51 Ribu Balita di Bogor Alami Masalah Postur dan Gizi Pengukuran Balita. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat, mencatat terdapat sebanyak 51.370 balita tidak memiliki bobot normal atau kondisi tidak normal secara gizi dan postur tubuh.

Dari data, hingga 31 Juli 2021, sebanyak 207.373 balita dari target 530.793 balita telah ditimbang dan diukur. Hasilnya, balita dengan berat badan kurang dari berat ideal ada sebanyak 13.792 balita atau 6,65 persen, stunting 25.778 atau 12,57 persen dan gizi buruk sekitar 11.800 balita atau 5,69 persen.

Baca Juga:

Waspada Stunting pada Remaja

"Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu sebagai upaya deteksi dini masalah gizi pada balita, sehingga balita yang terdeteksi mengalami gangguan pertumbuhan, agar dirujuk ke tenaga kesehatan untuk ditangani," ungkap Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Kabupaten Bogor, Intan Widayati di Cibinong, Bogor, Selasa (31/8).

Intan juga meminta semua pihak mendorong pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting termasuk dalam penyediaan sarana prasarana posyandu.

Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiyah Iwan mengajak para kaum ibu melakukan konvergensi stunting di Kabupaten Bogor melalui Bimbingan Teknis Kelas Ibu, Konvergensi Stunting dan pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB).

Bayi. (Sumber: Pexels/Kristina Paukshtite)
Bayi. (Sumber: Pexels/Kristina Paukshtite)

Ia mengatakan, program konvergensi stunting dan bulan penimbangan bayi sangat bermanfaat bagi para orang tua dalam menstimulasi perkembangan anak balita, menciptakan keluarga kokoh dan ibu andalan dalam pengasuhan anak balita.

Intan berharap, peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dapat ikut membantu Dinkes Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kader, serta pengembangan pengorganisasian masyarakat.

"Peran aktif TP-PKK dan kader dalam menggerakkan individu dan masyarakat sangat dibutuhkan, juga kemitraan dengan berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran, kemampuan dan kemauan, dalam berperilaku sehat dalam pencegahan stunting dan kader sebagai agen perubahan,” kata Intan.

Baca Juga:

Ancaman Stunting Ada Sejak Anak Dalam Kandungan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Janjikan Penataan 40 Sungai untuk Ruang Terbuka Hijau
Indonesia
Pemkot Bandung Janjikan Penataan 40 Sungai untuk Ruang Terbuka Hijau

Puluhan sungai ini membutuhkan penataan, sehingga bisa menambah ruang terbuka hijau dan mengurangi potensi banjir.

Penurunan Level PPKM Jawa-Bali Dinilai Momentum Bangkitkan Ekonomi
Indonesia
Penurunan Level PPKM Jawa-Bali Dinilai Momentum Bangkitkan Ekonomi

Penurunan level sejumlah daerah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menuai apresiasi.

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK
Indonesia
Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

KPK Jebloskan Dua Mantan Pejabat Pemkab Lampung Selatan ke Penjara
Indonesia
KPK Jebloskan Dua Mantan Pejabat Pemkab Lampung Selatan ke Penjara

Syahroni juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp35.100.000

Respon Keras Rizieq Shihab Tahu 6 Pengawalnya Tewas Ditembak Polisi
Indonesia
Respon Keras Rizieq Shihab Tahu 6 Pengawalnya Tewas Ditembak Polisi

Rizieq Shihab mengaku tak tinggal diam atas tewasnya 6 Laskar FPI di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.

KPK Pastikan Kasus Stadion Mandala Krida Masih Proses Penyidikan
Indonesia
KPK Pastikan Kasus Stadion Mandala Krida Masih Proses Penyidikan

"Itu kan proses. Proses (penyidikan) kan tidak bisa cepat-cepat," ucap Ketua KPK Firli Bahuri

Pusako Pertanyakan Korupsi di Masa Pandemi Tidak Jadi Pemberat Vonis Juliari
Indonesia
Pusako Pertanyakan Korupsi di Masa Pandemi Tidak Jadi Pemberat Vonis Juliari

"Jika ingin membuat koruptor jera, terutama penyelenggara negara, maka sanksi pidananya harus tegas 20 tahun atau seumur hidup," tegas Feri.

Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial
Indonesia
Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial

kehadiran Ghufron yang mewakili KPK merupakan tindak lanjut setelah mendapat penjelasan dari Komnas HAM mengenai informasi dan data yang ingin dikonfirmasi.

Berlarian Keluar Rumah Saat Gempa Magnitudo 7.1, Warga: Lampu PLN Langsung Padam
Indonesia
Saksi Tegaskan Tidak Pernah Ada Permintaan Fee dari Eks Mensos Juliari
Indonesia
Saksi Tegaskan Tidak Pernah Ada Permintaan Fee dari Eks Mensos Juliari

"Tidak tahu ada permintaan dari menteri, tidak tahu," ucap Hartono