tilang manual bagi polisi lalu lintas (polantas) di jalan.

[HOAKS atau FAKTA]: Dua Intel Malaysia Serang Markas TNI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dua Intel Malaysia Serang Markas TNI

ebuah akun Facebook mengunggah video berdurasi 8 menit dengan judul “KABAR VIRAL HARI INI ~ BIADAB !! 2 INTELEJEN MALAYSIA SERANG MARKAS TNI AL. JOKOWI PERINTAHKAN TEMBAK DI TEMPAT”, pada 24 Juli 2022.

PSI Ingin Ada Pansel Penentuan Pj Gubernur DKI Pengganti Anies
Indonesia
PSI Ingin Ada Pansel Penentuan Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

Pansel ini perlu agar pengusulan tiga nama calon pengganti Anies dapat berjalan transparan.

6 Tim Kepolisian Tangani Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
6 Tim Kepolisian Tangani Tragedi Kanjuruhan

Tim DVI langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Pesantren Alquran Terbakar, 100 Santri dan 2 Guru Terpanggang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesantren Alquran Terbakar, 100 Santri dan 2 Guru Terpanggang

Terjadi kebakaran di pesantren Alquran yang memakan korban 100 orang santri dan dua orang guru.

PeduliLindungi Bakal Jadi Aplikasi Kesehatan Individu yang Terhubung Smart Watch
Indonesia
PeduliLindungi Bakal Jadi Aplikasi Kesehatan Individu yang Terhubung Smart Watch

PeduliLindungi menjadi aplikasi kesehatan individu bagi masyarakat.

Hengkang dari KPK, Tak Ada Permintaan Maaf dari Lili Pintauli
Indonesia
Hengkang dari KPK, Tak Ada Permintaan Maaf dari Lili Pintauli

Majelis etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar gugur.

Kebijakan Pemprov DKI Dalam Pengentasan Banjir Harus Sejalan dengan Pemerintah Pusat
Indonesia
Kebijakan Pemprov DKI Dalam Pengentasan Banjir Harus Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, bahwasanya penanganan banjir DKI harus pula beriringan dengan Pemerintah Pusat (Pempus).

Alasan PPP Ubah Logo di Harlah ke-50
Indonesia
Alasan PPP Ubah Logo di Harlah ke-50

Pelaksana tugas (Plt) PPP, Muhammad Mardiono menyampaikan perubahan logo partai yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973 ini merupakan aspirasi kader.